Review
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Fokus
Literasi
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:27 WIB
SISTEM PAJAK
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

BPK: Ada yang Belum Terambil Pajaknya dari PDB

A+
A-
1
A+
A-
1
BPK: Ada yang Belum Terambil Pajaknya dari PDB

Ilustrasi. (foto: pekanbaru.bpk.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya peningkatan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (tax ratio) untuk memitigasi risiko utang dalam jangka panjang.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan alasan BPK menggunakan beberapa rasio utang terhadap penerimaan dalam auditnya adalah untuk memastikan kesinambungan fiskal/ fiscal sustainability tetap terjaga. Simak artikel 'Soroti Utang Negara, BPK Singgung Soal Tax Ratio & Tax Expenditure'.

"Kita assess kemampuan bayar [utang] dalam jangka panjang agar tidak mengganggu kegiatan belanja di masa mendatang,” katanya dalam konferensi video, Senin (11/5/2020).

Baca Juga: Setoran Pajak Anjlok, APBD Kota Ini Diselamatkan SiLPA

Agus menyebutkan dari temuan BPK terkait pengelolaan utang, terdapat beberapa masalah yang dijabarkan dalam IHPS II/2019.Temuan tersebut antara lain terkait imbal hasil yang telalu tinggi, penerimaan negara yang kurang, dan kebutuhan belanja yang besar.

Oleh karena itu, mitigasi risiko harus disusun pemerintah yang salah satunya adalah meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Menurutnya, masih banyak ruang untuk meningkatkan tax ratio Indonesia.

Dia menyebutkan ukuran ekonomi nasional secara konsisten terus meningkat setiap tahunnya. Namun, kinerja tax ratio cenderung stagnan, bahkan menurun. Dengan demikian, menurutnya, masih banyak potensi pajak dari pelaku usaha yang belum tergali.

Baca Juga: Soal Audit OJK, Begini Permintaan Khusus BPK

Agus menuturkan salah satu indikator masih banyaknya pelaku usaha yang belum tergali potensi pajaknya adalah besarnya jumlah NPWP dengan status nonefektif. Dengan status tersebut, wajib pajak tidak wajib menyampaikan SPT kepada otoritas.

“PDB meningkat tapi tax ratio konsisten turun. Jadi, ada poin-poin tertentu dari PDB yang belum terambil atau termitigasi pajaknya karena di lapangan NPWP yang dorman itu banyak sekali dan ini sudah disadari oleh pemerintah," imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Optimalisasi Pajak Daerah, 14 Inovasi Sudah Diterapkan di Kota Ini
Topik : utang, tax ratio, penerimaan pajak, PDB, BPK, utang
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 29 Juli 2020 | 14:48 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Rabu, 29 Juli 2020 | 14:32 WIB
LKPP 2019
Rabu, 29 Juli 2020 | 13:50 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
berita pilihan
Senin, 10 Agustus 2020 | 19:03 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:35 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:20 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK