Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Catat! Insentif Pajak Vokasi & Riset Dijanjikan Terbit Pekan Ini

2
2

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menjanjikan penerbitan insentif pajak untuk kegiatan vokasi dan litbang (super tax deduction) akan dilakukan pekan ini. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (17/6/2019).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan hingga pekan lalu, proses penyusunan regulasi sudah mencapai tahap akhir. Rancangan peraturan pemerintah (PP) super tax deduction telah disinkronisasi seluruh menteri yang terlibat sehingga tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo.

“Fasilitas vokasi tax deduction 200% tinggal ditandatangani Pak Presiden. Diharapkan bisa langsung diimplementasikan. Di situ ada super tax deduction yang besarannya sampai 300%,” ujar Airlangga.

Baca Juga: Jumlah WP UMKM Naik, Penerimaan Masih Turun

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan publikasi dan sosialisasi akan dilakukan serentak mulai akhir Juni 2019. Dengan demikian, pelaku usaha bisa segera memanfaatkan fasilitas pengurangan basis pengenaan pajak ini setidaknya pada semester II/2019.

“Untuk rilisnya minggu depan [pekan ini] dan kita akan adakan konferensi pers khusus untuk itu,” katanya Susiwijono.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti penegasan aspek perpajakan dari barang hasil produksi kawasan bebas. Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84/PMK.04/2019.

Baca Juga: Sri Mulyani: Perguruan Tinggi Bisa Jadi Lahan Pangkas Kewajiban Pajak

Terbitnya beleid ini dimaksudkan untuk lebih mendorong kegiatan perdagangan dan industri nasional, memperkuat daya saing perusahaan dan meningkatkan investasi, serta lebih memberikan kepastian hukum.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Deduction Hingga 300%

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan super tax deduction yang diberikan untuk kegiatan vokasi mencapai 200%. Dia memberi contoh perusahaan yang menjalin kerja sama dengan SMK dalam bentuk pelatihan vokasi, penyediaan alat industri, dan kegiatan pemagangan menghabiskan biaya Rp1 miliar. Dengan insentif itu, pemerintah akan memberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak senilai Rp2 miliar kepada perusahaan tersebut.

Baca Juga: Insentif Kegiatan Vokasi, Dirjen Pajak: Tidak Perlu Izin Khusus DJP

Selanjutnya, untuk insentif kegiatan research and development (R&D), insentif diberikan sebesar 300%. Artinya, bagi perusahaan yang mengeluarkan investasi untuk membangun pusat R&D di Indonesia senilai Rp1 miliar, bisa membiayakannya – mengurangi basis pengenaan pajak – menjadi Rp3 miliar.

  • Tingkatkan Efisiensi

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menilai PMK No. 84/2019 memungkinkan adanya barang yang diproduksi di kawasan bebas untuk dijual bebas di luar kawasan tersebut, baik domestik maupun internasional.

Dengan demikian, skala produksi di kawasan bebas dapat diperbesar untuk meningkatkan efisiensi dan menekan harga pokok penjualan seluruh barang hasil produksi di kawasan bebas. Apabila ada barang yang tidak terserap di luar negeri, pelaku usaha bisa langsung melemparnya ke pasar domestik tanpa kena bea.

Baca Juga: Menanti Aturan Teknis Insentif Pajak Kegiatan Riset

Di sisi lain, poin penting dari pembebasan bea terletak pada proses produksi. Keuntungan akan bergantung pada konversi barang impor menjadi barang yang diproduksi di kawasan bebas. Dia meminta agar pemerintah melakukan pengawasan tanpa membebani pelaku usaha.

  • Peran Pemeriksa dan Auditor Pajak

Pemeriksa pajak dan auditor pajak memiliki peran sentral dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini disampaikan OECD dalam laporannya bertajuk ‘Money Laundering and Terrorist Financing Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors’.

“Peran pemeriksa pajak dan auditor pajak dalam memeriksa pembukuan dan catatan pajak wajib pajak penilaian menempatkan mereka dalam posisi unik untuk mengidentifikasi tidak hanya kejahatan pajak, tetapi juga pencucian uang dan pendanaan teroris,” ungkap OECD.

Baca Juga: Soal Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pajak Litbang, Ini Kata Apindo
  • Kata Kemenkeu Soal Revisi APBN 2019

Meskipun memproyeksi akan ada pergeseran sejumlah asumsi makro ekonomi yang sudah dipatok untuk tahun ini, pemerintah masih belum memastikan ada atau tidaknya revisi APBN 2019. Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan otoritas masih akan memantau perkembangan.

“Hal itu [opsi untuk mengajukan perubahan APBN] masih terus di-review dan dipantau secara berkala bulanan oleh pemerintah. Dalam laporan semester I pada Juli 2019, akan disampaikan pemerintah mengenai hal itu,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Ini Usulan Menperin Soal Formula Insentif Pajak Kegiatan Litbang

“Fasilitas vokasi tax deduction 200% tinggal ditandatangani Pak Presiden. Diharapkan bisa langsung diimplementasikan. Di situ ada super tax deduction yang besarannya sampai 300%,” ujar Airlangga.

Baca Juga: Jumlah WP UMKM Naik, Penerimaan Masih Turun

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan publikasi dan sosialisasi akan dilakukan serentak mulai akhir Juni 2019. Dengan demikian, pelaku usaha bisa segera memanfaatkan fasilitas pengurangan basis pengenaan pajak ini setidaknya pada semester II/2019.

“Untuk rilisnya minggu depan [pekan ini] dan kita akan adakan konferensi pers khusus untuk itu,” katanya Susiwijono.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti penegasan aspek perpajakan dari barang hasil produksi kawasan bebas. Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84/PMK.04/2019.

Baca Juga: Sri Mulyani: Perguruan Tinggi Bisa Jadi Lahan Pangkas Kewajiban Pajak

Terbitnya beleid ini dimaksudkan untuk lebih mendorong kegiatan perdagangan dan industri nasional, memperkuat daya saing perusahaan dan meningkatkan investasi, serta lebih memberikan kepastian hukum.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Deduction Hingga 300%

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan super tax deduction yang diberikan untuk kegiatan vokasi mencapai 200%. Dia memberi contoh perusahaan yang menjalin kerja sama dengan SMK dalam bentuk pelatihan vokasi, penyediaan alat industri, dan kegiatan pemagangan menghabiskan biaya Rp1 miliar. Dengan insentif itu, pemerintah akan memberikan pengurangan terhadap penghasilan kena pajak senilai Rp2 miliar kepada perusahaan tersebut.

Baca Juga: Insentif Kegiatan Vokasi, Dirjen Pajak: Tidak Perlu Izin Khusus DJP

Selanjutnya, untuk insentif kegiatan research and development (R&D), insentif diberikan sebesar 300%. Artinya, bagi perusahaan yang mengeluarkan investasi untuk membangun pusat R&D di Indonesia senilai Rp1 miliar, bisa membiayakannya – mengurangi basis pengenaan pajak – menjadi Rp3 miliar.

  • Tingkatkan Efisiensi

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menilai PMK No. 84/2019 memungkinkan adanya barang yang diproduksi di kawasan bebas untuk dijual bebas di luar kawasan tersebut, baik domestik maupun internasional.

Dengan demikian, skala produksi di kawasan bebas dapat diperbesar untuk meningkatkan efisiensi dan menekan harga pokok penjualan seluruh barang hasil produksi di kawasan bebas. Apabila ada barang yang tidak terserap di luar negeri, pelaku usaha bisa langsung melemparnya ke pasar domestik tanpa kena bea.

Baca Juga: Menanti Aturan Teknis Insentif Pajak Kegiatan Riset

Di sisi lain, poin penting dari pembebasan bea terletak pada proses produksi. Keuntungan akan bergantung pada konversi barang impor menjadi barang yang diproduksi di kawasan bebas. Dia meminta agar pemerintah melakukan pengawasan tanpa membebani pelaku usaha.

  • Peran Pemeriksa dan Auditor Pajak

Pemeriksa pajak dan auditor pajak memiliki peran sentral dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini disampaikan OECD dalam laporannya bertajuk ‘Money Laundering and Terrorist Financing Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors’.

“Peran pemeriksa pajak dan auditor pajak dalam memeriksa pembukuan dan catatan pajak wajib pajak penilaian menempatkan mereka dalam posisi unik untuk mengidentifikasi tidak hanya kejahatan pajak, tetapi juga pencucian uang dan pendanaan teroris,” ungkap OECD.

Baca Juga: Soal Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Pajak Litbang, Ini Kata Apindo
  • Kata Kemenkeu Soal Revisi APBN 2019

Meskipun memproyeksi akan ada pergeseran sejumlah asumsi makro ekonomi yang sudah dipatok untuk tahun ini, pemerintah masih belum memastikan ada atau tidaknya revisi APBN 2019. Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan otoritas masih akan memantau perkembangan.

“Hal itu [opsi untuk mengajukan perubahan APBN] masih terus di-review dan dipantau secara berkala bulanan oleh pemerintah. Dalam laporan semester I pada Juli 2019, akan disampaikan pemerintah mengenai hal itu,” jelasnya. (kaw)

Baca Juga: Ini Usulan Menperin Soal Formula Insentif Pajak Kegiatan Litbang
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, super tax deduction, vokasi, R&D
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:45 WIB
SHORTFALL PAJAK
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 18:54 WIB
PERUNDANG-UNDANGAN
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 16:28 WIB
KORPORASI
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI