BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BANGKOK, DDTCNews – Pemerintah Thailand berencana mengenakan pajak atau cukai terhadap makanan olahan asin sebagai upaya mengendalikan konsumsi natrium pada bahan makanan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.
Menteri Keuangan Thailand Arkhom Termpittayapaisith mengatakan pemerintah saat ini tengah menyusun pedoman perpajakan salinitas untuk mengontrol konsumsi natrium (asin) pada bahan makanan masyarakat tersebut.
“Perpajakan memainkan peran penting dalam menurunkan konsumsi natrium. Tetapi pada saat yang sama, kami harus mengampanyekan kesadaran konsumen dan mengurangi konsumsi sendiri,” katanya, Senin (29/11/2021).
Pemerintah berusaha menurunkan konsumsi makanan yang mengandung natrium. Rata-rata orang Thailand saat ini mengonsumsi lebih dari 3.600 miligram natrium per orang setiap hari, lebih tinggi dari rekomendasi WHO sekitar 2.000 mg per hari.
Konsumsi yang berlebihan ini menyebabkan berbagai penyakit yang diidap masyarakat, seperti gangguan ginjal hingga serangan jantung. Menurut Asosiasi Ginjal Thailand, sebanyak 8 juta warga mengalami gangguan ginjal akibat konsumsi natrium secara berlebihan.
Menurut Kemenkeu, kondisi tersebut menyebabkan hilangnya potensi ekonomi negara hingga 100 miliar baht atau sekitar Rp42,46 triliun per tahun. Hal ini dikarenakan negara harus menanggung biaya perawatan kesehatan masyarakat yang terdampak konsumsi natrium secara berlebihan tersebut.
Apabila disetujui parlemen dan perdana menteri, otoritas pajak Thailand akan mengenakan cukai pada produk makanan yang mengandung makanan asin (natrium), seperti mi instan, makanan beku, makanan ringan, hingga saus dan bumbu.
Sementara itu, Ketua Salt Consumption Network Thailand Surasak Kantachuvessiri mengingatkan apabila pengenaan cukai pada makanan yang mengandung asin diterapkan secara efektif maka akan memengaruhi harga-harga makanan di Thailand.
“Kami telah berdiskusi selama bertahun-tahun. Jika pajak salinitas dikenakan, harga produk akan naik dari 6 baht menjadi 7 baht, itu tidak banyak. Meski demikian, itu tergantung pada kebijakan pemerintah untuk kapan menyesuaikannya,” jelasnya seperti dilansir bangkokpost.com. (rizki/rig)
