Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Data Pajak, Rekening Bank, dan PPATK Akan Dikoneksikan

0
0

JAKARTA, DDTCNews–Kementerian Keuangan akan mendorong koneksi atas tiga data yang selama ini tidak sepenuhnya terhubung secara otomatis, yaitu data nasabah perbankan, data perpajakan, dan data hasil analisis di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan koneksi ketiga data tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sekaligus sebagai upaya deteksi dini terjadinya korupsi.

Menkeu juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan penerapan pembukaan akses data perbankan oleh Ditjen Pajak dan koneksi data tersebut. Menurutnya hal yang perlu dikhawatirkan yaitu jika rekening nasabah berasal dari hasil praktik korupsi.

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah

“Jika urusan pajaknya sudah selesai kenapa harus takut dengan hal itu. Kecuali itu hasil korupsi, dan sebagainya, karena itu akan lebih parah lagi. Ke depannya kami akan cari tahu melalui PPATK dan FATF (Financial Action Task Force),” ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Rabu (21/6).

Pemberlakuan kebijakan tersebut tidak serta merta memajaki secara keseluruhan saldo nasabah. “Harta yang disampaikan itu tidak langsung kami pajaki. Karena kalau harta itu ialah bagian dari seluruh usaha dan pendapatan wajib pajak maka tidak akan dipajaki,” tuturnya.

Ia menambahkanjika uang tersebut secara keseluruhan berasal dari gaji atau penghasilan yang sudah dipajaki, maka saldo yang ada di dalam rekening perbankan sudah bebas dari pajak.

Baca Juga: Lagi, Bulan Ini DJP Bertukar Informasi dengan Negara Lain

Untuk itu, ia meminta kepada seluruh lembaga keuangan terkait untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh nasabahnya. Pasalnya, Perppu No. 1 Tahun 2017 membatasi saldo rekening yang minimalnya senilai Rp1 miliar. Namun, nasabah yang memiliki saldo minimal Rp1 miliar belum tentu langsung dipajaki.

Adapun batasan saldo yang telah ditetapkan oleh pemerintah hanya berperan sebagai database yang sewaktu-waktu bisa diminta oleh otoritas pajak dari negara lain yang juga tergabung dalam AEoI. Pengumpulan data nasabah menjadi bagian dari implementasi program tersebut.

Implementasi AEoI tersebut akan berlaku efektif pada bulan September 2018, karena pemerintah baru saja mempersiapkan berbagai persyaratan utama untuk mengikuti program tersebut pada tahun ini melalui Perppu 1/2017. (Amu/Gfa)

Baca Juga: Soal Pengenaan Pajak atas Iklan, Begini Penjelasan Google

Menkeu juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan penerapan pembukaan akses data perbankan oleh Ditjen Pajak dan koneksi data tersebut. Menurutnya hal yang perlu dikhawatirkan yaitu jika rekening nasabah berasal dari hasil praktik korupsi.

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah

“Jika urusan pajaknya sudah selesai kenapa harus takut dengan hal itu. Kecuali itu hasil korupsi, dan sebagainya, karena itu akan lebih parah lagi. Ke depannya kami akan cari tahu melalui PPATK dan FATF (Financial Action Task Force),” ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Rabu (21/6).

Pemberlakuan kebijakan tersebut tidak serta merta memajaki secara keseluruhan saldo nasabah. “Harta yang disampaikan itu tidak langsung kami pajaki. Karena kalau harta itu ialah bagian dari seluruh usaha dan pendapatan wajib pajak maka tidak akan dipajaki,” tuturnya.

Ia menambahkanjika uang tersebut secara keseluruhan berasal dari gaji atau penghasilan yang sudah dipajaki, maka saldo yang ada di dalam rekening perbankan sudah bebas dari pajak.

Baca Juga: Lagi, Bulan Ini DJP Bertukar Informasi dengan Negara Lain

Untuk itu, ia meminta kepada seluruh lembaga keuangan terkait untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh nasabahnya. Pasalnya, Perppu No. 1 Tahun 2017 membatasi saldo rekening yang minimalnya senilai Rp1 miliar. Namun, nasabah yang memiliki saldo minimal Rp1 miliar belum tentu langsung dipajaki.

Adapun batasan saldo yang telah ditetapkan oleh pemerintah hanya berperan sebagai database yang sewaktu-waktu bisa diminta oleh otoritas pajak dari negara lain yang juga tergabung dalam AEoI. Pengumpulan data nasabah menjadi bagian dari implementasi program tersebut.

Implementasi AEoI tersebut akan berlaku efektif pada bulan September 2018, karena pemerintah baru saja mempersiapkan berbagai persyaratan utama untuk mengikuti program tersebut pada tahun ini melalui Perppu 1/2017. (Amu/Gfa)

Baca Juga: Soal Pengenaan Pajak atas Iklan, Begini Penjelasan Google
Topik : pertukaran informasi pajak, aeoi, perppu no 1 2017, rahasia perbankan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI