Berita
Rabu, 29 September 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI RIAU
Rabu, 29 September 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021
Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Contoh Penghitungan Pengurangan Penghasilan Neto 30% Produksi Alkes

A+
A-
13
A+
A-
13
Contoh Penghitungan Pengurangan Penghasilan Neto 30% Produksi Alkes

Ilustrasi. Pekerja menunjukan masker motif batik bergambarkan virus Corona di Batik Komar, Bandung, Jawa Barat, Senin (11/5/2020). Produksi batik bermotif virus Corona tersebut merupakan salah satu bentuk keprihatinan perajin terhadap wabah Covid-19 serta salah satu ekspresi perajin untuk melawan Covid19 dengan kreativitas. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Melalui PP No. 29/2020 pemerintah memberikan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan neto untuk wajib pajak dalam negeri (WPDN) yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) untuk penanganan Covid-19.

Adapun fasilitas tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% itu dihitung dari biaya untuk memproduksi alat kesehatan dan/atau PKRT yang diperlukan dalam penanganan Covid-19 yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.

“Dalam hal terdapat biaya bersama … yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional,” demikian kutipan Pasal 3 ayat (3) beleid tersebut.

Baca Juga: BI Beberkan 4 Kunci UMKM Tembus Pasar Dunia, Apa Saja?

Lantas, seperti apakah contoh penghitungan pembebanan alokasi biaya secara proporsional tersebut? Sebagai ilustrasi, misalnya PT. A merupakan perusahaan yang turut memproduksi masker bedah untuk keperluan penanganan Covid-19.

Untuk memproduksi masker tersebut, PT. A menggunakan mesin ‘B’ yang pada 2020 memiliki biaya penyusutan senilai Rp120 juta. Mesin ‘B’ tersebut mulai April sampai September 2020 memproduksi 8.000 pak masker ‘X’ dan 2.000 pak masker ‘Y’

Masker ‘X’ digunakan dalam rangka penanganan Covid-19, sementara masker ‘Y’ diekspor keluar negeri. Dengan demikian, hanya 8.000 atau 80% pack masker yang benar-benar ditujukan untuk penanganan Covid-19. Untuk itu, perlu diperhitungan berapa biaya yang dapat diklaim untuk pemberian fasilitas.

Baca Juga: Dukung Bisnis Restoran, Penghasilan dari Tip Bakal Bebas Pajak

Biaya penyusutan senilai Rp120 juta adalah biaya selama setahun. Sementara, mesin memproduksi masker untuk penanganan Covid-19 hanya selama 6 bulan (April 2020-September 2020). Oleh karena itu, besaran biaya penyusutan yang menjadi dasar adalah senilai 6/12 x Rp120 juta = Rp60 juta

Namun, biaya penyusutan Rp60 juta tersebut tidak dapat diklaim sepenuhnya mengingat hanya 80% dari hasil produksi mesin ‘B’ yang sesuai tujuan pemberian fasilitas. Biaya penyusutan mesin ‘B’ yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto adalah senilai 80/100 x Rp60 juta = Rp48 juta.

Selain biaya penyusutan, guna memproduksi produksi masker bedah tersebut PT. A mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan baku ‘C’ senilai Rp100 juta. 60% dari bahan baku ‘C’ digunakan untuk menghasilkan masker ‘X’ dan 40% sisanya digunakan untuk menghasilkan masker ‘Y’.

Baca Juga: Jadi Contoh, ASN Diminta Lunasi Pajak Sebelum Jatuh Tempo

Sama halnya dengan biaya penyusutan, biaya bahan baku tidak seluruhnya digunakan untuk memproduksi masker untuk penanganan Covid-19. Dengan demikian, biaya atas pembelian bahan baku ‘C’ yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto adalah senilai 60/100 x Rp100 juta = Rp60 juta

Berdasarkan ilustrasi di atas maka dapat diketahui total biaya yang dikeluarkan PT. A untuk memproduksi masker bedah yang telah diproporsionalkan adalah senilai Rp108 juta. Dengan demikian, besaran tambahan pengurangan penghasilan neto adalah senilai 30% x Rp108 juta = Rp54 juta

Total biaya Rp54 juta tersebut kemudian diisi dalam Lampiran I - Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal pada bagian Penyesuaian Fiskal Negatif (Formulir I77l-I angka 6 huruf d) bagi wajib pajak badan atau Lampiran I - Bagian A (Formulir l770-I angka 3 huruf c) bagi wajib pajak orang pribadi.

Baca Juga: Kelompok Menengah ke Bawah Bakal Dapat Keringanan Pajak Tahun Depan

Adapun wajib pajak juga harus menyampaikan rincian biaya untuk memproduksi alat kesehatan dan/atau PKRT dalam rangka penanganan Covid-19 kepada Direktur Jenderal Pajak. Ilustrasi yang lebih terperinci beserta dengan penjabaran cara penyusunan laporan biaya dapat disimak dalam lampiran PP No. 29/2020. (kaw)

Topik : PP 29/2020, fasilitas, insentif pajak, pajak penghasilan, virus Corona, masker, alat kesehatan, alke

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

EricaFees

Jum'at, 17 September 2021 | 13:44 WIB
Error 212 <a href=https://try.alexa.com/marketing-stack/competitor-keyword-matrix>origin is unreachable</a>
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 14:30 WIB
KABUPATEN BINTAN

Berlaku Hingga 30 November, Program Pemutihan 11 Jenis Pajak Dimulai

Selasa, 21 September 2021 | 12:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Pagu Insentif Pajak Mau Habis, DJP Klaim Masih Cukup

Selasa, 21 September 2021 | 08:22 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Tegaskan Pemanfaatan Insentif Pajak Bukan Penentu Pemeriksaan

berita pilihan

Rabu, 29 September 2021 | 09:30 WIB
PROVINSI RIAU

Perda Pajak Daerah Direvisi, Mutasi Kendaraan Akan Digratiskan

Rabu, 29 September 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BI Beberkan 4 Kunci UMKM Tembus Pasar Dunia, Apa Saja?

Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021

Rupiah Masih Tertekan Terhadap Dolar AS

Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Siap Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Ini Target Penerimaan Pajak 2022

Rabu, 29 September 2021 | 08:00 WIB
KINERJA FISKAL

Menkeu Minta Jajarannya Kerja Keras Kerek Defisit APBN ke Bawah 3%

Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN

Dilatari Politik, Korea Bakal Tunda Pengenaan Pajak Kripto

Rabu, 29 September 2021 | 07:00 WIB
LATVIA

Keuangan Negara Stabil, Tak Ada Kenaikan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Menyambut Momentum Baru Digitalisasi Sistem Pajak Indonesia

Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)

Pengenaan Sanksi Kenaikan Pajak dalam UU KUP, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA BUMN

Erick Thohir: Setoran Pajak BUMN Masih Stagnan Tahun Ini