Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Cara Mudah Menonaktifkan NPWP

A+
A-
27
A+
A-
27
Cara Mudah Menonaktifkan NPWP

“Di dunia ini, hanya dua yang tidak bisa Anda hindari, yaitu pajak dan kematian. Jadi, kenapa Anda takut?”

BEGITULAH pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, setengah mengutip pernyataan Bapak Bangsa Amerika Serikat Benjamin Franklin. Tidak bisa dimungkiri, pajak memang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari baju yang kita pakai, kendaraan, hingga gaji, semuanya kena pajak.

Namun, kewajiban warga negara tentu tidak hanya soal membayar pajak. Warga—terutama yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)—juga wajib melaporkan pajak atau surat pemberitahuan (SPT) tahunannya secara berkala.

Baca Juga: Jalan Panjang dan Berliku SIN

Mengingat sifatnya yang wajib, wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT akan dikenakan sanksi denda. Nilai dendanya lumayan, yakni Rp100.000 per tahun pajak atau setara dengan 3-4 gelas bubble tea atau Boba yang Anda beli di pinggir jalan.

Meski demikian, negara, dalam hal ini Ditjen Pajak, juga membuka pintu bagi warga negara yang tidak ingin lagi dibebani kewajiban lapor pajak tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menonaktifkan NPWP atau menjadi wajib pajak non-efektif (NE).

Menonaktifkan NPWP ini berbeda dengan menghapuskan NPWP. Jika menonaktifkan, NPWP bisa aktif kembali dengan NPWP lama. Ibaratnya, NPWP mati suri atau sementara. Namun, jika menghapuskan NPWP, NPWP akan mati permanen, sehingga untuk aktif kembali NPWP harus dibuat lagi.

Baca Juga: Ditjen Pajak Perluas Uji Coba Kartin1 untuk Nasabah Bank Himbara

Menurut ketentuan, wajib pajak NE adalah status saat wajib pajak dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban lapor SPT. Artinya, wajib pajak yang biasanya kena pajak penghasilan tidak perlu lagi melaporkan SPT.

Penetapan wajib pajak sebagai wajib pajak NE dapat dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan oleh Ditjen Pajak (DJP). Penetapan status tersebut hanya bisa dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tentu, tidak semua wajib pajak bisa menonaktifkan NPWP.

Ada empat kondisi yang bisa membuat DJP memperbolehkan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak NE. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas

Baca Juga: Cara Mudah Mengajukan Permohonan Insentif PPh Pasal 21 DTP 

Kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak. Ketiga, wajib pajak orang pribadi yang tinggal atau di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia selamanya.

Keempat, wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP, di antaranya seperti wajib pajak perempuan kawin yang ikut ke dalam NPWP suami.

Selain empat itu, masih ada lagi, yakni wajib pajak yang tidak lagi membayar pajak, wajib pajak yang tidak diketahui atau ditemukan lagi alamatnya, atau orang pribadi yang memiliki NPWP tapi sebagai anggota tanggungan dengan kode cabang 001, 999, 998 dan seterusnya.

Baca Juga: Pemerintah Sinkronisasi Data NIK dan NPWP, Ini Kata Dirjen Pajak

Prosedur
LANTAS, bagaimana prosedur yang harus dilalui untuk menjadi wajib pajak NE? Pertama, Anda harus mengisi formulir permohonan penetapan wajib pajak non efektif, baik melalui aplikasi e-registration di laman www.pajak.go.id atau mengisi secara langsung di KPP.

Kedua, Anda juga menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan, yakni yang menunjukkan wajib pajak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak NE. Batas waktu penyertaan berkas atau dokumen adalah 14 hari. Jika seluruh berkas diterima lengkap, KPP akan menerbitkan bukti penerimaan secara elektronik.

Setelah itu, KPP akan melakukan penelitian administrasi perpajakan. Apabila permohonan disetujui, KPP akan menyampaikan pemberitahuan ke wajib pajak bersangkutan. Setelah itu, Kantor Pusat DJP akan memberikan kode ‘NE’ pada profil atau data wajib pajak bersangkutan.

Baca Juga: Kemenkeu Tegaskan NPWP Tidak Jadi Syarat Penyaluran Banpres Produktif

Untuk diingat, wajib pajak NE juga bisa kembali mengaktifkan NPWP dengan mengajukan permohonan ke KPP, termasuk melampirkan data yang menunjukkan wajib pajak bersangkutan tidak lagi masuk kriteria wajib pajak NE. (Bsi)

Topik : NPWP, menonfaktifkan, cara mudah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Risty Sugiyanto

Rabu, 01 April 2020 | 01:05 WIB
saya istri yang memiliki npwp tetapi suami tidak. tahun 2019 saya masih lapor spt secara online. tetapi karena di tahun 2019 saya tidak bekerja lagi mulai januari, apakah saya bisa mengajukan npwp non efektif di bulan April 2020 ini? tolong dibantu info dan terima kasih #MariBicara
1
artikel terkait
Selasa, 09 Juni 2020 | 13:54 WIB
PMK 65/2020
Rabu, 03 Juni 2020 | 15:46 WIB
TIPS NPWP
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK