Fokus
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Cara Pemungutan Bea Meterai atas Dokumen Tertentu dari Pihak Terutang

A+
A-
3
A+
A-
3
Cara Pemungutan Bea Meterai atas Dokumen Tertentu dari Pihak Terutang

BARU-baru ini, pemerintah telah menerbitkan peraturan yang mengatur terkait dengan pemungut bea meterai selaku pihak yang wajib memungut bea meterai yang terutang atas dokumen-dokumen tertentu dari pihak yang terutang.

Dokumen tertentu yang dimaksud tersebut antara lain surat berharga berupa cek dan bilyet giro; dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Kemudian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya; dan dokumen yang menyatakan jumlah uang lebih dari Rp5 juta yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan utang seluruh atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.

Baca Juga: Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Selain memungut bea meterai, pemungut bea meterai tersebut juga wajib menyetorkan bea meterai ke kas negara, dan melaporkan pemungutan dan penyetoran bea meterai tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Lebih lanjut, terdapat sejumlah kriteria untuk menjadi pemungut bea meterai antara lain memfasilitasi penerbitan dokumen tertentu yaitu cek dan bilyet giro; dan/atau menerbitkan dan/atau memfasilitasi penerbitan dokumen tertentu, selain cek dan bilyet giro, dengan jumlah lebih dari 1.000 dokumen dalam 1 bulan.

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara pemungut bea meterai memungut bea meterai yang terutang atas dokumen-dokumen tertentu dari pihak yang terutang. Adapun tata cara pemungutan bea meterai tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 151/2021.

Baca Juga: Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Berdasarkan PMK tersebut, terdapat perbedaan waktu pemungutan bea meterai untuk masing-masing dokumen tertentu. Untuk dokumen cek dan bilyet giro, pemungutan dilakukan saat dokumen diterima dari pembuat meterai.

Untuk dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, pemungutan dilakukan saat dokumen selesai dibuat oleh pihak yang menerbitkan atau memfasilitasi penerbitan dokumen.

Untuk surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya dan dokumen yang menyatakan jumlah uang lebih dari Rp5 juta, pemungutan dilakukan saat dokumen diserahkan kepada pihak yang terutang.

Baca Juga: Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Selanjutnya, pemungutan bea meterai untuk dokumen tertentu berupa cek dan bilyet giro dilakukan dengan membubuhkan meterai percetakan melalui pembuat meterai dalam bentuk lain selaku wajib pajak yang telah memiliki izin untuk mencetak atau membuat meterai dalam bentuk lain.

Sementara itu, pemungutan bea meterai untuk dokumen tertentu, selain cek dan bilyet giro, dilakukan dengan membubuhkan meterai elektronik. Pemungut bea meterai dapat meminta meterai elektronik dari distributor selaku badan usaha yang memiliki kemampuan dan kualifikasi dalam mendukung pendistribusian dan penjualan meterai elektronik melalui Sistem Meterai Elektronik.

Permintaan meterai elektronik paling banyak sebesar kebutuhan pemeteraian untuk 1 masa pajak pada 2 bulan pertama terhitung sejak ditetapkan sebagai pemungut bea meterai.

Baca Juga: Bersama IPPAT, DJP Jatim II Minta Notaris Ikut Sosialisasikan PPS

Untuk kebutuhan pembubuhan meterai elektronik masa pajak berikutnya, pemungut dapat meminta meterai elektronik dari distributor setelah melakukan penyetoran bea meterai yang terutang untuk masa pajak sebelumnya yang telah menjadi kewajibannya.

Jika pembubuhan meterai elektronik tidak memungkinkan untuk dilakukan karena kegagalan sistem meterai elektronik, pemungut tetap wajib memungut bea meterai dengan membuat daftar dokumen yang tidak dapat dibubuhi meterai elektronik yang dilampirkan dalam SPT Masa Bea Meterai.

Pemungut juga harus membuat penjelasan tertulis kepada pihak terutang (jika diminta) bahwa bea meterai yang terutang atas dokumen yang tidak dapat dibubuhi meterai elektronik tersebut telah disetorkan ke kas negara dan dilaporkan dalam SPT Masa Bea Meterai. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Baca Juga: Restitusi Pajak pada Mei 2022 Turun 41,4%, Ternyata Ini Sebabnya

Topik : tips perpajakan, bea meterai, ditjen pajak, DJP, pemungut bea meterai, PMK 151/2021

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 Juni 2022 | 19:08 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Harta Belum Diungkap, Peserta Tax Amnesty Tak Ikut PPS? Ini Risikonya

Kamis, 23 Juni 2022 | 19:00 WIB
APLIKASI PAJAK

Kepdirjen Belum Dicabut, PKP Dapat Terus Gunakan e-Faktur Host to Host

Kamis, 23 Juni 2022 | 18:51 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Sisa Sepekan, Setoran PPh Final Wajib Pajak Tembus Rp30 Triliun

Kamis, 23 Juni 2022 | 18:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Soal Juknis Pembetulan dan Pembatalan Suket PPS, Ini Kata Dirjen Pajak

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi

Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak Kode Transaksi 04 Lewat e-Faktur Versi 3.2

Senin, 27 Juni 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Implementasi Pajak Karbon Perlu Timing yang Tepat