Berita
Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dari 146 Titik Parkir, Hanya Empat yang Kantongi Izin

A+
A-
1
A+
A-
1
Dari 146 Titik Parkir, Hanya Empat yang Kantongi Izin

TANGERANG SELATAN, DDTCNews – Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggandeng Polisi Pamong Praja untuk menindak perusahaan pengelola parkir yang tidak mematuhi aturan. Pasalnya, Pemkot Tangsel mencatat masih banyak pelanggaran yang terjadi dan berimbas pada lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Tangsel Muchsin mengatakan potensi perparkiran harus bisa semakin dioptimalkan untuk mendorong realisasi PAD.

“Kami melakukan penyelidikan beberapa perusahaan pengelola perparkiran yang tidak patuh aturan. Kami segera lakukan penindakan kepada perusahaan tersebut jika terbukti ada pelanggaran,” ujarnya di Kecamatan Pamulang, Minggu (6/5).

Baca Juga: Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Dia menjelaskan sedikitnya saat ini ditemukan 12 titik parkir yang disinyalir melanggar aturan, baik dari segi aturan perizinan maupun dalam pembayaran pajak parkir. Ke depannya, PPNS Kota Tangsel akan memanggil pengusaha perparkiran untuk dimintai keterangan.

“Jika titik-titik parkir tersebut belum memiliki izin, tapi sudah bayar pajak, maka selanjutnya kesesuaian bayar pajak yang akan diperiksa lebih lanjut. Kami akan sampaikan ke Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Tangsel jika ada indikasi terkait dengan ketidakpatuhan pajak,” tuturnya seperti dilansir suaradewan.com.

Di samping itu, dari sekitar 146 titik parkir yang ada ditepi jalan umum Kota Tangsel, baru 27 titik parkir yang dikelola. Dari 27 titik, hanya 4 perusahaan pada 4 titik yang mengantongi izin pengelolaan parkir dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Baca Juga: Bayar Pajak Daerah Kini Go-Digital, Bogor Luncurkan Aplikasi e-PBB

Padahal Pemkot Tangsel sudah memiliki 2 aturan yakni Perda 9 tahun 2012 tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat pada pasal 8 ayat 2 yang menegaskan setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan perparkiran maupun mengatur perparkiran tanpa izin Walikota atau pejabat berwenang; serta pada ayat 3 dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan, tepi jalan, atau tempat umum, kecuali dapat izin dari Walikota maupun pejabat berwenang.

Adapun Pemkot Tangsel juga memiliki Perda nomor 7 tahun 2010 tentang Pajak Daerah dalam pasal 66 yang menegaskan pajak parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Kemudian pada pasal 70 Perda 7 tahun 2010 menyebutkan setiap wajib pajak parkir harus memiliki perizinan yang terkait dengan usaha parkir dari Walikota maupun pejabat lain yang ditunjuk. (Amu)

Baca Juga: Cuma 2 Bulan! Pemprov Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan

Topik : pajak daerah, pajak parkir, kota tangerang selatan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN GROBOGAN

Di Desa Ini, Bayar Pajak Kendaraan Bisa Dicicil 3 Bulan

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 10:00 WIB
PROVINSI SUMATRA BARAT

Kali Ini Jangan Terlewat, Pemutihan Pajak Kendaraan Kembali Diadakan

Kamis, 14 Oktober 2021 | 16:00 WIB
KOTA SAMARINDA

Pemkot Adakan Pemutihan dan Perpanjang Jatuh Tempo PBB-P2

Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Cegah Pungli, Bayar Pajak dan Retribusi Bakal Nontunai

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pelintas Batas?

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ditjen Pajak: Buat Kode Billing Bisa Kapan Saja dan di Mana Saja

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

Atlet Dapat Bonus PON, Begini Ketentuan Perpajakannya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:15 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Jumlah Laporan Gratifikasi di DJP Turun Sepanjang 2020, Ini Detailnya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:42 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Data dan Informasi Wajib Pajak yang Didapat KPP Pratama Diolah Lagi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL

Penyaluran DAU ke 90 Pemda Ditahan Sri Mulyani, Ini Sebabnya