Review
Kamis, 08 Desember 2022 | 18:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 09 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 09 Desember 2022 | 14:30 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 07 Desember 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 05 Desember 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 07 Desember 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 07 DESEMBER - 13 DESEMBER 2022
Jum'at, 02 Desember 2022 | 12:00 WIB
KMK 63/2022
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Komunitas
Jum'at, 09 Desember 2022 | 18:52 WIB
HASIL DEBAT 7 NOVEMBER—6 DESEMBER 2022
Jum'at, 09 Desember 2022 | 15:52 WIB
WAKIL KETUA II PERTAPSI HERU TJARAKA:
Kamis, 08 Desember 2022 | 19:45 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 08 Desember 2022 | 16:10 WIB
BENDAHARA II PERTAPSI AMELIA SANDRA:
Reportase
Perpajakan ID
Jum'at, 09 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 08 Desember 2022 | 10:30 WIB
EDUKASI PAJAK
Rabu, 07 Desember 2022 | 10:00 WIB
PERPAJAKAN ID
Senin, 05 Desember 2022 | 10:00 WIB
EDUKASI PAJAK

Data Perjalanan Luar Negeri dalam Pemetaan Profil Wajib Pajak HWI

A+
A-
34
A+
A-
34
Data Perjalanan Luar Negeri dalam Pemetaan Profil Wajib Pajak HWI

PADA 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi yang berdampak pada seluruh negara di dunia.

Pandemi menjadi ancaman nyata yang tidak hanya memengaruhi sektor kesehatan, tetapi juga mendisrupsi aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Efek nyata itu salah satunya berupa penurunan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Pada 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan tumbuh negatif 2,07%. Pada April 2020, ada 59 negara yang memberlakukan travel ban dan total border shutdown. Selain itu, sebanyak 85 negara memberlakukan partial border shutdown.

Namun, sesuai dengan hasil survei wisatawan nasional (outbond) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat pelintas batas sebanyak 2,92 juta perjalanan pada masa pandemi 2020 dengan tujuan berbagai negara di luar negeri.

Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi pada 2019 yang tercatat sebanyak 11,69 juta perjalanan orang Indonesia ke luar negeri. Persentase perjalanan ke luar negeri dilakukan untuk tujuan liburan (vacation) sebesar 45,42%. Terbesar kedua adalah kunjungan keluarga.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan sekitar 5,2 juta perjalanan bertujuan untuk liburan ke luar negeri pada 2019. Kemudian, rata-rata waktu yang dihabiskan di 11 negara tujuan utama adalah 6 hari dengan pengeluaran rata-rata US$1.515 atau setara dengan Rp21 juta per individu.

Tentu saja menarik untuk menyelisik jumlah perjalanan ke luar negeri yang dilakukan penduduk Indonesia. Pelancong yang bepergian ke negara lain itu dapat diidentikkan pada kategori individu “the have” karena memiliki sumber daya yang cukup untuk “luxurious spending”.

World Wealth Report 2019 yang diterbitkan Capgemini Financial Services menyatakan jumlah orang kaya Indonesia (high wealth individual/HWI) dengan kekayaan bersih melebihi US$1 juta mengalami peningkatan cukup signifikan. Peningkatan tersebut terjadi pada sekitar 134.000 orang.

Lebih lanjut, suatu lembaga konsultan berbasis di Inggris Knight Frank (2021) memproyeksi Indonesia akan mengalami pertumbuhan jumlah orang kaya yang tertinggi di dunia, yaitu sekitar 67% per tahun sampai dengan 2025.

Jumlah dan pertumbuhan kekayaan dari orang-orang pribadi tersebut tentunya merupakan peluang dan potensi yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Di sisi lain, pada 2019, pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi senilai Rp29,27 triliun atau sebesar 2,2% dari total penerimaan negara senilai 1.332 triliun.

Angka tersebut relatif kecil dan harus ditingkatkan jika melihat data penduduk Indonesia yang bepergian ke luar negeri dan proyeksi lembaga internasional.

Compliance Risk Management (CRM) HWI

USAHA penggalian potensi penerimaan pajak pada kelompok HWI dapat dimulai dengan memetakan pelancong yang sering ke luar negeri. Pemetaan dilakukan dengan pemanfaatan compliance risk management (CRM).

Berdasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2021, CRM adalah suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak yang dilakukan secara terstruktur, terukur, objektif dan berulang dalam rangka mendukung pengambilan keputusan terbaik DJP.

Proses itu meliputi tahapan kegiatan persiapan, penetapan konteks, analisis risiko, strategi mitigasi risiko dengan menentukan pilihan perlakuan (treatment), serta monitoring dan evaluasi atas risiko kepatuhan.

Teknologi data dan informasi tidak lagi berperan sebagai pendukung dalam pemungutan penerimaan pajak, tetapi sebagai pusat (core) dalam reformasi perpajakan. CRM yang dibangun untuk wajib pajak kelompok HWI dapat dikembangkan dengan memanfaatkan data pelintas batas.

Adapun data pelintas batas dari Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) itu disandingkan dengan data pengeluaran (spending) berdasarkan data survei wisatawan nasional (outbond).

Berdasarkan pada PMK 228/PMK.3/2017, data perlintasan yang bersumber dari Ditjen Imigrasi merupakan data eksternal prioritas yang memiliki peran penting dalam kegiatan ekstensifikasi perluasan basis data pemajakan.

Data eksternal prioritas adalah data eksternal yang menjadi prioritas pengolahan dalam suatu periode pengolahan data serta disusun berdasarkan pada hasil analisis atas rencana pemanfaatan data eksternal.

Data perlintasan yang tersedia dapat disandingkan dengan data survei wisatawan nasional (outbond) dari BPS. Hasil survei tersebut mencakup jumlah wisatawan Indonesia ke luar negeri, negara tujuan, tujuan perjalanan, dan total pengeluaran (spending).

CRM diharapkan dapat menangkap individu dengan profil frekuensi perjalanan ke luar negeri yang tinggi dan destinasi utama negara dengan reputasi tujuan wisata berbelanja.

Outcome

PEMANFAATAN data perlintasan yang disandingkan dengan data survei wisatawan nasional (outbond) akan menghasilkan beberapa manfaat. Pertama, penentuan status subjek pajak warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta untuk menguji time test warga negara asing (WNA).

Kedua, pemetaan tingkat status sosial dan ekonomi (prominent people) berdasarkan pada mobilitas yang tinggi ke luar negeri. Ketiga, pendeteksian kepemilikan properti di luar negeri oleh wajib pajak HWI berdasarkan tujuan lokasi yang dikunjungi dengan frekuensi yang tinggi.

Keempat, upaya penggalian potensi pajak impor dan bea masuk dari pelintas batas yang berbelanja produk di atas ambang batas (threshold) nilai bebas bea masuk (US$500) oleh penumpang angkutan lintas negara.

Pada tataran eksekusi, terdapat 2 skenario utama dalam penggalian potensi wajib pajak HWI. Pertama, kegiatan intensifikasi yang memanfaatkan persandingan data tersebut dikaitkan dengan profiling wajib pajak melalui pendekatan gaya hidup bagi yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kedua, kegiatan ekstensifikasi dengan mengedepankan hasil output CRM sebagai bahan untuk kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL) dan/atau daftar sasaran ekstensifikasi (DSE) bagi orang pribadi yang belum diaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya sebagai NPWP.

Buchanan dan Flowers (1975) dalam The Public Finances menyatakan tujuan perpajakan adalah mendapatkan pendapatan negara untuk mendanai pengadaan barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Filosofi pengumpulan pajak antara lain harus adil serta tidak boleh mengganggu ekonomi dan menyebabkan kelesuan ekonomi. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya wajib pajak HWI dapat berkontribusi lebih melalui pembayaran pajak yang proposional.

Kemudian, dengan surplus kekayaan yang dimiliki maka pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak HWI tidak akan memengaruhi kondisi ekonominya secara signifikan.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2022. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-15 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2022, pajak orang kaya, HWI, HNWI, CRM, compliance risk management

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 September 2022 | 11:14 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Perlunya Redefinisi Penghasilan dan Pengenaan Pajak Kepemilikan Harta

Selasa, 27 September 2022 | 15:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Target Pajak 2023 Naik, DJP Fokus Ekstensifikasi dan Awasi WP Kaya

Selasa, 27 September 2022 | 14:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Meracik Kebijakan Pajak yang Tetap Menarik bagi Orang Kaya

Selasa, 27 September 2022 | 11:51 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mewacanakan Pengenaan Pajak Properti yang Menganggur

berita pilihan

Jum'at, 09 Desember 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Maksud 'Orang Saling Berhubungan' dalam Penetapan Nilai Pabean?

Jum'at, 09 Desember 2022 | 18:52 WIB
HASIL DEBAT 7 NOVEMBER—6 DESEMBER 2022

73,83% Setuju Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

Jum'at, 09 Desember 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sederet BUMN yang Dapat Tambahan Modal dari Negara pada Akhir Tahun

Jum'at, 09 Desember 2022 | 18:09 WIB
PMK 209/2021

DJP Ungkap Alasan Pencabutan Status 'Wajib Pajak Kriteria Tertentu'

Jum'at, 09 Desember 2022 | 18:00 WIB
PMK 177/2022

Wajib Pajak Berhak Minta Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukper

Jum'at, 09 Desember 2022 | 17:37 WIB
ANALISIS PPATK

Hasil Analisis Pencucian Uang, PPATK: Ada Potensi Pajak Rp3,2 Triliun

Jum'at, 09 Desember 2022 | 17:30 WIB
PMK 177/2022

WP Ungkap Ketidakbenaran Perbuatan secara Elektronik, Ini Kata DJP

Jum'at, 09 Desember 2022 | 17:15 WIB
AMERIKA SERIKAT

Waduh! Perusahaan Milik Trump Terbukti Bersalah karena Kasus Pajak

Jum'at, 09 Desember 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA KISARAN

Ajukan Pencabutan Status PKP, Lokasi Usaha WP Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 09 Desember 2022 | 16:39 WIB
ADA APA DENGAN PAJAK?

Target Penerimaan Pajak 2023 Naik, Simak Strategi DJP Lewat Video Ini