Review
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:15 WIB
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 14:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Diskusi “Omnibus Law Pajak: Siapa yang Meraup Untung?”, Mau Ikutan?

A+
A-
7
A+
A-
7
Diskusi “Omnibus Law Pajak: Siapa yang Meraup Untung?”, Mau Ikutan?

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah mengajukan RUU Omnibus Law Perpajakan kepada DPR untuk dibahas dan disahkan. Namun, setelah pandemi Covid-19 melanda, tidak ada kepastian terkait dengan kelanjutan proses legislasi rancangan payung hukum tersebut.

Beberapa ketentuan yang awalnya masuk dalam RUU Omnibus Law Perpajakan, seperti penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan, juga sudah masuk dalam Perpu No.1 Tahun 2020 yang kemudian resmi ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU No.2 Tahun 2020.

Dalam argumentasi pemerintah, RUU Omnibus Law Perpajakan – yang memuat sejumlah relaksasi pajak – dibutuhkan untuk menarik investasi masuk ke Tanah Air. Namun, dalam berbagai studi disebutkan aspek perpajakan bukanlah menjadi faktor utama penarik investasi.

Baca Juga: IPB Gelar Lomba Cerdas Cermat Soal Akuntansi dan Pajak! Tertarik?

Alhasil, relaksasi pajak yang diberikan dianggap berisiko memunculkan celah penghindaran pajak yang merugikan negara. Jika kondisi ini terjadi, ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia akan berisiko semakin melebar.

Untuk mendiskusikan tentang topik tersebut, Lokataru Foundation menggelar diskusi online dengan tema “Omnibus Law Pajak: Siapa yang Meraup Untung?”. Diskusi akan digelar pada Rabu, 1 Juli 2020 pukul 14.00—16.30 WIB melalui platform Zoom Online Meeting.

Diskusi ini akan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya. Pendiri dan Peneliti Lokataru Foundation Nurkholis Hidayat akan hadir sebagai pemantik diskusi online tersebut, sebelum ada tanggapan dari narasumber lain.

Baca Juga: Diskusi 'Perlukah Dana Talangan Untuk Perusahaan Tambang?', Mau Ikut?

Adapun narasumber sekaligus penanggap dalam diskusi ini antara lain Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa A.H. Maftuchan, Partner of Tax Research & Training Services DDTC B. Bawono Kristiaji, dan Peneliti Indonesia Corruption Watch Lalola Easter Kaban. Mirza Fahmi dari Lokataru Foundation akan hadir sebagai moderator.

Bagi Anda yang tertarik untuk mengikuti diskusi online ini, silakan masuk ke tautan Zoom Online Meeting bit.ly/DiskusiLokataru6 atau menyaksikan langsung melalui live streaming Youtube Lokataru Foundation. (kaw)

Baca Juga: BKF Gelar Kompetisi Makalah Dengan Total Hadiah Rp200 Juta
Topik : agenda, agenda pajak, omnibus law perpajakan, Lokataru Foundation
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 15 April 2020 | 15:25 WIB
AGENDA PAJAK
Selasa, 07 April 2020 | 14:05 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 09:31 WIB
PERPU 1/2020
berita pilihan
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 16:01 WIB
ARAB SAUDI
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 15:01 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:19 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PMK 106/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 13:01 WIB
PMK 89/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 12:01 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 11:01 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 09:01 WIB
PROVINSI RIAU