Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Di Negara Ini Warganya Enggan Bayar Pajak

2
2

ACCRA, DDTCNews – Pemerintah Ghana terus mendorong peningkatan setoran pajak. Namun korupsi menggerus kepercayaan publik untuk taat membayar pajak.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi Nasional untuk Pendidikan Kewarganegaraan (NCCE) Gifty Agyeiwaa Badu dalam sebuah acara di Accra, Senin (4/12). Berdasarkan pengamatannya, saat ini masyarakat Ghana enggan membayar pajak. Fenomena ini terjadi karena persepsi publik terhadap pajak yang mereka bayarkan akan diselewengkan oleh elit politik alias korupsi.

“Untuk itulah kita perlu bersuara bahwa pajak yang dikumpulkan tidak akan lari ke kantong mereka (pejabat). Uang itu akan digunakan sesuai dengan tujunannya,” katanya dilansir primenewsghana.com

Baca Juga: Ini Pihak yang Diuntungkan dari Integrasi Data BUMN dan Ditjen Pajak

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, lembaganya bekerja sama dengan otoritas pajak Ghana (GRA) melakukan serangkain usaha. Salah satunya adalah dengan mengunjungi organisasi berbasis agama, pengrajin dan kelompok perempuan.

Melalui kunjungan ini, lembaganya dapat mendidik anggota kelompok mengenai pentingnya membayar pajak terlepas dari persepsi publik soal korupsi. Selain itu, peningkatan pengetahuan terkait penegakan hukum menjadi hal penting yang diberikan untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

“Jika kita menolak membayar pajak, maka kita sedang menghancurkan bangsa ini,” ungkap Badu.

Baca Juga: Integrasi Data Pajak Masih Minim, Ini Kata Kementerian BUMN

Kolaborasi dengan GRA merupakan bagian dari kampanye nasional untuk meningkatkan kepatuhan warga dalam membayar pajak. Program ini punya slogan ‘Pajak Kita-Masa Depan kita’ dan dilaksanakan pada bulan November dan Desember. Langkah nyata dari program ini adalah mendorong pelaku usaha untuk mendapatkan nomor Pin Identifikasi Pajak dari GRA.

Permasalahan korupsi memang jadi isu penting di negara sub sahara benua Afrika itu. Indeks Persepsi Korupsi Ghana dilansir Transparancy International pada tahun 2016 berada di posisi 70 dari 176 negara. Posisi ini lebih baik dari Indonesia yang ada di peringkat 90 dalam daftar upaya pemberantasan korupsi tersebut.

Baca Juga: Undang Jurnalis, KPP Pratama Gelar Sosialisasi Pajak

“Untuk itulah kita perlu bersuara bahwa pajak yang dikumpulkan tidak akan lari ke kantong mereka (pejabat). Uang itu akan digunakan sesuai dengan tujunannya,” katanya dilansir primenewsghana.com

Baca Juga: Ini Pihak yang Diuntungkan dari Integrasi Data BUMN dan Ditjen Pajak

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, lembaganya bekerja sama dengan otoritas pajak Ghana (GRA) melakukan serangkain usaha. Salah satunya adalah dengan mengunjungi organisasi berbasis agama, pengrajin dan kelompok perempuan.

Melalui kunjungan ini, lembaganya dapat mendidik anggota kelompok mengenai pentingnya membayar pajak terlepas dari persepsi publik soal korupsi. Selain itu, peningkatan pengetahuan terkait penegakan hukum menjadi hal penting yang diberikan untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

“Jika kita menolak membayar pajak, maka kita sedang menghancurkan bangsa ini,” ungkap Badu.

Baca Juga: Integrasi Data Pajak Masih Minim, Ini Kata Kementerian BUMN

Kolaborasi dengan GRA merupakan bagian dari kampanye nasional untuk meningkatkan kepatuhan warga dalam membayar pajak. Program ini punya slogan ‘Pajak Kita-Masa Depan kita’ dan dilaksanakan pada bulan November dan Desember. Langkah nyata dari program ini adalah mendorong pelaku usaha untuk mendapatkan nomor Pin Identifikasi Pajak dari GRA.

Permasalahan korupsi memang jadi isu penting di negara sub sahara benua Afrika itu. Indeks Persepsi Korupsi Ghana dilansir Transparancy International pada tahun 2016 berada di posisi 70 dari 176 negara. Posisi ini lebih baik dari Indonesia yang ada di peringkat 90 dalam daftar upaya pemberantasan korupsi tersebut.

Baca Juga: Undang Jurnalis, KPP Pratama Gelar Sosialisasi Pajak
Topik : berita internasional, ghana, kepatuhan pajak
artikel terkait
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:33 WIB
INGGRIS
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:26 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Senin, 13 Mei 2019 | 13:33 WIB
FILIPINA
Jum'at, 12 April 2019 | 17:02 WIB
JERMAN
Jum'at, 12 April 2019 | 18:16 WIB
BREXIT
Jum'at, 12 April 2019 | 18:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 12 April 2019 | 19:02 WIB
FINLANDIA
Senin, 15 April 2019 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 15:22 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 15 April 2019 | 18:24 WIB
NIGERIA
Senin, 15 April 2019 | 18:43 WIB
JEPANG