Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Cegah Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang, Komisi Usulkan Dua Hal Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
Cegah Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang, Komisi Usulkan Dua Hal Ini

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews – Komisi Eropa tengah mengkaji proposal penetapan standar transparansi sebagai upaya untuk mengantisipasi penyalahgunaan perusahaan cangkang untuk tujuan penghindaran pajak di wilayah Eropa.

Komisaris Ekonomi Eropa Paolo Gentiloni mengatakan proposal yang diajukan akan memperketat pengawasan dan menetapkan standar transparansi pada perusahaan cangkang. Dia berharap praktik-praktik penyalahgunaan perusahaan cangkang dapat lebih mudah dideteksi.

“Proposal yang kami ajukan akan memperketat pengawasan perusahaan cangkang dan menetapkan standar transparansi sehingga penyalahgunaan entitas tersebut untuk tujuan perpajakan dapat lebih mudah dideteksi,” ujarnya, dikutip pada Minggu (9/1/2022).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Dia menjelaskan langkah tersebut menjadi wujud perjuangan Komisi Eropa melawan penghindaran pajak di Uni Eropa. Nanti, proposal tersebut akan membantu otoritas pajak masing-masing dalam mendeteksi perusahaan cangkang dipakai untuk tujuan penghindaran pajak.

Dalam proposal tersebut, terdapat sejumlah indikator objektif yang berkaitan dengan pendapatan, staf, dan tempat yang membantu otoritas pajak dalam mendeteksi perusahaan cangkang. Setelah terdeteksi, perusahaan akan dikenakan kewajiban pelaporan pajak baru.

Perusahaan yang tak memenuhi indikator substansi ekonomi dasar juga akan dicegah untuk menerima sertifikat tempat tinggal pajak, keringanan pajak, dan keuntungan pajak lainnya yang dirancang untuk mendukung bisnis aktual.

Baca Juga: Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Sementara itu, Komisioner Perdagangan Eropa Valdis Dombrovskis berharap otoritas pajak pada masing-masing negara lebih mudah mendeteksi praktik penghindaran pajak dan perusahaan cangkang akan sulit untuk menikmati keuntungan pajak yang tidak adil.

“Tidak ada tempat di Eropa bagi mereka yang mengeksploitasi aturan untuk tujuan penghindaran pajak, penghindaran atau pencucian uang. Setiap orang harus membayar bagian pajak yang adil,” ujarnya dikutip dari laman resmi Komisi Eropa.

Lebih lanjut, proposal tersebut juga akan membutuhkan peningkatan kerja sama di antara otoritas pajak negara anggota Uni Eropa dan memastikan adanya pertukaran informasi tentang perusahaan cangkang. (vallen/rig)

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

Topik : belgia, komisi eropa, perusahaan cangkang, penghindaran pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Mei 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN KOTAWIRINGIN TIMUR

Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

Jum'at, 27 Mei 2022 | 08:32 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Update Daftar Wajib Pajak Prioritas Pengawasan Tiap Kuartal

Kamis, 26 Mei 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP: Ikut PPS, Wajib Pajak Terbebas Sanksi dan Dapat Perlindungan Data

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor