PELAYANAN PAJAK

Deadline Lapor SPT Berakhir, DJP Hentikan Sementara Layanan Online

Redaksi DDTCNews | Jumat, 01 Mei 2020 | 09:14 WIB
Deadline Lapor SPT Berakhir, DJP Hentikan Sementara Layanan Online

Tangkapan layar E-Registration.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menghentikan sejumlah layanan online pada hari ini, Jumat (1/5/2020), tepat setelah deadline pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh.

Penghentian tersebut dilakukan untuk menyiapkan sejumlah aplikasi terkait penyampaian permohonan fasilitas atau insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi Covid-19. Seperti diketahui, penerima insentif diperluas melalui PMK 44/2020.

Pasalnya, semua fasilitas atau insentif pajak dapat diperoleh melalui login di laman pajak.go.id. Oleh karena itu, DJP telah menyiapkan dan memperbarui aplikasinya. Simak artikel ‘Penjelasan Resmi DJP Soal Perluasan Insentif, Termasuk Pajak UMKM’.

Baca Juga:
Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

“Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penting untuk diketahui bahwa akan dilakukan down-time (waktu henti) layanan aplikasi,” demikian pernyataan DJP dalam laman resminya.

Adapun penghentian dilakukan dengan waktu yang berbeda-beda. Berikut perinciannya:

  • E-Registration (https://ereg.pajak.go.id) mulai Jumat, 1 Mei 2020 pukul 00.00 WIB sampai dengan Sabtu, 2 Mei 2020 pukul 00.00 WIB;
  • E-Nofa Online (https://efaktur.pajak.go.id) pada Jumat, 1 Mei 2020 pukul 10.00 WIB –13.00 WIB;
  • DJP Online (https://djponline.pajak.go.id) pada Jumat, 1 Mei 2020 pukul 10.00 WIB –13.00 WIB;
  • E-Filing melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) pada Jumat, 1 Mei 2020 10.00 WIB –13.00 WIB.

Seperti diberitakan sebelumnya, DJP mengatakan insentif diberikan mulai masa pajak April 2020 hingga September 2020. Namun, penerbitan PMK 44/2020 sudah mendekati akhir bulan lalu, tepatnya resmi diundangkan dan berlaku pada 27 April 2020.

Baca Juga:
Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Selain itu, DJP juga mempertimbangkan proses deployment sistem aplikasi online terkait perluasan sektor penerima fasilitas. Atas kondisi tersebut, DJP mengambil kebijakan bahwa pemberitahuan pemanfaatan insentif yang disampaikan sampai dengan 31 Mei 2020 tetap berlaku untuk masa pajak April 2020. Simak artikel ‘Ada Kelonggaran dari DJP Buat Sektor Perluasan Insentif Pajak Covid-19’.

“Mohon maaf atas ketidaknyamanannya [terkait dengan adanya down-time,” imbuh DJP. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Jumat, 23 Februari 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kode Verifikasi Daftar NPWP Tak Masuk Email, DJP Sarankan Cara Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang