Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dana Repatriasi Siap Disedot BUMN

A+
A-
0
A+
A-
0

JAKARTA, DDTCNews — Pagi ini, Kamis (21/7) berita mengenai aliran dana repatriasi yang diprediksi membanjiri berbagai instrumen keuangan dalam negeri masih hangat diperbincangkan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku siap menampung dana tersebut.

BUMN telah menyiapkan berbagai instrumen guna menyerap dana hingga Rp300 triliun. Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan 25 BUMN bersedia menerima dana repatriasi untuk periode pertama pelaksanaan tax amnesty yang berlangsung Juni hingga September 2016.

Beberapa instrumen yang disiapkan antara lain deposito, obligasi, dan investasi sektor riil. Saat ini ada sekitar 30 proyek milik BUMN yang akan menadah dana repatriasi. Euforia pemberlakuan tax amnesty juga berhasil menggairahkan pasar modal dalam negeri, namun nilai penguatan rupiah tidak signifikan. Mengapa demikian? Berikut berita selengkapnya:

Baca Juga: Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Bakal Diturunkan Lagi?
  • Rupiah Tertahan Aksi Pemerintah

Pemerintah terkesan menahan laju penguatan rupiah. Kurs tengah Bank Indonesia (BI) menunjukkan nilai tukar rupiah pada Rabu (20/7) senilai Rp13.100 per dollar AS. Presiden Joko Widodo mengaku khawatir jika nilai rupiah terlalu kuat, pasalnya bisa mengurangi daya saing atau competitiveness ekspor. Meski sebenarnya akan memberikan efek positif bagi impor, dan menguntungkan industri dalam negeri.

  • Pasar Banjir Dana Asing

IHSG sepanjang tahun diprediksikan mampu menyentuh level 5.200-5.600 dengan sentimenutama aliran modal dari program tax amnesty. Dana asing diperkirakan akan masuk lebih dulu ketimbang dana repatriasi. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan Juni 2016 aksi beli investor asing mencapai Rp56,58 triliun, sedangkan aksi jual mencapai Rp47,77 triliun.

  • Kinerja Ekonomi Masih Buruk

Hingga saat ini, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tekanan masih terjadi baik dari eksternal maupun internal. Terutama lantaran harga komoditas yang masih rendah dan masih ada ketidakpastian kebijakan moneter di negara maju. Sementara, pelaksanaan kebijakan tax amnesty dinilai tidak akan terlalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, kinerja ekonomi semester I dinilai masih belum memuaskan.

Baca Juga: Duh, Kinerja Penerimaan Hingga Awal Desember Masih Lesu
  • Pemangkasan APBN Bisa Ganggu Ekonomi

Beberapa dampak negatif yang bisa muncul akibat pemangkasan anggaran di tengah tahun anggaran antara lain tender tidak bisa dibayar, pengadaan barang dan jasa berkurang, akibatnya akan mengganggu pergerakan swasta. Kondisi ini dikhawatirkan bisa mengganggu perekonomian dalam negeri.

  • Kesempatan Pelonggaran Moneter

Arus dana masuk ke pasar yang semakin tinggi dan rendahnya tingkat inflasi di tengah melambatnya kinerja ekonomi menjadi momentum bagi Bank Indonesia untuk mengurangi dosis kebijakan moneternya. Inflasi Juni tercatat hanya 0,66% (mtm) dan 3,45% (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan menjelang lebaran beberapa tahun sebelumnya.

  • DJP Wajibkan Pembukaan Rekening

Pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus (KEK) yang ingin mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut harus menyerahkan kuasa pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membuka seluruh rekening perbankan terkait usahanya. Langkah ini guna memudahkan pengecekan kebenaran transaksi arus uang dengan arus barang yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Baca Juga: Ditjen Pajak Tambah Jumlah KPP Madya Mulai Tahun Depan, Ada Apa?
  • Tim Khusus Penjemput Wajib Pajak Kaya Disiapkan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah membentuk tim khusus yang terdiri dari 36 orang petugas pajak terpilih dan profesional yang lolos seleksi guna menjemput wajib pajak kaya calon peserta tax amnesty yang berminat mengikuti tax amnesty.

  • Bukopin Bidik Dana Tax Amnesty Rp20 T

Bank kelas menengah atau masuk kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) III seperti Bukopin mengaku telah menyiapkan infrastruktur sekaligus produk guna menampung aliran dana repatriasi yang ditargetkan Rp20 T. Dari sisi produk, Bank Bukopin menyiapkan reksadana sesuai kebutuhan nasabah. Bahkan, Bukopin berencana menggandeng bank lain yang belum terdaftar sebagai penampung dana tax amnesty guna mengalokasikan dana nasabah. (Amu)

Baca Juga: OECD: Aksi Unilateral Pemajakan Ekonomi Digital Bisa Menyebar

Beberapa instrumen yang disiapkan antara lain deposito, obligasi, dan investasi sektor riil. Saat ini ada sekitar 30 proyek milik BUMN yang akan menadah dana repatriasi. Euforia pemberlakuan tax amnesty juga berhasil menggairahkan pasar modal dalam negeri, namun nilai penguatan rupiah tidak signifikan. Mengapa demikian? Berikut berita selengkapnya:

Baca Juga: Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Bakal Diturunkan Lagi?
  • Rupiah Tertahan Aksi Pemerintah

Pemerintah terkesan menahan laju penguatan rupiah. Kurs tengah Bank Indonesia (BI) menunjukkan nilai tukar rupiah pada Rabu (20/7) senilai Rp13.100 per dollar AS. Presiden Joko Widodo mengaku khawatir jika nilai rupiah terlalu kuat, pasalnya bisa mengurangi daya saing atau competitiveness ekspor. Meski sebenarnya akan memberikan efek positif bagi impor, dan menguntungkan industri dalam negeri.

  • Pasar Banjir Dana Asing

IHSG sepanjang tahun diprediksikan mampu menyentuh level 5.200-5.600 dengan sentimenutama aliran modal dari program tax amnesty. Dana asing diperkirakan akan masuk lebih dulu ketimbang dana repatriasi. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan Juni 2016 aksi beli investor asing mencapai Rp56,58 triliun, sedangkan aksi jual mencapai Rp47,77 triliun.

  • Kinerja Ekonomi Masih Buruk

Hingga saat ini, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tekanan masih terjadi baik dari eksternal maupun internal. Terutama lantaran harga komoditas yang masih rendah dan masih ada ketidakpastian kebijakan moneter di negara maju. Sementara, pelaksanaan kebijakan tax amnesty dinilai tidak akan terlalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, kinerja ekonomi semester I dinilai masih belum memuaskan.

Baca Juga: Duh, Kinerja Penerimaan Hingga Awal Desember Masih Lesu
  • Pemangkasan APBN Bisa Ganggu Ekonomi

Beberapa dampak negatif yang bisa muncul akibat pemangkasan anggaran di tengah tahun anggaran antara lain tender tidak bisa dibayar, pengadaan barang dan jasa berkurang, akibatnya akan mengganggu pergerakan swasta. Kondisi ini dikhawatirkan bisa mengganggu perekonomian dalam negeri.

  • Kesempatan Pelonggaran Moneter

Arus dana masuk ke pasar yang semakin tinggi dan rendahnya tingkat inflasi di tengah melambatnya kinerja ekonomi menjadi momentum bagi Bank Indonesia untuk mengurangi dosis kebijakan moneternya. Inflasi Juni tercatat hanya 0,66% (mtm) dan 3,45% (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan menjelang lebaran beberapa tahun sebelumnya.

  • DJP Wajibkan Pembukaan Rekening

Pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus (KEK) yang ingin mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut harus menyerahkan kuasa pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membuka seluruh rekening perbankan terkait usahanya. Langkah ini guna memudahkan pengecekan kebenaran transaksi arus uang dengan arus barang yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Baca Juga: Ditjen Pajak Tambah Jumlah KPP Madya Mulai Tahun Depan, Ada Apa?
  • Tim Khusus Penjemput Wajib Pajak Kaya Disiapkan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah membentuk tim khusus yang terdiri dari 36 orang petugas pajak terpilih dan profesional yang lolos seleksi guna menjemput wajib pajak kaya calon peserta tax amnesty yang berminat mengikuti tax amnesty.

  • Bukopin Bidik Dana Tax Amnesty Rp20 T

Bank kelas menengah atau masuk kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) III seperti Bukopin mengaku telah menyiapkan infrastruktur sekaligus produk guna menampung aliran dana repatriasi yang ditargetkan Rp20 T. Dari sisi produk, Bank Bukopin menyiapkan reksadana sesuai kebutuhan nasabah. Bahkan, Bukopin berencana menggandeng bank lain yang belum terdaftar sebagai penampung dana tax amnesty guna mengalokasikan dana nasabah. (Amu)

Baca Juga: OECD: Aksi Unilateral Pemajakan Ekonomi Digital Bisa Menyebar
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, tax amnesty
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA