Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

Dapat Usulan Soal Pajak dari Pegawai, Sri Mulyani: Saya Setuju 100%

A+
A-
13
A+
A-
13
Dapat Usulan Soal Pajak dari Pegawai, Sri Mulyani: Saya Setuju 100%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Town Hall Meeting "Kami Kemenkeu: Satu Keluarga, Satu Visi, Mengawal Pemulihan Ekonomi" . (tangkapan layar kemenkeu.go.id/live)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima banyak masukan dari para pegawainya, termasuk mengenai upaya peningkatan penerimaan pajak sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah.

Ide tersebut salah satunya diberikan oleh Aditya Nuryuslam, pegawai Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Menurutnya, DJPK dan Ditjen Pajak (DJP) bisa mendorong kerja sama antara Kanwil DJP dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di semua daerah Indonesia untuk memungut pajak bersama-sama.

"Saya usul ada sinergi yang lebih kuat, lebih intens, antara Badan Pendapatan Daerah dan Ditjen Pajak dalam rangka menggali potensi pajak di daerah," kata Aditya kepada Sri Mulyani dalam acara Town Hall Meeting secara virtual, Jumat (19/6/2020).

Baca Juga: Malam Ini Hingga Besok Siang, Aplikasi E-Form Tidak Bisa Diakses

Aditya mengatakan upaya pemungutan pajak bersama itu misalnya bisa dimulai dari hotel, restoran, dan tempat hiburan. Secara bersamaan, Bapenda akan mendapatkan pajak hotel, restoran, dan hiburan, sedangkan DJP mendapat PPN dan PPh. Dia meyakinkan Sri Mulyani bahwa upaya itu akan memaksimalkan penerimaan pajak karena objek/subjek pajaknya sama.

Di sisi lain, Aditya juga meminta Sri Mulyani meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pemerintah pusat masih perlu memberikan dukungan yang lebih besar agar daerah bisa mencapai kemandirian fiskal.

Dukungan itu dapat berupa peningkatan sumber daya manusia aparat fiskus daerah melalui pemberian kursus. Ini memberi contoh aparat yang dimaksud bisa fiskus penilaian, pemeriksaan, hingga juru sita. Aditya juga mengusulkan ada fleksibilitas pertukaran data demi melancarkan penggalian potensi pajak secara bersama-sama.

Baca Juga: Ini Sebab Sri Mulyani Ingin LPDP Lebih Banyak Biayai Pendidikan Dokter

"Ini bisa menjadi trigger meningkatkan pendapatan pusat dan daerah sekaligus menuju kemandirian daerah," ujarnya.

Mendengar usulan Aditya, Sri Mulyani langsung menyatakan persetujuannya. Dia menyarankan Adit agar membicarakan idenya lebih lanjut kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti. Apalagi, Prima juga sempat lama berkarier di DJP.

Sri Mulyani juga menyinggung sinergi lintas direktorat yang telah dimulai di Kemenkeu, misalnya antara DJP, DJBC, dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara. Di sisi lain, sinergi itu juga untuk memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Baca Juga: Setoran Pajak dari Pariwisata Rebound, Ekonomi Dianggap Mulai Pulih

“Jadi kalau Anda punya ide mengenai hal itu, apakah pajak hotel, restoran, dalam rangka mereka memiliki PAD [pendapatan asli daerah] yang lebih baik, saya setuju 100%. Silakan ide-ide itu disampaikan," katanya. (kaw)

Topik : Kemenkeu, Sri Mulyani, DJP, DJPK, DJBC, Bapenda, PAD, penerimaan pajak, kebijakan fiskal
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 11 Agustus 2020 | 11:13 WIB
PMK 107/2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 10:12 WIB
PMK 107/2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:21 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH