Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Dari 146 Titik Parkir, Hanya Empat yang Kantongi Izin

A+
A-
1
A+
A-
1
Dari 146 Titik Parkir, Hanya Empat yang Kantongi Izin

TANGERANG SELATAN, DDTCNews – Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggandeng Polisi Pamong Praja untuk menindak perusahaan pengelola parkir yang tidak mematuhi aturan. Pasalnya, Pemkot Tangsel mencatat masih banyak pelanggaran yang terjadi dan berimbas pada lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Tangsel Muchsin mengatakan potensi perparkiran harus bisa semakin dioptimalkan untuk mendorong realisasi PAD.

“Kami melakukan penyelidikan beberapa perusahaan pengelola perparkiran yang tidak patuh aturan. Kami segera lakukan penindakan kepada perusahaan tersebut jika terbukti ada pelanggaran,” ujarnya di Kecamatan Pamulang, Minggu (6/5).

Baca Juga: Ketentuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UU HKPD

Dia menjelaskan sedikitnya saat ini ditemukan 12 titik parkir yang disinyalir melanggar aturan, baik dari segi aturan perizinan maupun dalam pembayaran pajak parkir. Ke depannya, PPNS Kota Tangsel akan memanggil pengusaha perparkiran untuk dimintai keterangan.

“Jika titik-titik parkir tersebut belum memiliki izin, tapi sudah bayar pajak, maka selanjutnya kesesuaian bayar pajak yang akan diperiksa lebih lanjut. Kami akan sampaikan ke Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Tangsel jika ada indikasi terkait dengan ketidakpatuhan pajak,” tuturnya seperti dilansir suaradewan.com.

Di samping itu, dari sekitar 146 titik parkir yang ada ditepi jalan umum Kota Tangsel, baru 27 titik parkir yang dikelola. Dari 27 titik, hanya 4 perusahaan pada 4 titik yang mengantongi izin pengelolaan parkir dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Baca Juga: Warga Ogah Bayar Denda PBB, Pemkab Adakan Pemutihan Pajak

Padahal Pemkot Tangsel sudah memiliki 2 aturan yakni Perda 9 tahun 2012 tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat pada pasal 8 ayat 2 yang menegaskan setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan perparkiran maupun mengatur perparkiran tanpa izin Walikota atau pejabat berwenang; serta pada ayat 3 dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan, tepi jalan, atau tempat umum, kecuali dapat izin dari Walikota maupun pejabat berwenang.

Adapun Pemkot Tangsel juga memiliki Perda nomor 7 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam pasal 66 yang menegaskan pajak parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Kemudian pada pasal 70 Perda 7 tahun 2010 menyebutkan setiap wajib pajak parkir harus memiliki perizinan yang terkait dengan usaha parkir dari Walikota maupun pejabat lain yang ditunjuk. (Amu)

Baca Juga: Cuma Ada Bulan Ini! Pemprov Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan

Topik : pajak daerah, pajak parkir, kota tangerang selatan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 10:30 WIB
PROVINSI PAPUA

Cuma 3 Bulan! Ada Program Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga Oktober

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 13:00 WIB
PROVINSI NTB

Manfaatkan! Ada Pembebasan Denda dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KOTA MALANG

Pengumuman! NJOP Kota Malang Bakal Naik Tahun Depan

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 13:35 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Wah! Jateng Bakal Hapus Syarat KTP untuk Balik Nama Kendaraan Bermotor

berita pilihan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 08:10 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pastikan Pajak Nonmigas 2023 Tetap Naik, Sri Mulyani Ungkap Langkahnya

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online