Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

DBH Paling Rendah Se-Kecamatan, Kades: Banyak Perusahaan Nunggak Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
DBH Paling Rendah Se-Kecamatan, Kades: Banyak Perusahaan Nunggak Pajak

Ilustrasi. (DDTCNews)

CIBINONG, DDTCNews – Kecilnya dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa Gunungputri dari Pemkab Bogor terindikasi disebabkan masih maraknya praktik pengelakan pajak di daerah tersebut.

Kepala Desa Gunungputri Daman Huri mengatakan desanya hanya menerima bagian hasil pajak dan retribusi daerah senilai Rp500 juta. Menurutnya, nominal dana bagi hasil tersebut merupakan yang terendah se-kecamatan.

"Desa Gunungputri ini punya bagian hasil pajak dan retribusi daerah terendah di kecamatan, hanya Rp500 juta di antara desa yang lain yang bisa sampai di atas Rp1 miliar," ujar Daman Huri, dikutip Jumat (26/2/2021).

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Menurut Daman, banyak perusahaan yang berlokasi di desanya yang masih menunggak pajak. Selain itu, terdapat pula perusahaan di Desa Gunungputri yang tidak membayar pajak sesuai dengan nominal yang seharusnya terutang.

Alasan yang dilontarkan kades sejalan dengan temuan DPRD Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil sidak yang dilakukan oleh Komisi I DPRD di Desa Gunungputri, ditemukan banyak perusahaan yang melanggar ketentuan izin mendirikan bangunan (IMB).

"Banyak bangunan pabrik yang belum ada IMB dan ada tanah orang yang dipakai. Kami sedang mendata dokumen perusahaan itu, yang mana suratnya masih atas nama perorangan, pemilik awal, yang berarti pajaknya murah," ujar Daman seperti dilansir radarbogor.id.

Baca Juga: Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

Sementara itu, Ketua Komisi I Kabupaten Bogor Usep Supratman mengatakan banyak perusahaan yang di Desa Gunungputri yang berdiri di atas lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada rencana tata ruang wilayah (RTRW).

"Kami sarankan mengubah site plan sehingga IMB-nya ditambah, kalau harus denda ya bayar denda," tuturnya.

Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa terdiri atas tiga kelompok yakni pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain.

Baca Juga: Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Pendapatan dari transfer dibagi dalam lima bentuk antara lain dana desa, alokasi dana desa, bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten/kota. (rig)

Topik : kabupaten bogor, dana bagi hasil pajak, penerimaan, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 18 Mei 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Cuma 3 Bulan! Pemprov Kembali Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan

Rabu, 18 Mei 2022 | 09:30 WIB
KABUPATEN MAJALENGKA

Layani Pembayaran Pajak, Petugas Jemput Bola Hingga Pelosok Desa

Selasa, 17 Mei 2022 | 14:30 WIB
KOTA YOGYAKARTA

Permudah Wajib Pajak Bayar PBB, Pemkot Bikin Tabungan Khusus

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus