Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Cara Menyampaikan Pengaduan Pelayanan Pajak ke DJP

A+
A-
9
A+
A-
9
Cara Menyampaikan Pengaduan Pelayanan Pajak ke DJP

ADA kalanya, wajib pajak ketika menjalankan hak dan kewajibannya justru menjumpai sejumlah kendala pelayanan pajak. Dalam menanggapi kendala tersebut, Ditjen Pajak (DJP) menyediakan berbagai saluran-saluran pengaduan.

Pengaduan pelayanan perpajakan adalah informasi yang disampaikan pelapor mengenai dugaan pelayanan perpajakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelapor bisa terdiri dari orang atau pihak lain yang menerima kuasa untuk melaporkan masalah tersebut.

Penerima pengaduan meliputi Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP DJP); Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas); dan unit kerja lain. Pengaduan juga bisa disampaikan melalui sejumlah saluran.

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Saluran tersebut antara lain saluran resmi yang dikelola oleh KLIP DJP, melalui surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas, atau unit kerja lainnya. Saluran resmi yang dikelola DJP ternyata bisa melalui enam cara yang antara lain adalah sebagai berikut.

  1. Kring Pajak dengan nomor telepon 1500200 atau (021) 1500200;
  2. Faksimil dengan nomor (021) 1500200;
  3. e-Mail: [email protected];
  4. Laman Pajak: pengaduan.pajak.go.id;
  5. Twitter: @kring_pajak; dan
  6. Chat pajak pada laman pajak.go.id

Pengaduan melalui laman pajak, Twitter, dan chat pajak harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) No. PER-07/PJ/2019.

Sementara itu, khusus pengaduan melalui surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya harus memuat sejumlah kelengkapan data. Data-data yang dibutuhkan tersebut antara lain:

Baca Juga: Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian
  • Identitas pelapor, yang memuat nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  • Nomor telepon atau e-mail pelapor;
  • Identitas terlapor, yaitu unit kerja atau pegawai unit kerja yang diduga melakukan pelayanan perpajakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  • Uraian pengaduan, yang antara lain memuat tanggal pelayanan perpajakan diberikan;
  • Surat kuasa, dalam hal pengaduan dikuasakan kepada pihak lain; dan
  • Bukti pendukung apabila diperlukan.

Pelapor yang datang langsung bisa menyampaikan pengaduan dengan contoh formulir yang tercantum dalam lampiran PER-07/PJ/2019.

Pelapor menyampaikan pengaduan paling lambat 30 hari sejak pelayanan perpajakan diberikan. Lalu, DJP harus memberikan tanggapan atas pengaduan yang diterima kepada pelapor paling lambat 14 hari kerja sejak pengaduan disampaikan.

Tanggapan disampaikan DJP melalui telepon dapat berupa dua informasi. Pertama, pengaduan dinyatakan lengkap dalam hal persyaratannya sudah terpenuhi. Kedua, pengaduan dinyatakan tidak lengkap dalam hal persyaratannya belum terpenuhi.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

Pelapor akan memperoleh informasi nomor tiket pengaduan saat tanggapan tersebut disampaikan. Jika informasinya adalah data tidak lengkap, pelapor diberikan waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggapan diterima. Namun, jika melebihi batas waktu tersebut, pengaduan dari pelapor dianggap telah dicabut.

Pengaduan yang sudah lengkap akan didistribusikan oleh Direktorat P2Humas kepada penindaklanjut pengaduan. Hasil tindak lanjut pengaduan sudah disampaikan kepada pelapor paling lambat 30 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh penindaklanjut.

Hasil tindak lanjut akan dikonfirmasi kepada pihak pelapor paling lambat empat belas hari sejak pengaduan selesai ditindaklanjuti. Demikian pembahasan tips dan trik kali ini. Semoga bermanfaat. (vallen/rig)

Baca Juga: Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Topik : tips pajak, layanan pajak, pajak, tips, pengaduan, DJP, ditjen pajak, administrasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Mei 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN KOTAWIRINGIN TIMUR

Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

Jum'at, 27 Mei 2022 | 08:32 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Update Daftar Wajib Pajak Prioritas Pengawasan Tiap Kuartal

Kamis, 26 Mei 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP: Ikut PPS, Wajib Pajak Terbebas Sanksi dan Dapat Perlindungan Data

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor