KEBIJAKAN PEMERINTAH

BPKP Siap Dampingi Proses Audit Dampak Gempa Bumi Sulawesi Barat

Redaksi DDTCNews | Rabu, 20 Januari 2021 | 17:17 WIB
BPKP Siap Dampingi Proses Audit Dampak Gempa Bumi Sulawesi Barat

Ilustrasi. Sejumlah alat berat membersihkan puing reruntuhan bangunan kantor gubernur Sulbar, Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (20/1/2021). Memasuki hari keenam Pasca gempa bumi sebagian bangunan yang terdapak kerusakan berat kini mulai dibersihkan menggunakan alat berat. ANTARA FOTO / Akbar Tado/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Barat akan melakukan pendampingan proses audit fisik bangunan yang terdampak bencana gempa bumi.

Kepala Perwakilan BPKP Sulbar Hasoloan Manalu mengatakan proses pendampingan audit fisik tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono.

"Diamanahkan oleh menteri PUPR untuk melakukan pendampingan audit fisik secara menyeluruh terhadap bangunan dan sarana yang mengalami kerusakan akibat gempa," katanya dikutip dari laman resmi BPKP, Rabu (20/1/2021).

Baca Juga:
Politisasi Bansos saat Pemilu Tak Terbukti, Jokowi Ingatkan Persatuan

Hasoloan menjelaskan proses pendampingan atas audit fisik tidak hanya melibatkan BPKP Sulbar. Nanti, Kejaksaan Tinggi juga akan dilibatkan untuk mengawal proses audit fisik.

Dia berharap proses pengawalan yang melibatkan banyak pihak ini dapat meningkatkan penanganan distribusi bantuan lebih cepat. Menurutnya, operasional lembaga pemerintah di Sulbar harus mulai berjalan sehingga dapat berfungsi dalam penanganan bencana.

BPKP juga siap melakukan pendampingan audit fisik meskipun tidak bisa menggunakan fasilitas kantor. Adapun audit fisik bangunan dan sarana yang terdampak gempa bumi antara lain seperti gedung pemerintahan dan sarana umum seperti jalan.

Baca Juga:
Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Untuk operasional kantor perwakilan BPKP Sulbar tetap bisa berjalan karena sudah mendapatkan bantuan berupa satu set tenda. Bantuan dari BUMN dan TNI tersebut digunakan sebagai operasional kantor pada siang hari dan tempat istirahat pada malam hari.

"Seluruh pimpinan BPKP Sulbar tetap berjaga di posko untuk mengantisipasi risiko kejadian darurat," ujar Hasoloan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak