Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Dirjen Pajak: Ikut Tax Amnesty Itu Mudah

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Ken Dwijugiasteadi selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak memaparkan tata cara untuk melakukan tax amnesty cukup mudah, baik bagi wajib pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun tidak.

Ken menjelaskan dalam tax amnesty ini soal NPWP tidak menjadi masalah. Karena jika sudah punya NPWP nanti bisa dihitung berdasarkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) 2015. Sedangkan bagi yang belum punya NPWP, bisa langsung mengisi formulir pendaftaran tax amnesty.

“Siapapun yang sudah memiliki NPWP, atau belum memiliki NPWP, ini bukan menjadi masalah dalam melakukan tax amnesty, bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat, dan mengisi formulir pendaftaran tax amnesty,” ucap Ken Dwijugiasteadi pada acara pertemuan dengan media, kamis (30/6).

Baca Juga: Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur, Kemenkeu Bersinergi dengan BI & OJK

Tax amnesty ini bukan bersifat enforcement atau pemaksaan, tetapi lebih kepada self assessement. Kemudian pegawai pajak akan mendatangi WP serta memberikan sosialisasi serta mengimbau WP untuk mengikuti program tax amnesty.

WP akan diberi sosialisasi mengenai penghitungan untuk melakukan tax amnesty, yaitu total harta dikurangi utang yang berkaitan langsung, maka dihasilkan harta bersih. Jadi WP berhak menyimpan harta bersihnya, sedangkan sisanya harus dibayarkan ke negara. WP juga mempunyai hak untuk melakukan tax amnesty, nominal untuk deklarasi dan nominal untuk repatriasi, ditentukan sendiri oleh WP.

Diharapkan bagi WP yang berada di luar negeri tidak perlu marasa kesulitan, karena ada pegawai Ditjen Pajak yang berada di Singapura, Hongkong, dan London, untuk sementara hanya ada di ketiga negara tersebut di bagian KBRI masing-masing negara. Dirjen Pajak pun menyarankan WP untuk pulang ke Indonesia untuk melakukan program tax amnesty ini, karena menurutnya 2 hari pun cukup untuk menyelesaikan tax amnesty.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Capai 92%

Kemudian, bagi WP yang berada di dalam negeri akan dianjurkan untuk mengikuti repatriasi. Sedangkan untuk WP yang berada di luar negeri akan dianjurkan untuk mengikuti deklarasi, yang tarifnya sekitar dua kali dari tarif repatriasi.

Hestu Yoga Saksama selaku Direktorat P2 Humas Ditjen Pajak menambahkan, “Kami menyarankan semua WP untuk mengikuti program tax amnesty ini, karena jika tetap menolak, maka suatu saat bisa kami periksa datanya, dan akan diberikan sanksi yang berat." (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani Susun Strategi Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur Lagi

“Siapapun yang sudah memiliki NPWP, atau belum memiliki NPWP, ini bukan menjadi masalah dalam melakukan tax amnesty, bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat, dan mengisi formulir pendaftaran tax amnesty,” ucap Ken Dwijugiasteadi pada acara pertemuan dengan media, kamis (30/6).

Baca Juga: Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur, Kemenkeu Bersinergi dengan BI & OJK

Tax amnesty ini bukan bersifat enforcement atau pemaksaan, tetapi lebih kepada self assessement. Kemudian pegawai pajak akan mendatangi WP serta memberikan sosialisasi serta mengimbau WP untuk mengikuti program tax amnesty.

WP akan diberi sosialisasi mengenai penghitungan untuk melakukan tax amnesty, yaitu total harta dikurangi utang yang berkaitan langsung, maka dihasilkan harta bersih. Jadi WP berhak menyimpan harta bersihnya, sedangkan sisanya harus dibayarkan ke negara. WP juga mempunyai hak untuk melakukan tax amnesty, nominal untuk deklarasi dan nominal untuk repatriasi, ditentukan sendiri oleh WP.

Diharapkan bagi WP yang berada di luar negeri tidak perlu marasa kesulitan, karena ada pegawai Ditjen Pajak yang berada di Singapura, Hongkong, dan London, untuk sementara hanya ada di ketiga negara tersebut di bagian KBRI masing-masing negara. Dirjen Pajak pun menyarankan WP untuk pulang ke Indonesia untuk melakukan program tax amnesty ini, karena menurutnya 2 hari pun cukup untuk menyelesaikan tax amnesty.

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Capai 92%

Kemudian, bagi WP yang berada di dalam negeri akan dianjurkan untuk mengikuti repatriasi. Sedangkan untuk WP yang berada di luar negeri akan dianjurkan untuk mengikuti deklarasi, yang tarifnya sekitar dua kali dari tarif repatriasi.

Hestu Yoga Saksama selaku Direktorat P2 Humas Ditjen Pajak menambahkan, “Kami menyarankan semua WP untuk mengikuti program tax amnesty ini, karena jika tetap menolak, maka suatu saat bisa kami periksa datanya, dan akan diberikan sanksi yang berat." (Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani Susun Strategi Agar Dana Repatriasi Tidak Kabur Lagi
Topik : tax amnesty, pengampunan pajak, sanksi pajak
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK