KEPABEANAN

Dampak Virus Corona, DJBC Longgarkan Penyerahan SKA Form E dari China

Redaksi DDTCNews | Selasa, 18 Februari 2020 | 17:06 WIB
Dampak Virus Corona, DJBC Longgarkan Penyerahan SKA Form E dari China

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) memberikan relaksasi penyerahan surat keterangan asal (SKA) Form E dari China agar kegiatan ekspor-impor segera pulih, sebagai dampak adanya wabah virus Corona.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Syarif Hidayat mengatakan relaksasi tersebut akan mempermudah klaim tarif preferensi, seperti yang diatur dalam PMK 229/PMK.04/2017.

Pasalnya, pemanfaatan tarif preferensi Asean—China Free Trade Area (ACFTA) sempat terkendala karena penutupan sementara penerbangan dari China. Selain itu, ada masalah administrasi dalam proses pengiriman SKA Form E.

Baca Juga:
Catat! Ini Beda Layanan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina Kesehatan

“Pemerintah menyepakati untuk memberi relaksasi penyerahan lembar asli SKA Form E sebagai langkah antisipasi terkendalanya pemanfaatan tarif preferensi atas importasi barang yang berasal dari China,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/2/2020).

Syarif mengatakan saat ini para importir bisa mengklaim tarif preferensi dengan hanya memberikan copy/scan SKA Form E. Kebijakan itu diberikan pada SKA yang diterbitkan mulai 30 Januari 2020.

Meski demikian, relaksasi itu tetap mensyaratkan barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang. Importir yang bisa mendapatkan relaksasi itu misalnya penyelenggara/pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB), penyelenggara/pengusaha Pusat Logistik Berikat (PLB), atau pengusaha di Kawasan Bebas.

Baca Juga:
Apa Itu Surat Pemberitahuan Jalur Merah?

Syarif menambahkan lembar asli SKA Form E tetap wajib diserahkan oleh importir kepada Kantor Bea Cukai tempat melakukan importasi dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak mendapatkan nomor pendaftaran dokumen impor. Data tersebut akan diverifikasi dengan mengkonfirmasi copy/scan SKA Form E kepada otoritas kepabeanan China.

Pengajuan relaksasi bisa ditolak jika ditemukan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut seperti barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang, importir/pengusaha tidak menyerahkan surat pernyataan, lembar asli SKA Form E tidak diserahkan dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Ketidaksesuaian juga bisa muncul dari hasil konfirmasi, SKA Form E dinyatakan tidak valid. Jika demikian, mekanisme penagihan kekurangan bea masuk akan mengacu pada Undang-Undang No. 17/2006 tentang Kepabeanan.

Terhadap penetapan atas penelitian SKA Form E yang telah dilakukan sejak tanggal 30 Januari 2020, importir dapat mengajukan keberatan dan banding. Selain itu, importir juga bisa melakukan pembetulan surat penetapan tagihan atas kekurangan pembayaran bea masuk. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 17 April 2024 | 17:30 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Surat Pemberitahuan Jalur Merah?

Rabu, 17 April 2024 | 09:00 WIB FASILITAS KEPABEANAN

DJBC Sebut Fasilitas ATA Carnet Bisa Dimanfaatkan untuk Produksi Film

Selasa, 16 April 2024 | 14:00 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Modus Penipuan Catut Bea Cukai, Pelaku Kerap Berikan Nomor Resi Palsu

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam