Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

BKF Sebut Program PEN Selamatkan 3,4 Juta Orang dari Kemiskinan

A+
A-
0
A+
A-
0
BKF Sebut Program PEN Selamatkan 3,4 Juta Orang dari Kemiskinan

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) BKF Ubaidi Socheh Hamidi dalam webinar bertajuk Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021: Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi, Senin (23/11/2020). (foto: hasil tangkapan layar dari medsos)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memperkirakan penyaluran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) klaster perlindungan sosial (perlinsos) telah menyelamatkan 3,43 juta orang dari kemiskinan akibat pandemi Covid-19.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) BKF Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan bila perlinsos tidak disalurkan, peningkatan jumlah orang miskin akibat Covid-19 akan lebih tinggi.

"Program perlinsos mampu mengerem laju tingkat kemiskinan 2020 menjadi 9,69% dengan adanya perlinsos ini," ujar Ubaidi pada webinar bertajuk Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021: Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi yang diselenggarakan oleh Indef, Senin (23/11/2020).

Baca Juga: Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Ubaidi pada webinar tersebut, tingkat kemiskinan akan naik menjadi 10,96% akibat pandemi Covid-19 bila bantuan perlindungan sosial melalui program PEN tidak disalurkan.

Untuk diketahui, PEN klaster perlinsos merupakan program dengan persentase realisasi anggaran terbesar ketimbang program PEN lainnya. Hingga 18 November 2020, realisasi perlinsos sudah sebesar Rp193,07 triliun atau 82,4% dari pagu sebesar Rp234,33 triliun.

Apabila diperinci, terdapat beberapa program perlinsos yang realisasinya sudah mencapai 100% seperti program keluarga harapan (PKH) dengan realisasi sebesar Rp36,71 triliun dan bantuan sosial tunai penerima sembako sebesar Rp4,5 triliun.

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Beberapa program PEN perlinsos yang realisasinya masih rendah antara lain program-program yang terkait dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Budaya seperti subsidi kuota dan subsidi haji guru honorer.

Hingga 18 November, realisasi subsidi kuota baru sebesar Rp1,88 triliun atau 34% dari pagu Rp5,5 triliun, sedangkan realisasi subsidi gaji guru honorer baru sebesar Rp540 miliar atau 18% dari total anggaran sebesar Rp2,94 triliun.

"Untuk dukungan dari sisi suplai ini banyak yang masih baru tersalur seperti bantuan gaji yang baru diberikan pertengahan tahun. Ini baru didesain kuartal III, harapannya bisa terdistribusi maksimal hingga akhir tahun," ujar Ubaidi. (rig)

Baca Juga: Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Topik : program pemulihan ekonomi nasional, PEN, kebijakan pemerintah, bantuan sosial, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 19:39 WIB
RUU KUP

Suara PBNU Soal Pajak Karbon: Mendukung dengan Syarat

Senin, 20 September 2021 | 18:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Buron Sejak 2019, DJP Akhirnya Tangkap Penerbit Faktur Pajak Fiktif

Senin, 20 September 2021 | 18:09 WIB
PROVINSIJAWA BARAT

Pemprov Sulit Pungut Pajak Air Permukaan, Ini Kendalanya

Senin, 20 September 2021 | 18:00 WIB
SELANDIA BARU

UU Diamendemen, Investasi Asing Kini Wajib Ungkap Data Pajak

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP