Review
Kamis, 09 Februari 2023 | 17:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 11:44 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (5)
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Februari 2023 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Kamis, 09 Februari 2023 | 13:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Selasa, 07 Februari 2023 | 10:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Februari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 08 Februari 2023 | 10:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 8 FEBRUARI 2023 - 14 FEBRUARI 2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Reportase

Datangi Rumah Sakit, Pegawai DJP: Dokter Jangan Merasa Dikejar Pajak

A+
A-
4
A+
A-
4
Datangi Rumah Sakit, Pegawai DJP: Dokter Jangan Merasa Dikejar Pajak

Ilustrasi.

JEPARA, DDTCNews - Petugas pajak dari Kanwil DJP Jawa Tengah I mendatangi RSUD RA Kartini di Jepara pada Oktober lalu. Kunjungan ini dilakukan untuk memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan yang melekat pada profesi dokter.

Usut punya usut, mekanisme pemungutan pajak penghasilan (PPh) di kalangan dokter belum sepenuhnya benar dan lengkap. Sebagian besar dokter di Jepara, termasuk di RSUD RA Kartini, hanya dikenakan tarif 5% oleh bendaharawan pemotong pajak. Padahal semestinya, atas penghasilan dokter dikenakan tarif berlapis sesuai ketentuan Pasal 17 UU PPh.

"Berdasarkan pengamatan, perlu ada edukasi intensif karena penerapan tarif Pasal 17 belum diterapkan sepenuhnya di RSUD RA Kartini Jepara meskipun bendahara pemotongnya sudah menerima arahan sejak lama," kata Fungsional Penyuluh Kanwil DJP Jawa Tengah I dilansir pajak.go.id, Jumat (18/11/2022).

Baca Juga: Tak Hanya ASN, TNI/Polri Sekarang Wajib Lapor Harta di SPT Tahunan

Dalam kesempatan tersebut, Ganung pun meminta para dokter untuk tidak merasa dikejar-kejar petugas pajak. Sejatinya, imbuh Ganung, semua profesi yang belum menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar tetap akan 'dikejar' oleh petugas pajak. Dikejar, maksudnya adalah pemberian edukasi dan pendampingan sehingga kewajiban perpajakannya terpenuhi dengan baik.

"Dokter jangan merasa dikejar pajak karena sebenarnya semua profesi yang tidak sesuai pembayaran pajaknya pasti akan kami luruskan," kata Ganung.

Ganung menyadari bahwa mekanisme pemotongan pajak penghasilan (PPh) secara berlapis memang terkesan memberatkan para dokter. Hal inilah yang membuat para dokter merasa seolah-oleh dikejar pajak. Kendati begitu, ketentuan perpajakan yang benar tetap harus dijalankan untuk menghindari sanksi di kemudian hari.

Baca Juga: Sudah Terima 2,3 Juta SPT Tahunan, DJP: Kesadaran WP Makin Baik

"Meskipun berat namun ini harus dilaksanakan karena dikhawatirkan apabila tidak diterapkan sesuai aturan, maka Bapak dan Ibu akan menanggung risiko sanksi yang sangat besar di kemudian hari," imbuh Kepala KPP Pratama Jepara Hartono dalam sambutannya.

Semua profesi, termasuk dokter, perlu memahami kembali bahwa prinsip penghitungan pajak adalah self assessment. Artinya, dokter pun perlu memahami secara optimal kapan harus mendaftarkan sebagai wajib pajak, bagaimana perhitungan pajaknya, berapa yang perlu disetorkan, dan kapan harus melaporkan pajaknya.

"Jangan lupa memperhatikan bukti-bukti potong atas penghasilan yang diterima dan melaporkan bukti-bukti potong tersebut sesuai penghasilan yang diterima," kata Ganung.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Pembayaran Biaya Bunga Pinjaman

Informasi mengenai aspek-aspek perpajakan seorang dokter sebenarnya bisa digali secara lengkap pada laman pajak.go.id/dokter. Melalui laman tersebut dijelaskan bahwa dokter yang melakukan pekerjaan bebas wajib melaporkan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya.

Apabila Dokter dalam melakukan pekerjaan bebas mempunyai karyawan maka wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas karyawan tersebut dan menyetorkan serta melaporkan PPh pasal 21 yang telah dipotong tersebut. (sap)

Baca Juga: DJP Sebut Subjek PPh Final UMKM Ditambah Lewat PP 55/2022

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pengawasan pajak, kepatuhan pajak, dokter, PPh, pajak profesi, Jawa Tengah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Jum'at, 03 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Siap-Siap Dapat Email dari Kantor Pajak, Isinya Soal Lapor SPT Tahunan

Jum'at, 03 Februari 2023 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing PPh Final Dividen Orang Pribadi di DJP Online

Jum'at, 03 Februari 2023 | 14:19 WIB
KEPATUHAN PAJAK

1,9 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan 2022, Kebanyakan Online

berita pilihan

Kamis, 09 Februari 2023 | 19:12 WIB
PMK 177/2022

Ada Bukper Penanganan Tindak Pidana Diketahui Seketika? Ini Aturannya

Kamis, 09 Februari 2023 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Eigen Losing?

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:41 WIB
KONSULTASI PAJAK

Ada Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bagaimana Ketentuan Pemungutannya?

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:30 WIB
KABUPATEN LUWU UTARA

Bupati Ingatkan WP, Lapor SPT Tahunan Harus Benar dan Jangan Telat

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Awal Tahun, Tingkat Inflasi Beras Menanjak ke 7,7%

Kamis, 09 Februari 2023 | 17:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Tak Hanya ASN, TNI/Polri Sekarang Wajib Lapor Harta di SPT Tahunan

Kamis, 09 Februari 2023 | 16:09 WIB
PMK 61/2021

Hak dan Kewajiban Perpajakan WP Pemegang Izin Tambang, Simak Aturannya

Kamis, 09 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Roadmap Industri Rokok Masih Digodok, Kemenkeu Fokus Soal Cukai

Kamis, 09 Februari 2023 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Hindari Sistem Down, WP Diimbau Lapor SPT Tahunan Sesegera Mungkin

Kamis, 09 Februari 2023 | 15:00 WIB
KP2KP MUKOMUKO

Pastikan Kebenaran Alamat WP, Petugas Pajak Adakan Pemeriksaan