Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ditjen Pajak Optimis Reformasi Perpajakan Berjalan Sesuai Jadwal

0
0

JAKARTA, DDTCNews - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih menaruh harapan bahwa perombakan kebijakan dalam rangka reformasi perpajakan berjalan sesuai rencana. Meskipun, hingga saat ini belum ada satu kebijakan pun yang resmi diteken oleh DPR.

Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak Hantriono Joko Susilo mengatakan dari aspek kebijakan, Ditjen Pajak punya tenggat waktu hingga 2020. Karena itu, dia masih menaruh harapan agar tenggat waktu yang kurang dari dua tahun tersebut bisa menuntaskan reformasi perpajakan sesuai jadwal.

"Saat ini masih progres dan kami optimis tetap berjalan. Kalau dilihat timeline-nya itu, IT di tahun 2024. Database di 2022, aspek organisasi di 2020, sumber daya manusia di 2020 dan aturan di 2020," katanya, Rabu (6/6).

Baca Juga: Dapat Bintang Mahaputra, Begini Tanggapan Hadi Poernomo

Menurutnya, setidaknya ada 5 aturan yang menjadi tonggak reformasi perpajakan. Kelima aturan tersebut adalah KUP, PPN, PPh, PBB dan Bea Materai. Bila berjalan mulus maka reformasi perpajakan akan berjalan secara berkesinambungan.

"Kenapa kami patok di tahun 2020 untuk aturan, organisasi dan SDM. Karena pada 2021 sistem IT baru Ditjen Pajak akan mulai beroperasi," terang Hantriono.

Menurutnya, dari aspek kebijakan memainkan peran penting. Karena sebagai jawaban dinamika dalam ekonomi yang memengaruhi aspek perpajakan.

Baca Juga: Hadi Poernomo Terima Bintang Mahaputra Utama

"Perangkat kebijakan diperlukan sebagai antisipasi digital ekonomi, kemudian perusahaan Over the Top (OTT) juga belum ditangani dengan baik karena keterbatasan UU," ungkapnya.

Seperti yang diketahui, untuk paket kebijakan reformasi perpajakan baru RUU KUP yang sudah masuk DPR untuk dilakukan pembahasan. Kemudian RUU PPh dan PPN masih dalam pengkajian pemerintah. (Amu)

Baca Juga: DJP: Ekstensifikasi Tidak Mengarah pada Sektor Tertentu

"Saat ini masih progres dan kami optimis tetap berjalan. Kalau dilihat timeline-nya itu, IT di tahun 2024. Database di 2022, aspek organisasi di 2020, sumber daya manusia di 2020 dan aturan di 2020," katanya, Rabu (6/6).

Baca Juga: Dapat Bintang Mahaputra, Begini Tanggapan Hadi Poernomo

Menurutnya, setidaknya ada 5 aturan yang menjadi tonggak reformasi perpajakan. Kelima aturan tersebut adalah KUP, PPN, PPh, PBB dan Bea Materai. Bila berjalan mulus maka reformasi perpajakan akan berjalan secara berkesinambungan.

"Kenapa kami patok di tahun 2020 untuk aturan, organisasi dan SDM. Karena pada 2021 sistem IT baru Ditjen Pajak akan mulai beroperasi," terang Hantriono.

Menurutnya, dari aspek kebijakan memainkan peran penting. Karena sebagai jawaban dinamika dalam ekonomi yang memengaruhi aspek perpajakan.

Baca Juga: Hadi Poernomo Terima Bintang Mahaputra Utama

"Perangkat kebijakan diperlukan sebagai antisipasi digital ekonomi, kemudian perusahaan Over the Top (OTT) juga belum ditangani dengan baik karena keterbatasan UU," ungkapnya.

Seperti yang diketahui, untuk paket kebijakan reformasi perpajakan baru RUU KUP yang sudah masuk DPR untuk dilakukan pembahasan. Kemudian RUU PPh dan PPN masih dalam pengkajian pemerintah. (Amu)

Baca Juga: DJP: Ekstensifikasi Tidak Mengarah pada Sektor Tertentu
Topik : ditjen pajak, ruu kup, reformasi pajak
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK