Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Cek Rekening! Pencairan Subsidi Gaji Rampung Oktober 2021

A+
A-
2
A+
A-
2
Cek Rekening! Pencairan Subsidi Gaji Rampung Oktober 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (BPMI Sekretariat Presiden).

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pemerintah terus berupaya menyalurkan bantuan subsidi gaji atau subsidi upah (BSU). Pencairan bantuan yang menyasar para pekerja terdampak pandemi ini ditargetkan rampung paling lambat pada Oktober 2021.

Ida mengatakan penyaluran subsidi upah tahap I dan II telah dilakukan terhadap pekerja yang memiliki rekening bank pemerintah alias Himbara. Adapun pada tahap III dan seterusnya, subsidi gaji akan menyasar pekerja yang belum memiliki rekening bank Himbara sehingga perlu membuka rekening baru.

"Mudah-mudahan BSU pada tahap III, IV dan V ini bisa lancar dan mampu diselesaikan paling cepat akhir September dan paling lama Oktober," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (6/9/2021).

Baca Juga: Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN

Ida mengatakan pemerintah menyalurkan subsidi upah sejak Agustus lalu dan akan terus berlanjut. Para penerimanya berasal data pekerja yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan, yang kemudian diperiksa kembali oleh Kemenaker agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Ida telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 16/2021 yang mengatur pemberian subsidi upah bagi para pekerja. Beleid itu memuat 5 kriteria pekerja yang memenuhi persyaratan memperoleh subsidi upah.

Pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan. Kedua, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021. Ketiga, mempunyai gaji paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.

Baca Juga: Sri Mulyani: Rata-Rata Penerima Subsidi Upah Bergaji Rp2,9 Juta

Keempat, bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 sesuai penetapan pemerintah. Terakhir, diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, perdagangan, hingga jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan. Pengelompokan sektor pekerja ini sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

Pemberian bantuan subsidi upah tersebut diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau program bantuan produktif usaha mikro. Nilai bantuannya sebesar Rp500.000 per bulan selama 2 bulan yang dibayarkan sekaligus.

Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp8,8 triliun untuk memberikan subsidi upah kepada sekitar 8,7 juta pekerja tahun ini. Namun, realisasi penyalurannya akan tergantung pada data yang telah diverifikasi Kemenaker. (sap)

Baca Juga: Airlangga: Anggaran PEN Sudah Terealisasi 57,5%

Topik : subsidi gaji, bantuan sosial, subsidi upah, buruh, pekerja, bantuan pekerja, karyawan, menaker

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Audina Pramesti

Senin, 06 September 2021 | 21:53 WIB
Dengan adanya Bantuan Subsidi Upah (BSU), diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi para pekerja yang terkena dampak Covid-19 sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Jika demand masyarakat bertambah, maka produksi atau supply akan meningkat. Hal ini akan berdampak pada pulihnya roda ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 10 Agustus 2021 | 17:37 WIB
BANTUAN SOSIAL

Kabar Gembira! Bantuan Subsidi Gaji Mulai Dicairkan

Selasa, 10 Agustus 2021 | 11:30 WIB
FILIPINA

Lockdown Berlanjut, Serikat Pekerja Minta Pajak Kekayaan Diterapkan

Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:15 WIB
EFEK PANDEMI COVID-19

Subsidi Kuota Internet Diperpanjang Hingga November 2021

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:02 WIB
UU HPP

Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:33 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN