Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 08:00 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 24 September 2021 | 07:30 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

BKF: Indonesia Bisa Dapat Tambahan Pajak 100 Perusahaan Multinasional

A+
A-
4
A+
A-
4
BKF: Indonesia Bisa Dapat Tambahan Pajak 100 Perusahaan Multinasional

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 telah menyepakati arsitektur perpajakan internasional yang lebih adil dan stabil, yaitu 2 pilar solusi untuk mengatasi tantangan perpajakan yang muncul dari digitalisasi dan globalisasi ekonomi.

Kesepakatan tersebut terwujud setelah lebih dari satu dekade didiskusikan. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan pendekatan multilateralisme dalam mengatasi tantangan digitalisasi dan globalisasi ekonomi, khususnya untuk mengatasi base erosion and profit shifting (BEPS).

BEPS merupakan tantangan pemajakan yang dialami negara-negara di dunia akibat adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional. Praktik ini dilakukan dengan perencanaan pajak secara agresif sehingga menimbulkan hilangnya potensi pajak bagi banyak negara.

Baca Juga: UMKM Makin Melek Digital, 10,4 Juta Merchant Pakai QRIS

“Kerugian potensi pajak negara-negara secara global diperkirakan sebesar US$100–240 miliar atau setara dengan 4–10% PDB global,” tulis Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam keterangan resminya, Kamis (15/7/2021).

Dengan kesepakatan Pilar 1, Indonesia sebagai salah satu negara pasar dari perusahaan multinasional, akan berkesempatan mendapatkan hak pemajakan atas penghasilan global yang diterima perusahaan multinasional. Syaratnya, perusahaan multinasional ini berskala besar (minimum €20 miliar) dan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi (minimum 10% sebelum pajak).

Berdasarkan pada batasan atau threshold tersebut, lanjut BKF, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperoleh tambahan pemajakan atas penghasilan dari setidaknya 100 perusahaan multinasional yang menjual produknya di Indonesia.

Baca Juga: Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Sebelum adanya kesepakatan Pilar 1, sambung BKF, negara pasar dapat memajaki suatu perusahaan multinasional hanya bila perusahaan tersebut memiliki bentuk usaha tetap (BUT) sehingga menyebabkan kesulitan atau kecilnya kemungkinan untuk memajaki.

“Namun dengan adanya kesepakatan Pilar 1, hak pemajakan negara pasar tidak lagi terkendala ketentuan terkait BUT tersebut,” tulis BKF.

Persetujuan atas kedua pilar telah disampaikan 132 dari 139 negara atau yurisdiksi anggota OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. Detail teknis dari kedua pilar yang ada dalam kesepakan tersebut tersebut akan dilaporkan dan difinalisasi pada pertemuan Oktober 2021.

Baca Juga: DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%

“Kedua pilar tersebut rencananya akan ditandandatangani di tahun 2022 dan diberlakukan secara efektif di tahun 2023,” imbuh BKF. (kaw)

Topik : ekonomi digital, pajak digital, OECD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 14:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

IMF Beri Catatan Khusus Soal PPN Digital Indonesia, Apa Saja?

Rabu, 15 September 2021 | 13:50 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Mencermati Pilar 1 Proposal Pajak OECD dan Posisi Indonesia

Rabu, 15 September 2021 | 09:30 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Presidensi G20, Indonesia Berpeluang Tentukan Kebijakan Ekonomi Global

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 08:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

UMKM Makin Melek Digital, 10,4 Juta Merchant Pakai QRIS

Jum'at, 24 September 2021 | 07:30 WIB
KINERJA FISKAL

Harga Komoditas Merangkak Naik, Setoran Kepabeanan Meroket

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times