Review
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Fokus
Literasi
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:27 WIB
SISTEM PAJAK
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Soroti Utang Negara, BPK Singgung Soal Tax Ratio & Tax Expenditure

A+
A-
2
A+
A-
2
Soroti Utang Negara, BPK Singgung Soal Tax Ratio & Tax Expenditure

Tampilan sampul depan IHPS II/2019 BPK. 

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pengelolaan utang negara dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019. Pemerintah diminta untuk segera melakukan pembenahan secara komprehensif.

Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Laode Nusriadi mengatakan persoalan pengelolaan utang tidak bisa berdiri sendiri. Dimensi utang berkaitan dengan kinerja sektor penerimaan, belanja, hingga strategi pembiayaan.

“Pengelolaan utang ini kan sifatnya residual yang tidak hanya dipengaruhi faktor utang saja, tapi ada faktor lain," katanya dalam konferensi video, Senin (11/5/2020).

Baca Juga: Setoran Pajak Anjlok, APBD Kota Ini Diselamatkan SiLPA

Berdasarkan IHPS II/2019, sambung Laode, utang secara signifikan dipengaruhi oleh kinerja penerimaan negara, khususnya pajak. Dalam beberapa tahun terakhir rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) cenderung bergerak stagnan pada kisaran 9%-10%.

Tax ratio yang cenderung stagnan tersebut salah satunya berasal dari banyaknya insentif yang diberikan. Hal ini tercermin dalam belanja perpajakan atau tax expenditure. Pemberian insentif tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat kinerja tax ratio belum memenuhi target RPJMN sebesar 16% pada tahun lalu.

“Pada aspek kebijakan pendapatan seperti tax expenditure ini memberikan keringanan agar ekonomi tumbuh. Namun, lihat rasio pajak terhadap PDB menjadi tidak tercermin sesuai pertumbuhan ekonomi tersebut," ungkapnya.

Baca Juga: Soal Audit OJK, Begini Permintaan Khusus BPK

Selain itu, pemerintah juga belum menyusun dan melaporkan debt sustainability analysis (DSA) secara komprehensif. Untuk saat ini posisi rasio utang pemerintah terhadap PDB masih di bawah 60%. Namun, indikator rasio lain, terutama menyangkut penerimaan negara menunjukkan kerentanan pengelolaan utang pemerintah.

Rasio debt service terhadap penerimaan pada 2018 mencapai 39%. Padahal, sambung Laode, rekomendasi IMF berada di angka 25,3%. Begitu juga dengan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan yang sebesar 13,2% atau sudah melampaui ukuran IMF yang sekitar 7%-10%. Kemudian rasio utang terhadap penerimaan yang pada 2018 mencapai 227,5% atau melampaui rekomendasi IMF yang sebesar 90% hingga 150%.

"Pengelolaan utang kami lihat dari berbagai aspek sebagai suatu kesatuan. Jadi, rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan secara struktural. Tidak hanya dari sisi pengelolaan utang, tapi juga dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan," ungkapnya. (kaw)

Baca Juga: Optimalisasi Pajak Daerah, 14 Inovasi Sudah Diterapkan di Kota Ini

Topik : BPK, utang, tax ratio, tax expenditure, IHPS, audit, penerimaan pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 25 Juli 2020 | 15:01 WIB
LAPORAN OECD
Jum'at, 24 Juli 2020 | 18:48 WIB
KABUPATEN CIREBON
Jum'at, 24 Juli 2020 | 15:42 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 24 Juli 2020 | 12:10 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
berita pilihan
Senin, 10 Agustus 2020 | 19:03 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:35 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:20 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK