DAFTAR NEGATIF INVESTASI

Darmin: Kita Tidak Bisa Berpikir Politik Saja

Redaksi DDTCNews | Senin, 19 November 2018 | 17:30 WIB
Darmin: Kita Tidak Bisa Berpikir Politik Saja

Menko Perekonomian Darmin Nasution. 

JAKARTA, DDTCNews – Menko Perekonomian Darmin Nasution menegaskan berbagai kebijakan ekonomi tetap harus diambil bersamaan dengan momentum tahun politik. Langkah ini untuk memberikan solusi atas dinamika permasalahan yang terjadi.

Dikeluarkannya beberapa bidang usaha dari daftar negatif investasi (DNI) sehingga investasi asing bisa masuk 100%, diakuinya, memang berpotensi memunculkan polemik. Namun, langkah ini harus diambil untuk menarik investasi masuk di industri-industri yang dibutuhkan Indonesia.

“Kita tahu ini tahun politik, tapi kita tidak bisa berpikir politik saja. Kita perlu untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan di bidang ekonomi, ya kita lakukan,” tutur Darmin dalam konferensi pers, Senin (19/11/2018).

Baca Juga:
Soal Pemeriksaan Pajak di DJP, Darmin Nasution Harapkan Ini

Dia memaparkan dalam pohon industri Indonesia, banyak sekali bolongnya. Artinya, industri itu selalu diisi dengan langkah impor. Dengan demikian, ketergantungan impor akan terus meningkat jika tidak ada upaya untuk membangun industri di Tanah Air.

Ketergantungan impor ini pada gilirannya akan semakin menekan neraca transaksi berjalan. Padahal, pemerintah tengah berupaya menstabilkan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Apalagi, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi pelebaran CAD.

CAD pada kuartal III/2018 senilai US$8,8 miliar atau sekitar 3,37% terhadap PDB. Angka ini sekaligus mencatatkan pelebaran dari capaian kuartal II/2018 senilai US$8,0 miliar atau sekitar 3,02% PDB. Secara kumulatif, CAD hingga kuartal III tahun ini sebesar 2,86% PDB.

Baca Juga:
Saran Darmin Nasution, RUU KUP Diubah Jadi RUU Konsolidasi Perpajakan

Berbagai kebijakan yang diluncurkan dalam paket kebijakan ekonomi XVI, menurutnya, dilakukan untuk mengatasi cukup merepotkannya CAD. Meskipun masih dalam batas aman, upaya untuk mengatasi CAD tetap harus diambil sejak dini.

Darmin mengakui berbagai kebijakan, termasuk relaksasi DNI, memang tidak akan secara langsung dan drastis menurunkan CAD. Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini akan terasa secara bertahap. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Parkir DHE SDA di Dalam Negeri, Kepatuhan Eksportir sudah 93-95 Persen

Kamis, 25 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kota Depok beserta Tarifnya

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Tak Setor PPN Rp605 Juta, Direktur CV Diserahkan ke Kejaksaan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB PROVINSI BENGKULU

Penuhi Amanat UU HKPD, Pemprov Bengkulu Atur Ulang Tarif Pajak Daerah

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

Kamis, 25 April 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP Grup Bakal Digabung dalam 1 KPP, Ini Kata Dirjen Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?