Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Contoh Penghitungan Pengurangan Penghasilan Neto 30% Produksi Alkes

A+
A-
13
A+
A-
13
Contoh Penghitungan Pengurangan Penghasilan Neto 30% Produksi Alkes

Ilustrasi. Pekerja menunjukan masker motif batik bergambarkan virus Corona di Batik Komar, Bandung, Jawa Barat, Senin (11/5/2020). Produksi batik bermotif virus Corona tersebut merupakan salah satu bentuk keprihatinan perajin terhadap wabah Covid-19 serta salah satu ekspresi perajin untuk melawan Covid19 dengan kreativitas. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Melalui PP No. 29/2020 pemerintah memberikan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan neto untuk wajib pajak dalam negeri (WPDN) yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) untuk penanganan Covid-19.

Adapun fasilitas tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% itu dihitung dari biaya untuk memproduksi alat kesehatan dan/atau PKRT yang diperlukan dalam penanganan Covid-19 yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.

“Dalam hal terdapat biaya bersama … yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional,” demikian kutipan Pasal 3 ayat (3) beleid tersebut.

Baca Juga: Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Lantas, seperti apakah contoh penghitungan pembebanan alokasi biaya secara proporsional tersebut? Sebagai ilustrasi, misalnya PT. A merupakan perusahaan yang turut memproduksi masker bedah untuk keperluan penanganan Covid-19.

Untuk memproduksi masker tersebut, PT. A menggunakan mesin ‘B’ yang pada 2020 memiliki biaya penyusutan senilai Rp120 juta. Mesin ‘B’ tersebut mulai April sampai September 2020 memproduksi 8.000 pak masker ‘X’ dan 2.000 pak masker ‘Y’

Masker ‘X’ digunakan dalam rangka penanganan Covid-19, sementara masker ‘Y’ diekspor keluar negeri. Dengan demikian, hanya 8.000 atau 80% pack masker yang benar-benar ditujukan untuk penanganan Covid-19. Untuk itu, perlu diperhitungan berapa biaya yang dapat diklaim untuk pemberian fasilitas.

Baca Juga: Restitusi PPN Dipercepat, Kinerja Penerimaan Pajak China Terdampak

Biaya penyusutan senilai Rp120 juta adalah biaya selama setahun. Sementara, mesin memproduksi masker untuk penanganan Covid-19 hanya selama 6 bulan (April 2020-September 2020). Oleh karena itu, besaran biaya penyusutan yang menjadi dasar adalah senilai 6/12 x Rp120 juta = Rp60 juta

Namun, biaya penyusutan Rp60 juta tersebut tidak dapat diklaim sepenuhnya mengingat hanya 80% dari hasil produksi mesin ‘B’ yang sesuai tujuan pemberian fasilitas. Biaya penyusutan mesin ‘B’ yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto adalah senilai 80/100 x Rp60 juta = Rp48 juta.

Selain biaya penyusutan, guna memproduksi produksi masker bedah tersebut PT. A mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan baku ‘C’ senilai Rp100 juta. 60% dari bahan baku ‘C’ digunakan untuk menghasilkan masker ‘X’ dan 40% sisanya digunakan untuk menghasilkan masker ‘Y’.

Baca Juga: Petugas One on One Lagi, Ingatkan Soal Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Sama halnya dengan biaya penyusutan, biaya bahan baku tidak seluruhnya digunakan untuk memproduksi masker untuk penanganan Covid-19. Dengan demikian, biaya atas pembelian bahan baku ‘C’ yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto adalah senilai 60/100 x Rp100 juta = Rp60 juta

Berdasarkan ilustrasi di atas maka dapat diketahui total biaya yang dikeluarkan PT. A untuk memproduksi masker bedah yang telah diproporsionalkan adalah senilai Rp108 juta. Dengan demikian, besaran tambahan pengurangan penghasilan neto adalah senilai 30% x Rp108 juta = Rp54 juta

Total biaya Rp54 juta tersebut kemudian diisi dalam Lampiran I - Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal pada bagian Penyesuaian Fiskal Negatif (Formulir I77l-I angka 6 huruf d) bagi wajib pajak badan atau Lampiran I - Bagian A (Formulir l770-I angka 3 huruf c) bagi wajib pajak orang pribadi.

Baca Juga: Taat Bayar PBB, Wajib Pajak Bisa Ikut Undian Umrah Gratis

Adapun wajib pajak juga harus menyampaikan rincian biaya untuk memproduksi alat kesehatan dan/atau PKRT dalam rangka penanganan Covid-19 kepada Direktur Jenderal Pajak. Ilustrasi yang lebih terperinci beserta dengan penjabaran cara penyusunan laporan biaya dapat disimak dalam lampiran PP No. 29/2020. (kaw)

Topik : PP 29/2020, fasilitas, insentif pajak, pajak penghasilan, virus Corona, masker, alat kesehatan, alke

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 10 Mei 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wapres Minta Gubernur Beri Insentif Perpajakan untuk UMKM di Daerah

Selasa, 10 Mei 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Insentif Perpajakan, Realisasi Dana PEN Baru Terserap 15 Persen

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran