Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

CFC Rules Pertegas Aturan Pajak Dividen dari Luar Negeri

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah mempertegas aturan perpajakan terkait Controlled Foreign Companies (CFC) atau perusahaan diluar negeri yang dikendalikan oleh wajib pajak dalam negeri. Berita tersebut menjadi topik utama sejumlah media nasional pagi ini, Kamis (3/8).

Penegasan ini dilakukan untuk menangani penghindaran pajak antarnegara dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107 tahun 2017. Adanya PMK baru ini mencabut PMK 256 Tahun 2008 yang mengatur hal yang sama.

Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan kehadiran CFC Rules yang kuat diperlukan Indonesia yang menerapakan prinsip worldwide income, yaitu subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak dari penghasilan yang bersumber dari dalam dan luar negeri.

Baca Juga: Jumlah WP UMKM Naik, Penerimaan Masih Turun

Menurut Bawono, perubahan penting dari ketentuan baru ini terletak pada ruang lingkup pengenaan deemed dividend atau dividen yang ditetapkan diperoleh atas penyertaan modal pada badan usaha luar negeri. Yaitu diterapkan ke badan usaha luar negeri non-bursa yang dikendalikan secara tidak langsung.

Berita lainnya mengenai kantor pelayanan pajak yang diperintahkan untuk melakukan penyanderaan terhadap wajib pajak nakal. Berikut ulasan ringkas beritanya:

  • Kantor Pajak Diwajibkan Sandera Wajib Pajak Nakal

Kantor pajak akan semakin galak. Bahkan untuk mengejar target penerimaam pajak, setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diperintahkan untuk melakukan penyanderaan atau gijzeling kepada wajib pajak nakal sebanyak-banyaknya. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Sakli Anggoro mengatakan, Dirjen Pajak telah memerintahkan bahwa minimal satu KPP untuk setidaknya melakukan penyanderaan kepada dua wajib pajak nakalnya sampai akhir tahun ini.

Baca Juga: Insentif Kegiatan Vokasi, Dirjen Pajak: Tidak Perlu Izin Khusus DJP
  • Pegawai KPK nilai Pansus Hak Angket bagian penyelewengan pajak

Sidang perdana uji materi hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar hari ini di Mahkamah Konstitusi. Dalam uraiannya, pegawai KPK beserta sejumlah pihak menganggap hak angket terhadap KPK sama saja menyelewengkan dana pajak. Kuasa hukum sekaligus pegawai KPK, Yadyn menjelaskan biaya untuk operasional panitia khusus (Pansus) menggunakan anggaran dari negara, di mana sumber anggaran salah satunya berasal dari pajak. Dia menjelaskan, sebagai wajib pajak sangat dirugikan dengan adanya Pansus hak angket karena DPR secara sewenang-wenang memperluas penggunaan Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD).

  • Mendirikan Bentuk Usaha Tetap, Facebook akan Kena Pajak 25%

Ditjen Pajak mengungkapkan akan mengenakan pungutan pajak sebesar 25% berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Badan Usaha dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) kepada Facebook. Berdasarkan informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Facebook telah menyepakati statusnya sebagai BUT dan segera menjadi Perusahaan Terbuka (PT). Dengan status baru tersebut, Facebook akan terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga perlu melaporkan PPh dari PKP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

  • Menteri Jonan Harap Pajak Bagi Pengembang Panas Bumi Dipangkas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat mengurangi kewajiban fiskal yang diemban oleh pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) yang berinvestasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Langkah ini, dimaksudkan agar investor tertarik, sehingga target bauran energi di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) bisa tercapai. Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero), tenaga listrik dari EBT diperkirakan mengambil porsi 22,4% dari bauran energi di tahun 2026 mendatang. Angka ini meningkat drastis dibanding posisi akhir 2016 sebesar 11,4%.

Baca Juga: Menanti Aturan Teknis Insentif Pajak Kegiatan Riset
  • Setoran Cukai Masih Mengkhawatirkan

Memasuki semester kedua tahun 2017, realisasi penerimaan bea dan cukai mulai meningkat. kendati demikian, pertumbuhan setoran bea dan cukai masih jauh dari target akibat melemahnya penjualan rokok. Walau realisasi penerimaan cukai rokok mencatatkan nilai positif di beberapa terakhir, Ditjen Bea dan Cukai melihat masih ada risiko dari tren penurunan produksi rokok. Kekhawatiran itu terutama berasal dari penurunan produksi rokok oleh perusahaan-perusahaan rokok besar.

Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan kehadiran CFC Rules yang kuat diperlukan Indonesia yang menerapakan prinsip worldwide income, yaitu subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak dari penghasilan yang bersumber dari dalam dan luar negeri.

Baca Juga: Jumlah WP UMKM Naik, Penerimaan Masih Turun

Menurut Bawono, perubahan penting dari ketentuan baru ini terletak pada ruang lingkup pengenaan deemed dividend atau dividen yang ditetapkan diperoleh atas penyertaan modal pada badan usaha luar negeri. Yaitu diterapkan ke badan usaha luar negeri non-bursa yang dikendalikan secara tidak langsung.

Berita lainnya mengenai kantor pelayanan pajak yang diperintahkan untuk melakukan penyanderaan terhadap wajib pajak nakal. Berikut ulasan ringkas beritanya:

  • Kantor Pajak Diwajibkan Sandera Wajib Pajak Nakal

Kantor pajak akan semakin galak. Bahkan untuk mengejar target penerimaam pajak, setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diperintahkan untuk melakukan penyanderaan atau gijzeling kepada wajib pajak nakal sebanyak-banyaknya. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Sakli Anggoro mengatakan, Dirjen Pajak telah memerintahkan bahwa minimal satu KPP untuk setidaknya melakukan penyanderaan kepada dua wajib pajak nakalnya sampai akhir tahun ini.

Baca Juga: Insentif Kegiatan Vokasi, Dirjen Pajak: Tidak Perlu Izin Khusus DJP
  • Pegawai KPK nilai Pansus Hak Angket bagian penyelewengan pajak

Sidang perdana uji materi hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar hari ini di Mahkamah Konstitusi. Dalam uraiannya, pegawai KPK beserta sejumlah pihak menganggap hak angket terhadap KPK sama saja menyelewengkan dana pajak. Kuasa hukum sekaligus pegawai KPK, Yadyn menjelaskan biaya untuk operasional panitia khusus (Pansus) menggunakan anggaran dari negara, di mana sumber anggaran salah satunya berasal dari pajak. Dia menjelaskan, sebagai wajib pajak sangat dirugikan dengan adanya Pansus hak angket karena DPR secara sewenang-wenang memperluas penggunaan Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD).

  • Mendirikan Bentuk Usaha Tetap, Facebook akan Kena Pajak 25%

Ditjen Pajak mengungkapkan akan mengenakan pungutan pajak sebesar 25% berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Badan Usaha dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) kepada Facebook. Berdasarkan informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Facebook telah menyepakati statusnya sebagai BUT dan segera menjadi Perusahaan Terbuka (PT). Dengan status baru tersebut, Facebook akan terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga perlu melaporkan PPh dari PKP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

  • Menteri Jonan Harap Pajak Bagi Pengembang Panas Bumi Dipangkas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat mengurangi kewajiban fiskal yang diemban oleh pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) yang berinvestasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Langkah ini, dimaksudkan agar investor tertarik, sehingga target bauran energi di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) bisa tercapai. Menurut Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero), tenaga listrik dari EBT diperkirakan mengambil porsi 22,4% dari bauran energi di tahun 2026 mendatang. Angka ini meningkat drastis dibanding posisi akhir 2016 sebesar 11,4%.

Baca Juga: Menanti Aturan Teknis Insentif Pajak Kegiatan Riset
  • Setoran Cukai Masih Mengkhawatirkan

Memasuki semester kedua tahun 2017, realisasi penerimaan bea dan cukai mulai meningkat. kendati demikian, pertumbuhan setoran bea dan cukai masih jauh dari target akibat melemahnya penjualan rokok. Walau realisasi penerimaan cukai rokok mencatatkan nilai positif di beberapa terakhir, Ditjen Bea dan Cukai melihat masih ada risiko dari tren penurunan produksi rokok. Kekhawatiran itu terutama berasal dari penurunan produksi rokok oleh perusahaan-perusahaan rokok besar.

Topik : berita pajak hari ini, CFC, pertukaran informasi pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA


Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /home/ddtc/public_html/news.ddtc.co.id/system/libraries/Session/drivers/Session_files_driver.php on line 247

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Cannot call session save handler in a recursive manner

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace:

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /tmp)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: