Berita
Senin, 27 Juni 2022 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR
Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Kepala Seksi Dampak Kebijakan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Risiko Ditjen Pajak (DJP) Arifin Rosid dalam webinar yang diselenggarakan oleh Tax Center Universitas Jember (Unej), Minggu (26/9/2021).

JEMBER, DDTCNews - Ditjen Pajak mencatat sekitar 37% dari total wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Indonesia merupakan generasi milenial. Dengan kata lain, 4 dari 10 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar merupakan wajib pajak milenial.

Kepala Seksi Dampak Kebijakan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Risiko Ditjen Pajak (DJP) Arifin Rosid mengatakan dominannya wajib pajak produktif merupakan keuntungan bagi Indonesia. Sebab, di negara maju, seperti Jepang, Australia, atau Inggris, mengalami penuaan populasi.

"Mereka tidak bisa lagi mengandalkan PPh, karena usia-usia sudah tua umumnya tidak bekerja lagi sehingga sistem pajaknya harus disesuaikan. Di negara yang aging population, mereka hanya bisa mengandalkan PPN," katanya, Minggu (26/9/2021).

Baca Juga: Antisipasi Peserta PPS Membeludak, DJP Tambah Kapasitas Server

Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Tax Center Universitas Jember (Unej), Arifin menilai Indonesia menikmati periode bonus demografi terhitung sejak 2020 hingga 2040 seiring dengan dominasi penduduk usia produktif, khususnya milenial.

Dalam konteks kewajiban perpajakan, sambungnya, kontribusi masyarakat berusia produktif terhadap penerimaan pajak sesungguhnya dapat ditingkatkan seiring dengan peningkatan jumlah populasi dan kepatuhan pajak.

Untuk itu, lanjutnya, DJP melakukan berbagai upaya guna mengembangkan layanan pajak berbasis digital sebagai salah satu cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama milenial.

Baca Juga: Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS

"Saat ini DJP sedang membangun sebuah sistem melalui program PSIAP. Nanti arahnya wajib pajak lebih mudah, murah, dan sederhana ketika mau memenuhi kewajiban perpajakannya," tuturnya.

Dari sisi pengawasan, Arifin menyebutkan DJP akan melakukan pengawasan berbasis sektoral khususnya terhadap sektor yang sedang mengalami pertumbuhan, khususnya ekonomi digital.

Dia menuturkan banyak milenial yang melakukan kegiatan usaha melalui sistem elektronik. Ke depan, lanjutnya, aktivitas perdagangan online atau perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) akan terus menjadi perhatian bagi otoritas pajak.

Baca Juga: Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

DJP akan terus mendorong wajib pajak—yang memiliki kemampuan membayar pajak—untuk dapat memiliki NPWP. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data dari berbagai instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya (ILAP). (rig)

Topik : generasi milenial, bonus demografis, penerimaan pajak, kepatuhan pajak, DJP, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Realisasi Belanja APBD Lambat, Dana Pemda di Bank Tembus Rp200 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

Kejar Target Penerimaan Cukai 2022, Kemenkeu Bakal Extra Effort

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Antisipasi Peserta PPS Membeludak, DJP Tambah Kapasitas Server

Senin, 27 Juni 2022 | 12:00 WIB
KP2KP TANJUNG SELOR

Kunjungi Toko Emas, Petugas Periksa Wajib Pajak dan Ajak Ikut PPS

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu