Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Digitalisasi Administrasi Pajak di Dunia Makin Cepat, Ini Kata OECD

A+
A-
0
A+
A-
0
Digitalisasi Administrasi Pajak di Dunia Makin Cepat, Ini Kata OECD

Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat 59 otoritas pajak, baik dari negara maju maupun telah negara berkembang, telah menginvestasikan banyak dana untuk mendukung digitalisasi administrasi perpajakan.

Director of the OECD Centre for Tax Policy and Administration, Pascal Saint-Amans mengatakan teknologi informasi pada sistem administrasi pajak memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan, menekan biaya, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

"Dapat kita lihat sistem administrasi pajak berbasis digital telah meningkatkan kualitas sistem administrasi pajak serta interaksi antara otoritas dan wajib pajak," katanya, dikutip dari laman resmi OECD, Kamis (16/9/2021).

Baca Juga: Ada Penegasan Ketentuan Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Perpajakan

Berdasarkan laporan terbaru OECD berjudul Tax Administration 2021, pelaporan surat pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak secara elektronik telah banyak digunakan oleh wajib pajak di berbagai yurisdiksi.

Setidaknya 9 dari 10 wajib pajak badan dan 80% wajib pajak orang pribadi pada 59 yurisdiksi yang dicatat OECD telah menyampaikan SPT secara elektronik.

Dengan sistem administrasi perpajakan yang makin terdigitalisasi, OECD meyakini pemerintah dapat lebih mudah menerapkan kebijakan fiskal dan kebijakan pajak khusus sebagai respons atas pandemi Covid-19.

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

"Usaha otoritas pajak untuk melaksanakan proses bisnis secara online tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan, tetapi juga membuat otoritas menjadi lebih tangguh," ujar Chair of the OECD Forum on Tax Administration (FTA), Bob Hamilton.

Selain itu, kesiapan infrastruktur digital pada sistem administrasi pajak terbukti telah memungkinkan otoritas untuk merespons tantangan yang timbul akibat pandemi Covid-19 secara cepat tanpa melanggar protokol kesehatan. (rig)

Baca Juga: Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan
Topik : prancis, digitalisasi, administrasi pajak, layanan pajak, pajak, OECD, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Kamis, 16 September 2021 | 23:07 WIB
Bukan hanya sebagai upaya merespon penanggulangan pandemi Covid-19, digitalisasi pajak akan memberikan kemudahan jangka panjang secara lebih efektif dan efisien. Indonesia harus segera menggencarkan digitalisasi perpajakan agar memberikan kemudahan bagi para otoritas dan wajib pajak.
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Insentif Pajak Segera Berakhir, BI Lanjutkan DP 0% Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Aktif Telepon WP dan Produksi Jutaan SP2DK 

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:52 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Simak, Ini 2 Kegiatan Strategi Pengawasan Pajak yang Dijalankan DJP

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Indonesia Hadapi 3 Krisis, Sri Mulyani: Ujungnya ke Keuangan Negara

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty