BERITA TERKINI
Pemerintah Sudah Kumpulkan Pajak Sektor Digital Hingga Rp29,97 Triliun
Wakil Ketua DPR Minta PPN 12 Persen Dikaji Ulang, Bisa Pukul Daya Beli
PPN Tak Disetorkan ke Kas Negara, Direktur PT Ditahan Kejaksaan
Minerba Masih Mendominasi PNBP, Harga Batu Bara Paling Berpengaruh
Soal Tarif PPN 12 Persen, DPR Serahkan Keputusannya kepada Pemerintah
DPR Klaim Tax Amnesty Jadi Jalan untuk Tebus Kesalahan Masa Lalu
Cara Mutakhirkan Nomor KK untuk Pengenaan Pajak Kendaraan di Jakarta
Tax Ratio 2045 Ditarget 18%-22%, Bappenas: Untuk Kestabilan Ekonomi
PPh yang Wajib Dibayar dan Disetor Kontraktor Migas sesuai PMK 81/2024
Prolegnas Prioritas, Substansi Teknis RUU Tax Amnesty Belum Disiapkan
Pemerintah Sudah Kumpulkan Pajak Sektor Digital Hingga Rp29,97 Triliun
Wakil Ketua DPR Minta PPN 12 Persen Dikaji Ulang, Bisa Pukul Daya Beli
PPN Tak Disetorkan ke Kas Negara, Direktur PT Ditahan Kejaksaan
Minerba Masih Mendominasi PNBP, Harga Batu Bara Paling Berpengaruh
Soal Tarif PPN 12 Persen, DPR Serahkan Keputusannya kepada Pemerintah
DPR Klaim Tax Amnesty Jadi Jalan untuk Tebus Kesalahan Masa Lalu
Cara Mutakhirkan Nomor KK untuk Pengenaan Pajak Kendaraan di Jakarta
Tax Ratio 2045 Ditarget 18%-22%, Bappenas: Untuk Kestabilan Ekonomi
PPh yang Wajib Dibayar dan Disetor Kontraktor Migas sesuai PMK 81/2024
Prolegnas Prioritas, Substansi Teknis RUU Tax Amnesty Belum Disiapkan
DDTC Logo
INFOGRAFIS PAJAK

Biaya Jabatan dan Pensiun dalam Penghitungan PPh Pasal 21

Gallantino Farman
Minggu, 19 September 2021 | 14.30 WIB
Biaya Jabatan dan Pensiun dalam Penghitungan PPh Pasal 21

Editor : Ringkang Gumiwang
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
infografis pajak pajak pph pasal 21 biaya jabatan biaya pensiun
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.