Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Catat! WP Orang Pribadi yang Patuh Bayar Pajak Tak Perlu Ikut PPS

A+
A-
35
A+
A-
35
Catat! WP Orang Pribadi yang Patuh Bayar Pajak Tak Perlu Ikut PPS

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Suparno dalam media gathering, Jumat (26/11/2021). 

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak orang pribadi yang sudah patuh melaporkan penghasilan dan membayar pajaknya tidak perlu mengikuti kebijakan II program pengungkapan sukarela (PPS).

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Suparno mengatakan bila wajib pajak orang pribadi hanya memiliki harta yang belum dilaporkan pada SPT tahunan tetapi sudah patuh melaporkan penghasilannya, maka yang perlu dilakukan wajib pajak orang pribadi hanyalah melakukan pembetulan SPT.

"Banyak pertanyaan wajib pajak orang pribadi ada harta yang belum dilaporkan di SPT tahunan sejak 2016 hingga 2020 tetapi itu berasal dari penghasilan yang sudah dikenai pajak. Apakah perlu ikut PPS? Yang seperti itu tidak perlu," ujar Suparno pada Media Gathering yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, Jumat (26/11/2021).

Baca Juga: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Bakal Masuk Daftar Program PEN 2022

Untuk para wajib pajak orang pribadi pada kasus di atas, wajib pajak cukup melakukan pembetulan SPT dan kantor pelayanan pajak (KPP) akan melakukan klarifikasi atas pembetulan yang dilakukan oleh wajib pajak.

"Tinggal nanti tunggu klarifikasi dari kami, apakah memang SPT pembetulan yang disampaikan oleh wajib pajak sudah betul apa belum? Kalau belum, ya tentunya ada koreksi," ujar Suparno.

Seperti diketahui, kebijakan II PPS adalah program yang dikhususkan bagi wajib pajak orang pribadi dan tidak diperuntukkan bagi wajib pajak badan.

Baca Juga: Masih Ragu Ikut PPS? Simak Lagi, Ini Sederet Manfaatnya

Kebijakan II PPS diberikan kepada orang pribadi karena wajib pajak tersebut dipandang masih memerlukan kebijakan khusus dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan.

Pada kebijakan II PPS yang diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi, tarif PPh final sebesar 18% dikenakan atas harta di luar negeri yang dideklarasikan tapi tak direpatriasi.

Bila aset luar negeri direpatriasi ke wilayah NKRI, tarif PPh final yang dikenakan adalah sebesar 14%. Bila aset yang dideklarasikan pada saat PPS diinvestasikan pada SBN, sektor hilirisasi SDA, atau sektor energi terbarukan, tarif PPh final yang dikenakan sebesar 12%. (sap)

Baca Juga: Sri Mulyani Ingatkan Lagi, Batas Omzet Tak Kena Pajak Resmi Berlaku

Topik : UU HPP, program pengungkapan sukarela, tax amnesty, ungkap harta, Sri Mulyani, PPS

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 15 Januari 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu: Indonesia Berbeda, Saat Krisis Malah Mereformasi Pajak

Sabtu, 15 Januari 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Insentif Pajak Diperpanjang, NPWP Jadi 16 Digit, & Pelaporan SPT Sepi

Jum'at, 14 Januari 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Gandeng Bank, Pengguna E-Banking Bakal Terima Notifikasi PPS

Jum'at, 14 Januari 2022 | 15:01 WIB
AGENDA PAJAK

Gratis! Tax Center Universitas Gunadarma Gelar 2 Seminar Soal Pajak

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny