LITERATUR PAJAK

Daftar Rekap Peraturan Perpajakan DDTC, Kini Telah Tersedia 69 Dokumen

Redaksi DDTCNews | Kamis, 15 Februari 2024 | 14:15 WIB
Daftar Rekap Peraturan Perpajakan DDTC, Kini Telah Tersedia 69 Dokumen

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Perpajakan DDTC menyajikan 69 dokumen rekap peraturan perpajakan hingga 15 Februari 2024. Rekap peraturan merupakan kanal yang menyediakan daftar landasan hukum pajak dan ulasan singkat untuk berbagai topik terkait.

Dengan rekap peraturan, masyarakat tak perlu lagi bersusah payah mencari informasi hukum pajak untuk topik tertentu dari berbagai sumber. Semuanya tersaji dengan rapi, mudah dipahami, serta menghemat waktu dan tenaga.

Harapannya, rekap peraturan tersebut bisa mendukung masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan terkait dengan aspek-aspek berbeda dalam sistem perpajakan. Untuk dapat membaca rekap peraturan ini, masyarakat dapat mencoba gratis atau berlangganan Perpajakan DDTC Premium.

Baca Juga:
Gaji Anggota Firma atau CV Tak Bisa Dibiayakan, Harus Dikoreksi Fiskal

Berikut tampilan contoh rekap peraturan tersebut:


Selanjutnya, berikut adalah daftar rekap peraturan di Perpajakan DDTC:

Baca Juga:
Tarif Pajak Lebih Rendah & Hitungan Sederhana, DJP Ingin Ini bagi UMKM
  1. Rekap Peraturan dan Formulir Pendaftaran NPWP
  2. Rekap Peraturan Kebijakan Pemeriksaan Pajak
  3. Peraturan Lengkap Mengenai Keterbukaan Informasi
  4. Rekap Peraturan Mengenai Penagihan Pajak
  5. Rekap Peraturan atas Penyelesaian Sengketa Pajak di Tingkat Banding
  6. Rekap Peraturan atas Penyelesaian Sengketa tingkat Keberatan
  7. Rekap Peraturan atas Permohonan Pemindahbukuan
  8. Rekap Peraturan atas Permohonan Surat Keterangan Fiskal
  9. Peraturan mengenai Pajak Penghasilan atas Perbankan dan Pembiayaan Syariah
  10. Rekap Peraturan dalam Rangka Advanced Pricing Agreement
  11. Peraturan Lengkap terkait Perlakuan Pajak atas Beneficial Owner dalam Konteks Pajak Internasional
  12. Peraturan Lengkap Mengenai Perlakuan Pajak atas Bentuk Usaha Tetap
  13. Peraturan Lengkap tentang Kewajiban Pajak Penghasilan atas Hadiah
  14. Peraturan Lengkap dan Terbaru Pajak UMKM 0,5%
  15. Rekap Peraturan Pajak Penghasilan atas Kegiatan Filantropi
  16. Rekap Peraturan Pajak atas Selisih Kurs
  17. Rekap Peraturan Pajak atas Perseroan Terbatas
  18. Rekap Peraturan atas Persekutuan Komanditer
  19. Rekap Peraturan Perlakuan Pajak atas Natura
  20. Rekap Peraturan Pajak atas Ekspatriat
  21. Rekap Peraturan Perlakuan Pajak atas Dividen
  22. Rekap Peraturan atas Piutang Tak Tertagih
  23. Rekap Peraturan Terkait Metode Pembukuan
  24. Rekap Peraturan atas Ketentuan Transfer Pricing
  25. Rekap Peraturan atas Sumbangan
  26. Rekap Peraturan atas Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan
  27. Rekap Peraturan Perlakuan Pajak Bukan Pegawai
  28. Rekap Peraturan Pajak Perseroan Terbuka
  29. Rekap Peraturan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
  30. Peraturan Lengkap Mengenai PPN Produk Digital
  31. Rekap Peraturan Pajak atas Penyerahan Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama
  32. Rekap Peraturan atas Insentif Pajak Kendaraan Listrik
  33. Rekap Peraturan Pengkreditan Pajak Masukan
  34. Rekap Peraturan atas Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain
  35. Rekap Peraturan Restitusi PPN
  36. Rekap Peraturan atas Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu
  37. Rekap Peraturan untuk Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
  38. Rekap Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Besaran Tertentu
  39. Rekap Peraturan atas Faktur Pajak
  40. Rekap Peraturan atas Pajak Pedagang Eceran
  41. Rekap Peraturan atas Pajak Dalam Rangka Impor
  42. Peraturan Lengkap dan Terbaru Pajak atas Kepemilikan Rumah
  43. Rekap Peraturan Pajak atas Penyerahan Kendaraan Bermotor
  44. Rekap Peraturan Pajak atas PPnBM
  45. Rekap Peraturan Pajak dan Bea Cukai Untuk Alat Kesehatan
  46. Rekap Peraturan atas Kuasa Hukum Pajak dan Bea Cukai
  47. Rekap Peraturan atas Fasilitas Bea Masuk Dibebaskan
  48. Rekap Peraturan atas Audit di Bidang Kepabeanan dan Cukai
  49. Rekap Peraturan tentang Tax Holiday di Indonesia
  50. Rekap Peraturan Pajak atas Kawasan Perdagangan Bebas
  51. Rekap Peraturan Terkait Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat
  52. Rekap Peraturan atas Insentif Pajak Pembangunan IKN
  53. Rekap Peraturan atas Kegiatan Ekspor
  54. Rekap Peraturan atas Bea Meterai
  55. Peraturan Lengkap Pajak Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19
  56. Rekap Peraturan Cukai dan Kepabeanan Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19
  57. Peraturan Lengkap Terkait Kewajiban Perpajakan atas PTN-BH
  58. Rekap Peraturan Pajak atas Dana BOS
  59. Rekap Peraturan Pajak atas Sektor Pertanian
  60. Rekap Peraturan Pajak atas Sektor Pertambangan Migas dan Panas Bumi
  61. Rekap Peraturan Pajak atas Industri Pertambangan Mineral dan Batubara
  62. Rekap Peraturan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi
  63. Rekap Peraturan Pajak Pada Sektor Konstruksi dan Real Estate
  64. Rekap Peraturan Pajak atas Penyerahan Perhiasan
  65. Rekap Peraturan atas Perhitungan Jaminan Sosial
  66. Rekap Peraturan atas Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)
  67. Rekap Peraturan Pajak atas Koperasi
  68. Rekap Peraturan Perlakuan Pajak atas Hewan Ternak Untuk Kurban
  69. Rekap Peraturan Pajak Untuk Perhotelan

Anda dapat mengakses dokumen rekap peraturan di atas melalui tautan berikut: perpajakan.ddtc.co.id/panduan-pajak/rekap-peraturan/.

Sebagai informasi, Perpajakan DDTC merupakan platform database perpajakan dengan akses mudah, fitur lengkap, dan konten yang dapat dipercaya.

Selain rekap peraturan, tersedia pula peraturan pajak, perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), putusan pengadilan pajak, putusan Mahkamah Agung, buku pajak, glosarium, panduan pajak, maupun newsletter. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M

Jumat, 19 April 2024 | 14:30 WIB PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Objek Pajak Penghasilan/PPh di Sektor Pertambangan, Apa Saja?

Jumat, 19 April 2024 | 13:44 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia, Ini Respons Pemerintah

Jumat, 19 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel ke APBN