Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

A+
A-
0
A+
A-
0
Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Presiden Joko Widodo (tengah) berjalan bersama Ketua DPR Puan Maharani (kiri) dan Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel (kanan) usai mengikuti rapat Paripurna pembukaan masa persidangan I DPR tahun sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja /foc.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah merencanakan defisit APBN 2023 senilai Rp598,2 triliun atau setara 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan angka defisit itu diperoleh dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara. Menurutnya, pemerintah akan memanfaatkan sumber pembiayaan yang aman untuk menambal defisit tersebut.

"Defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati untuk menjaga keberlanjutan fiskal," katanya dalam alam pidato Pengantar RAPBN 2023 beserta Nota Keuangannya, Selasa (16/8/2022).

Baca Juga: Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Jokowi mengatakan Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan. Pemerintah pun terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, khususnya kepada BUMN dan BLU yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja.

Dia menyebut pemerintah akan tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema KPBU, termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV). Secara bersamaan, pemerintah juga mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan ultramikro.

Di sisi lain, pemerintah bakal memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, serta meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien.

Baca Juga: Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023

Jokowi menilai APBN 2023 menjadi momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dan upaya pengendalian risiko pembiayaan. Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur.

Dia menyebut konsolidasi fiskal dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati.

"Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan," ujarnya.

Baca Juga: WP Kaya Jadi Fokus Pengawasan, SKP Tak Bisa Terbit Setelah Jatuh Vonis

Pada RAPBN 2023, pendapatan negara ditargetkan senilai Rp2.443,6 triliun, sedangkan dari sisi belanja direncanakan nilainya Rp3.041,7 triliun. Defisit pun direncanakan senilai Rp598,2 triliun atau 2,85% PDB.

UU 2/2020 memberi ruang pelebaran defisit APBN di atas 3% selama 3 tahun untuk menangani pandemi Covid-19 serta dampaknya pada sosial dan ekonomi masyarakat. APBN 2023 akan menjadi tahun pertama defisit dikembalikan ke level paling besar 3% sebagaimana diamanatkan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. (sap)

Baca Juga: Hari Oeang ke-76, Sri Mulyani Minta Jajarannya Sigap Hadapi Tantangan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : RAPBN 2023, APBN, Jokowi, DPR, defisit, surplus, pertumbuhan ekonomi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 27 September 2022 | 12:07 WIB
BANTUAN SOSIAL

Terus Dikebut, Jokowi Sebut Penyaluran BLT BBM Sudah Tembus 95,9%

Selasa, 27 September 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN BEA DAN CUKAI

Hingga Agustus 2022, Setoran Bea dan Cukai Tembus Rp206 Triliun

Selasa, 27 September 2022 | 07:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Jokowi Sebut Jumlah Startup Pertanian Perlu Ditingkatkan

Senin, 26 September 2022 | 18:52 WIB
PENDAPATAN ASLI DEARAH

Sri Mulyani Ungkap Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah Hingga Agustus

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:30 WIB
PROVINSI PAPUA

Cegah Registrasi Kendaraan Dihapus, WP Diimbau Ikut Pemutihan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 07:00 WIB
KPP PRATAMA PAMEKASAN

One on One dengan Wajib Pajak, Fiskus Datangi Pabrik Rokok

Minggu, 02 Oktober 2022 | 06:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:35 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penuh Tantangan, Presidensi G-20 Bisa Percepat Implementasi 2 Pilar

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:25 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPN Atas Penyediaan Jasa Pembayaran

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 14:30 WIB
SKOTLANDIA

Skotlandia Ogah Ikuti Langkah Inggris Pangkas Tarif PPh OP

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 14:00 WIB
PMK 61/2022

Bangun Rumah dengan Kontraktor Berstatus PKP, Tidak Terutang PPN KMS?