Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Booking.com Terseret Penghindaran Pajak, Italia Minta Belanda Selidiki

A+
A-
3
A+
A-
3
Booking.com Terseret Penghindaran Pajak, Italia Minta Belanda Selidiki

Ilustrasi.

ROMA, DDTCNews – Otoritas pajak Italia tengah menyelidiki 2 mantan direktur keuangan (CFO) Booking.com, sebuah platform reservasi akomodasi skala global. Keduanya adalah Olivier Bisserier yang menjabat CFO pada 2013 hingga 2019 dan Marcela Martin yang menduduki posisi CFO pada 2019 sampai 2020.

Kedua eks pejabat itu dituding terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Italia juga bergerak cepat dengan meminta Belanda, negara tempat Booking.com bermarkas, untuk menginterogasi kedua mantan CFO tersebut.

Merespons tudingan soal praktik penghindaran pajak, juru bicara perusahaan menegaskan bahwa Booking.com siap bekerja sama dengan otoritas pajak Italia dalam proses penyelidikan.

Baca Juga: Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

"Kami terus berkolaborasi secara aktif dan transparan dengan otoritas pajak Italia sebagai bagian dari komitmen kami untuk memastikan kepatuhan terhadap semua hukum setempat dan berharap untuk melanjutkan dialog," katanya, Rabu (9/2/2022).

Seperti dilansir swissinfo.ch, pada Juni 2021 lalu otoritas pajak Italia menuding Booking.com telah melakukan penghindaran atas pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) senilai EUR153 juta atau setara dengan Rp2,51 triliun sepanjang tahun 2013 hingga 2019.

Tudingan yang dilancarkan otoritas pajak Italia ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pemerintah bersama kepolisian juga melakukan audit awal terhadap Booking.com. Pemerintah akhir membuka ruang bagi perusahaan untuk membayarkan PPN yang belum dilunasi atau melanjutkan proses hukum dengan menghadapi tuduhan penghindaran pajak.

Baca Juga: Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Sebagai tindak lanjut, pihak kejaksaan Kota Genoa, Italia berkoordinasi dengan Rotterdam European Investigation Order (OIE) untuk menggali data perusahaan, khususnya omzet, transaksi, dan kerja sama yang dijalin dengan pihak swasta lainnya. Penyelidikan ini perlu dilakukan untuk memastikan sejauh mana praktik penghindaran pajak dilakukan perusahaan.

Namun, perintah penyeilidikan kedua yang dikirim Italia kepada Belanda belum mendapat respons. Permintaan penyelidikan ini pertama kali diajukan Italia pada 2018 lalu. Kantor kejaksaan Rotterdam pun menolak memberikan komentar terkait hal ini.

Booking.com sendiri menyumbang 68,4% dari total penjualan hotel oleh agen perjalanan online di Italia pada 2021 lalu. Hal ini menunjukkan begitu besarnya peran Booking.com terhadap pariwisata Italia. (sap)

Baca Juga: Mayoritas Perusahaan AS Tidak Terdampak Pajak Minimum Biden

Topik : pajak internasional, PPN, VAT, pajak hotel, pajak hiburan, Italia, Belanda, Booking.com

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak