Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Bulan Depan, Seluruh Fraksi Setor Daftar Inventarisasi Masalah RUU KUP

A+
A-
0
A+
A-
0
Bulan Depan, Seluruh Fraksi Setor Daftar Inventarisasi Masalah RUU KUP

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi dalam sebuah webinar pada Kamis (12/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menyatakan komisi memiliki waktu kurang dari satu bulan untuk menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Fathan mengatakan batas akhir penyampaian DIM RUU KUP dari seluruh fraksi jatuh pada Senin, 6 September 2021. Menurutnya, seluruh fraksi di Komisi XI tengah menyerap berbagai aspirasi untuk melengkapi DIM dalam RUU KUP.

"Tanggal 6 September adalah batas akhir DIM yang harus kami serahkan ke Komisi XI. Sampai hari ini seluruh fraksi masih mendengar berbagai masukan," katanya dalam sebuah webinar pada Kamis (12/8/2021).

Baca Juga: Kebut Pemulihan, Thailand Bebaskan Lagi Pajak Hotel Sampai Juni 2024

Fathan menjelaskan proses perumusan DIM mendengarkan pendapat dari berbagai pihak seperti ahli perpajakan, mantan pejabat Kemenkeu, perguruan tinggi hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik yang pro maupun kontra terhadap RUU KUP.

Komisi XI akan membahas RUU KUP secara komprehensif dengan pemerintah. Dia juga menjamin pembahasan RUU KUP tersebut tidak akan meniru proses pembahasan UU Cipta Kerja yang banyak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Tidak seperti omnibus law, kami ingin KUP ini matang dan menyeluruh dengan mendengarkan semua pertimbangan dari segala sisi," tuturnya.

Baca Juga: Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Besarnya komitmen Komisi XI membahas RUU KUP terlihat dari jumlah narasumber yang diundang untuk memberikan pendapat terkait dengan rancangan beleid yang dibuat pemerintah. Setidaknya 75 narasumber sudah dan akan memberikan pandangan terkait dengan RUU KUP.

Komposisinya juga beragam mulai dari mantan dirjen pajak, komunitas kampus, pelaku usaha dan konsultan pajak. "Sampai hari ini seluruh fraksi masih mendengarkan masukan melalui RDP dan RDPU untuk memperkaya posisi dalam penyusunan DIM atas konsep [RUU KUP] dari pemerintah," ujar Fathan. (rig)

Baca Juga: DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS
Topik : ruu kup, daftar inventarisasi masalah, pajak, kebijakan pajak, komisi XI DPR, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 06 Juli 2022 | 08:35 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Tambah Barang Kena Cukai Baru? DJBC Sebut Prosesnya Lebih Sederhana

Rabu, 06 Juli 2022 | 07:00 WIB
ANALISIS PAJAK

Urgensi Adanya Sistem Manajemen Kepatuhan Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE