Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Di Desa Ini, Bayar Pajak Kendaraan Bisa Dicicil 3 Bulan

A+
A-
1
A+
A-
1
Di Desa Ini, Bayar Pajak Kendaraan Bisa Dicicil 3 Bulan

Ilustrasi.

GROBOGAN, DDTCNews - Desa di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menyelenggarakan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan cara dicicil.

Melalui badan usaha milik desa (BUMDes), Desa Bandungharjo memberikan dana talangan kepada masyarakat untuk membayar PKB. Masyarakat dapat mencicil PKB yang terutang dengan cara mencicil selama 3 bulan.

"Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh ada BUMDes yang kreatif. Dia melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor masyarakatnya dengan cara tak biasa. Menalangi dulu kalau ada warga yang belum punya uang dan sudah jatuh tempo. Bisa dicicil selama 3 bulan," ujar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika melakukan kunjungan ke Kabupaten Grobogan, dikutip Jumat (15/10/2021).

Baca Juga: UU HKPD Atur Ulang Ketentuan Pajak atas Jasa Hotel, Ini Perinciannya

Ganjar mengatakan inovasi yang dilakukan oleh Desa Bandungharjo melalui BUMDes Cindelaras telah mendekatkan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan membuat wajib pajak makin tertib dalam menunaikan kewajibannya.

"Ini membantu penarikan pajak juga, negara terbantu. Tinggal kita dorong nanti lebih canggih lagi karena ini ada yang masih manual dan yang seperti ini di Grobogan sudah ada di delapan kecamatan berbeda," ujar Ganjar.

Ketua BUMDes Cindelaras, Yanto, mengatakan program pembayaran pajak dengan cara dicicil di Desa Bandungharjo telah berjalan sejak 2019.

Baca Juga: UU HKPD Sah! Pajak Hotel, Restoran Hingga Parkir Digabung Jadi Satu

Adanya talangan dari BUMDes membuat minat masyarakat untuk membayar pajak dengan cara dicicil sangat tinggi. Bunga yang dikenakan juga hanya sebesar 3%.

"Masyarakat antusias sekali, karena selain malas kalau mau bayar pajak jauh, mereka juga terbantu karena pendapatan mereka sebagai petani kan tidak menentu. Ada yang panen biasanya tiga atau enam bulan sekali, jadi kekurangannya bisa ditalangi," ujar Yanto. (sap)

Baca Juga: Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah
Topik : pajak daerah, insentif pajak, pemutihan pajak, diskon pajak, PKB, Jawa Tengah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 05 Desember 2021 | 09:30 WIB
KETUM ARPI HASANUDDIN YASNI

‘TKDN Masih Kecil, Insentif Pajaknya Belum Bisa Kami Gapai’

Sabtu, 04 Desember 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN JEMBRANA

Gali Potensi Penerimaan, Petugas Pajak Aktif Lakukan KPDL

Sabtu, 04 Desember 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anggaran Riset Kecil, Pengusaha Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Sabtu, 04 Desember 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

DPRD Minta Pemprov Naikkan Target PAD Tahun 2022, Ini Alasannya

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 14:35 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Bupati Tebar Insentif Tambahan untuk Desa yang Capai Target PBB-P2

Rabu, 08 Desember 2021 | 14:09 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Realisasi Investasi Luar Jawa Ungguli Jawa, Ini Resep Jokowi

Rabu, 08 Desember 2021 | 13:41 WIB
KINERJA PAJAK

Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif