Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Biden Siap Cabut Usulan Kenaikan Tarif Pajak Korporasi Asalkan...

A+
A-
3
A+
A-
3
Biden Siap Cabut Usulan Kenaikan Tarif Pajak Korporasi Asalkan...

Presiden AS Joe Biden. ANTARA FOTO/REUTERS/Jonathan Ernst/AWW/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Presiden AS Joe Biden dikabarkan bersedia mencabut usulan kenaikan tarif pajak korporasi dari 21% menjadi 28% asalkan para anggota Senat dan Kongres dari Partai Republik mendukung penerapan tarif pajak minimum.

Langkah tersebut dipertimbangkan oleh Biden karena anggota Senat dan Kongres dari Partai Republik bersikukuh untuk tidak mengubah kebijakan-kebijakan yang sudah tertuang dalam Tax Cuts and Jobs Act (TCJA).

"Beberapa orang Partai Republik ingin TCJA tidak disentuh-sentuh sama sekali," ujar White House Press Secretary Jen Psaki, dikutip pada Jumat (4/6/2021).

Baca Juga: Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Dalam negosiasi, Biden menyatakan kesediaannya untuk membatalkan kenaikan tarif pajak korporasi apabila Partai Republik mau menyetujui rencana pengenaan tarif pajak minimum sebesar 15% yang diusung pemerintah.

Seperti yang tertuang dalam General Explanations of the Administration’s Fiscal Year 2022 Revenue Proposals, pemerintah ingin mengenakan tarif pajak minimum 15% atas worldwide book income terhadap korporasi dengan penghasilan di atas US$2 miliar per tahun.

Menurut Pemerintah AS, kebijakan tarif pajak minimum atas worldwide book income ini diperlukan sebagai instrumen untuk memungut pajak dari korporasi internasional yang selama ini relatif kecil atau bahkan sama sekali tidak membayar pajak.

Baca Juga: Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

"Proposal ini bertujuan untuk mengurangi disparitas antara penghasilan yang dilaporkan korporasi kepada otoritas pajak dan yang dilaporkan kepada pemegang saham," tulis Kementerian Keuangan AS dalam dokumen tersebut.

Psaki menambahkan tarif pajak minimum yang diusulkan Biden merupakan proposal baru yang sama sekali tidak mengubah reformasi pajak 2017 yang tertuang dalam TCJA.

"Dalam beberapa hari terakhir, presiden terus mengevaluasi usulan reformasi pajak yang diusungnya dan melihat apa saja yang diinginkan oleh rekan-rekan Partai Republik," ujarnya seperti dilansir mnetax.com. (rig)

Baca Juga: Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar

Topik : amerika serikat, presiden AS Joe biden, tarif pajak minimum, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 30 November 2021 | 19:30 WIB
INGGRIS

Pajak Plastik Berlaku 2022, Pengusaha Ramai-Ramai Protes

Selasa, 30 November 2021 | 17:30 WIB
KANADA

Kanada Tetap Lanjutkan Rencana Pungut Pajak Digital, Ini Sebabnya

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK