Berita
Senin, 27 Juni 2022 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR
Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Cek Rekening! Pencairan Subsidi Gaji Rampung Oktober 2021

A+
A-
2
A+
A-
2
Cek Rekening! Pencairan Subsidi Gaji Rampung Oktober 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (BPMI Sekretariat Presiden).

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pemerintah terus berupaya menyalurkan bantuan subsidi gaji atau subsidi upah (BSU). Pencairan bantuan yang menyasar para pekerja terdampak pandemi ini ditargetkan rampung paling lambat pada Oktober 2021.

Ida mengatakan penyaluran subsidi upah tahap I dan II telah dilakukan terhadap pekerja yang memiliki rekening bank pemerintah alias Himbara. Adapun pada tahap III dan seterusnya, subsidi gaji akan menyasar pekerja yang belum memiliki rekening bank Himbara sehingga perlu membuka rekening baru.

"Mudah-mudahan BSU pada tahap III, IV dan V ini bisa lancar dan mampu diselesaikan paling cepat akhir September dan paling lama Oktober," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (6/9/2021).

Baca Juga: Pandemi Berjalan 2 Tahun, Pekerja Sektor Informal Makin Dominan

Ida mengatakan pemerintah menyalurkan subsidi upah sejak Agustus lalu dan akan terus berlanjut. Para penerimanya berasal data pekerja yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan, yang kemudian diperiksa kembali oleh Kemenaker agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Ida telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 16/2021 yang mengatur pemberian subsidi upah bagi para pekerja. Beleid itu memuat 5 kriteria pekerja yang memenuhi persyaratan memperoleh subsidi upah.

Pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan. Kedua, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021. Ketiga, mempunyai gaji paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.

Baca Juga: THR Kena Potong Pajak, Kemenaker Ingatkan Para Pekerja

Keempat, bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 sesuai penetapan pemerintah. Terakhir, diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, perdagangan, hingga jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan. Pengelompokan sektor pekerja ini sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

Pemberian bantuan subsidi upah tersebut diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau program bantuan produktif usaha mikro. Nilai bantuannya sebesar Rp500.000 per bulan selama 2 bulan yang dibayarkan sekaligus.

Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp8,8 triliun untuk memberikan subsidi upah kepada sekitar 8,7 juta pekerja tahun ini. Namun, realisasi penyalurannya akan tergantung pada data yang telah diverifikasi Kemenaker. (sap)

Baca Juga: Otoritas Ini Ingatkan Para Pekerja yang WFH Soal Klaim Insentif Pajak

Topik : subsidi gaji, bantuan sosial, subsidi upah, buruh, pekerja, bantuan pekerja, karyawan, menaker

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Audina Pramesti

Senin, 06 September 2021 | 21:53 WIB
Dengan adanya Bantuan Subsidi Upah (BSU), diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi para pekerja yang terkena dampak Covid-19 sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Jika demand masyarakat bertambah, maka produksi atau supply akan meningkat. Hal ini akan berdampak pada pulihnya roda ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 31 Desember 2021 | 16:05 WIB
BANTUAN SOSIAL

Rekening Penerima Subsidi Upah yang Belum Diaktivasi Segera Diblokir

Selasa, 21 Desember 2021 | 09:19 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Akhir Tahun Sisa 2 Pekan, Realisasi Insentif Usaha Sudah Tembus 100,5%

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Antisipasi Peserta PPS Membeludak, DJP Tambah Kapasitas Server

Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR

Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu