Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Cara Mengajukan Permohonan Menyelenggarakan Pembukuan Stelsel Kas

A+
A-
2
A+
A-
2
Cara Mengajukan Permohonan Menyelenggarakan Pembukuan Stelsel Kas

UNTUK kepentingan perpajakan, pembukuan dengan stelsel kas dapat diselenggarakan oleh wajib pajak tertentu. Aturan pembukuan dengan stelsel kas ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 54/2021.

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu.

Selanjutnya, biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu. Pembukuan dengan stelsel kas tersebut merupakan stelsel campuran dan tetap melaksanakan ketentuan seperti diatur dalam Pasal 10 ayat 5 PMK 54/2021.

Baca Juga: Cara Mengatasi Nomor Seri Faktur Pajak Tidak Otomatis

Pembukuan dengan stelsel dapat diselenggarakan oleh wajib pajak tertentu dengan kriteria antara lain secara komersial berhak menyelenggarakan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi usaha mikro dan kecil.

Kemudian, wajib pajak merupakan orang pribadi, tetapi memilih atau diwajibkan menyelenggarakan pembukuan; atau wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Untuk dapat menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas, wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada DJP setiap tahun pajak. Pemberitahuan bisa dilakukan secara elektronik atau tertulis secara langsung atau melalui pos/ekspedisi/kurir.

Baca Juga: Cara Membuat Faktur Pajak Transaksi ke BUMN Melalui e-Faktur 3.0

Pemberitahuan disampaikan dengan menggunakan format sesuai dengan lampiran A PMK 54/2021. Untuk diperhatikan, pemberitahuan disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak sebelumnya.

Sementara itu, untuk wajib pajak yang baru terdaftar, kewajiban pemberitahuan dilakukan paling lambat tiga bulan sejak saat terdaftar atau akhir tahun pajak, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Apabila permohonan disetujui, DJP akan menerbitkan surat keterangan penyelenggaraan pembukuan dengan stelsel kas. Jika permohonan disampaikan secara elektronik, surat keterangan akan diterbitkan oleh sistem DJP.

Baca Juga: Cara Membuat Faktur Pajak Pengganti di e-Faktur 3.0

Bila permohonan disampaikan secara tertulis, surat keterangan akan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lama 3 hari sejak pemberitahuan diterima. Format surat keterangan akan sesuai dengan lampiran B PMK 54/2021. Selesai. Semoga bermanfaat. (Bsi)

Topik : Cara Mengajukan Permohonan Menyelenggarakan Pembukuan Stelsel Kas, tips pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Mei 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Pemindahbukuan Karena Salah Jumlah Pajak

Jum'at, 14 Mei 2021 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat NPWP untuk Perusahaan Cabang

Rabu, 12 Mei 2021 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK

Cara Pindah Tempat Wajib Pajak Terdaftar

Senin, 10 Mei 2021 | 16:19 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat NPWP Badan Berbentuk Joint Operation Secara Online

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak