BERITA TERKINI
Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)
PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat 59 otoritas pajak, baik dari negara maju maupun telah negara berkembang, telah menginvestasikan banyak dana untuk mendukung digitalisasi administrasi perpajakan.
Director of the OECD Centre for Tax Policy and Administration, Pascal Saint-Amans mengatakan teknologi informasi pada sistem administrasi pajak memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan, menekan biaya, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
"Dapat kita lihat sistem administrasi pajak berbasis digital telah meningkatkan kualitas sistem administrasi pajak serta interaksi antara otoritas dan wajib pajak," katanya, dikutip dari laman resmi OECD, Kamis (16/9/2021).
Berdasarkan laporan terbaru OECD berjudul Tax Administration 2021, pelaporan surat pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak secara elektronik telah banyak digunakan oleh wajib pajak di berbagai yurisdiksi.
Setidaknya 9 dari 10 wajib pajak badan dan 80% wajib pajak orang pribadi pada 59 yurisdiksi yang dicatat OECD telah menyampaikan SPT secara elektronik.
Dengan sistem administrasi perpajakan yang makin terdigitalisasi, OECD meyakini pemerintah dapat lebih mudah menerapkan kebijakan fiskal dan kebijakan pajak khusus sebagai respons atas pandemi Covid-19.
"Usaha otoritas pajak untuk melaksanakan proses bisnis secara online tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan, tetapi juga membuat otoritas menjadi lebih tangguh," ujar Chair of the OECD Forum on Tax Administration (FTA), Bob Hamilton.
Selain itu, kesiapan infrastruktur digital pada sistem administrasi pajak terbukti telah memungkinkan otoritas untuk merespons tantangan yang timbul akibat pandemi Covid-19 secara cepat tanpa melanggar protokol kesehatan. (rig)
