Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Diperpanjang, Penghentian Pelayanan Langsung DJP Sampai 21 April 2020

A+
A-
48
A+
A-
48
Diperpanjang, Penghentian Pelayanan Langsung DJP Sampai 21 April 2020

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak memperpanjang masa pencegahan penyebaran virus Corona hingga 21 April 2020.

Hal ini dimuat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-21/PJ/2020 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Perpanjangan dilakukan setelah melihat perkembangan informasi terkait Covid-19.

“Perlu melakukan perubahan masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan DJP sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya melalui Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-13/PJ/2020,” demikian bunyi penggalan bagian umum dalam surat edaran tersebut.

Baca Juga: Puluhan Ribu Pelaku Usaha Dapat Insentif Pajak, 51% UMKM

Adapun masa pencegahan penyebaran Covid-19 yang awalnya ditetapkan pada 16 Maret 2020 sampai dengan 5 April 2020 diperpanjang menjadi 16 Maret 2020 sampai dengan 21 April. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan juga Surat Edaran Menteri PANRB No. 34/202 dan Surat Edaran Menteri Keuangan No.SE-05/MK.1/2020. Simak artikel 'Ditjen Pajak Perpanjang Masa Work from Home?'.

Dengan adanya Surat Edaran yang ditetapkan dan berlaku mulai 2 April 2020 ini, masa berlaku sejumlah kebijakan pajak selama masa pencegahan penyebaran virus Corona pada akhirnya juga diperpanjang. Periode pemberlakuan bekerja dari rumah (work from home/WFH) pegawai DJP juga diperpanjang.

Salah satu kebijakan tersebut adalah penghentian sementara aktivitas di tempat pelayanan perpajakan yang mengharuskan kontak langsung dengan wajib pajak. Simak perincian layanan tersebut di artikel ‘Ketentuan Layanan Pajak DJP Selama Masa Pencegahan Virus Corona’ .

Baca Juga: Kinerja Penerimaan Perpajakan Fluktuatif, Ini Penjelasan Pemerintah

Ketentuan terkait panduan pelaksanaan tugas dan upaya peningkatan kewaspadaan selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 tetap mengacu pada pertama, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan DJP.

Kedua, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2020 tentang Pedoman Dukungan Teknologi lnformasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelaksanaan Work from Home.

Ketiga, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pelaksanaan Tugas dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan DJP.

Baca Juga: Hadapi Musim Badai, Masyarakat Bebas Pungutan Pajak

Keempat, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Terkait Upaya Peningkatan Kewaspadaan Atas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan DJP.

Karena tetap mengacu pada sejumlah surat edaran sebelumnya, batas waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi masih tetap, yaitu hingga 30 April 2020. Simak artikel ‘Diperpanjang, Batas Akhir Lapor SPT Tahunan WP OP Jadi 30 April 2020’. (kaw)

Baca Juga: Hanya Andalkan Sistem Online, Potensi Pajak Hilang Rp1 Miliar/Hari
Topik : Ditjen Pajak, WFH, virus Corona, work from home, SPT, pelayanan tatap muka, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

M W Nagoro

Kamis, 02 April 2020 | 23:48 WIB
Meskipun kebijakan WFH diperpanjang namun tidak menyurutkan para pegawai DJP memberikan layanan secara maksimal. Bahkan, di tengah pandemi ini DJP sempat meluncurkan layanan ePHTB. ePHTB sendiri merupakan layanan validasi PPh Pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan secara dar ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:48 WIB
KONSULTASI
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:38 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:35 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 26 Mei 2020 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:00 WIB
AZERBAIJAN
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:48 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:37 WIB
TIPS E-BILLING
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:06 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI