BERITA TERKINI
.jpg)
Ilustrasi. (DJP)
JAKARTA, DDTCNews – Pengusaha kena pajak (PKP) dapat mengajukan permintaan data e-faktur ke kantor pelayanan pajak (KPP) jika database, dalam implementasi e-faktur 3.0, rusak atau tidak bisa digunakan
Terkait dengan ruang untuk mendapatkan kembali (recovery) data e-faktur, Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pengajuan permintaan dapat dilakukan ke KPP tempat perusahaan terdaftar. PKP harus menyampaikan surat permintaan data e-faktur yang diatur dalam PER-16/PJ/2014 dan perubahannya.
“Data e-faktur yang dapat dimintakan terbatas pada data faktur pajak keluaran yang telah diunggah (upload) ke DJP dan telah memperoleh persetujuan DJP,” tulis otoritas pajak dalam laman resminya, dikutip pada Selasa (29/9/2020).
Adapun prosedur penyelesaian atas permintaan data e-faktur tersebut mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam SE-58/PJ/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur) yang Rusak atau Hilang.
Prosedur penyelesaian dimuat dalam lampiran SE-58/PJ/2015. Sesuai ketentuan, KPP menyiapkan data e-faktur yang diminta oleh PKP paling lama 20 hari kerja sejak surat permintaan data e-faktur diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang 20 hari kerja.
Kendati bisa mengajukan permintaan data e-faktur, DJP meminta agar PKP selalu melalukan back-up database (db) secara rutin. Terkait dengan database, DJP juga sebelumnya sudah mengingatkan PKP melalui Pengumuman No. PENG-11/PJ.09/2020.
Pasalnya, untuk mencegah terjadinya kesalahan (corrupt database), pengguna aplikasi perlu melakukan back-up database (folder db yang sedang digunakan). Kemudian, agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar, pengguna perlu menyalin database (folder db) di aplikasi lama yang kemudian dipindahkan dalam folder aplikasi e-Faktur terbaru.
“Pastikan Anda melakukan back-up db (database) secara rutin,” tulis DJP.
Seperti diketahui, PKP yang saat ini masih menggunakan e-faktur 2.2 wajib beralih ke e-faktur 3.0 mulai 1 Oktober 2020. Dengan demikian, sekitar 2 hari lagi, PKP harus melakukan update e-faktur. DJP juga berencana menutup aplikasi e-faktur 2.2 pekan depan. Simak artikel ‘2 Hari Lagi Implementasi Nasional, Jangan Lupa Update e-Faktur 3.0’. (kaw)
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?
Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel dan dapatkan berita pilihan langsung di genggaman Anda.
Ikuti sekarang! Klik tautan: link.ddtc.co.id/WACDDTCNews
