Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Data e-Faktur Rusak atau Hilang, DJP: Bisa Minta ke KPP

A+
A-
3
A+
A-
3
Data e-Faktur Rusak atau Hilang, DJP: Bisa Minta ke KPP

Ilustrasi. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha kena pajak (PKP) dapat mengajukan permintaan data e-faktur ke kantor pelayanan pajak (KPP) jika database, dalam implementasi e-faktur 3.0, rusak atau tidak bisa digunakan

Terkait dengan ruang untuk mendapatkan kembali (recovery) data e-faktur, Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pengajuan permintaan dapat dilakukan ke KPP tempat perusahaan terdaftar. PKP harus menyampaikan surat permintaan data e-faktur yang diatur dalam PER-16/PJ/2014 dan perubahannya.

“Data e-faktur yang dapat dimintakan terbatas pada data faktur pajak keluaran yang telah diunggah (upload) ke DJP dan telah memperoleh persetujuan DJP,” tulis otoritas pajak dalam laman resminya, dikutip pada Selasa (29/9/2020).

Baca Juga: BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Adapun prosedur penyelesaian atas permintaan data e-faktur tersebut mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam SE-58/PJ/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur) yang Rusak atau Hilang.

Prosedur penyelesaian dimuat dalam lampiran SE-58/PJ/2015. Sesuai ketentuan, KPP menyiapkan data e-faktur yang diminta oleh PKP paling lama 20 hari kerja sejak surat permintaan data e-faktur diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang 20 hari kerja.

Kendati bisa mengajukan permintaan data e-faktur, DJP meminta agar PKP selalu melalukan back-up database (db) secara rutin. Terkait dengan database, DJP juga sebelumnya sudah mengingatkan PKP melalui Pengumuman No. PENG-11/PJ.09/2020.

Baca Juga: Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Pasalnya, untuk mencegah terjadinya kesalahan (corrupt database), pengguna aplikasi perlu melakukan back-up database (folder db yang sedang digunakan). Kemudian, agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar, pengguna perlu menyalin database (folder db) di aplikasi lama yang kemudian dipindahkan dalam folder aplikasi e-Faktur terbaru.

“Pastikan Anda melakukan back-up db (database) secara rutin,” tulis DJP.

Seperti diketahui, PKP yang saat ini masih menggunakan e-faktur 2.2 wajib beralih ke e-faktur 3.0 mulai 1 Oktober 2020. Dengan demikian, sekitar 2 hari lagi, PKP harus melakukan update e-faktur. DJP juga berencana menutup aplikasi e-faktur 2.2 pekan depan. Simak artikel ‘2 Hari Lagi Implementasi Nasional, Jangan Lupa Update e-Faktur 3.0’. (kaw)

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Topik : e-Faktur, e-Faktur 3.0, faktur pajak, Ditjen Pajak, DJP, PKP, PPN, database, pajak keluaran

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 13:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Pembuktian Kebenaran Faktur Pajak Ganda

Jum'at, 30 Juli 2021 | 10:06 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ekonomi Digital Meningkat, World Bank: Threshold PKP Perlu Diturunkan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Bisa Terbitkan SP2DK untuk Pengawasan, Wajib Pajak Harus Apa?

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP