PEREKONOMIAN INDONESIA

BI Prediksi Inflasi akan Kembali Normal pada Semester II/2023

Muhamad Wildan | Kamis, 02 Februari 2023 | 15:00 WIB
BI Prediksi Inflasi akan Kembali Normal pada Semester II/2023

Penumpang berjalan di lorong kabin dalam pesawat menjelang penerbangan di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin (23/1/2023). Penurunan tarif angkutan udara disebut sebagai salah satu penyumbang pelambatan inflasi inti. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) meyakini inflasi akan terus menurun dan akan kembali ke level 2% hingga 4% pada semester II/2023.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tercatat sebesar 5,28% pada Januari 2023. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi pada Desember 2022 yang sebesar 5,51%.

"BI akan terus memperkuat respons kebijakan moneter, serta terus berkoordinasi dengan pemerintah guna memastikan penurunan dan terkendalinya inflasi," tulis BI dalam keterangan resminya, Kamis (2/2/2023).

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Adapun inflasi inti tercatat mengalami perlambatan dari 3,36% pada Desember 2022 menjadi 3,27% pada Januari 2023. Melambatnya inflasi inti disebabkan oleh perlambatan kenaikan harga sandang, perumahan, dan rekreasi.

"Ke depan, BI meyakini inflasi inti tetap berada dalam kisaran 2% hingga 4% pada semester I/2023," ungkap BI.

Terpisah, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat penurunan inflasi pada Januari 2023 didorong oleh perlambatan inflasi komponen harga diatur pemerintah atau administered prices dari 13,34% pada Desember 2022 menjadi 12,28% pada Januari 2023.

Baca Juga:
Neraca Perdagangan RI Surplus US$4,47 Miliar pada Maret 2024

Inflasi administered price tercatat melambat berkat menurunnya tarif angkutan udara dan BBM nonsubsidi. Penurunan tarif angkutan udara disebabkan oleh penurunan tarif fuel surcharge atas maskapai. Walau tarif angkutan udara dan BBM nonsubsidi mengalami penurunan, harga rokok dan tarif air PAM tercatat naik.

"Tren inflasi mulai turun perlahan, terutama dari administered price yang berasal dari harga bahan bakar. Pemerintah terus mengantisipasi pergerakan harga komoditas energi dan ketersediaan pasokan BBM untuk memastikan fungsi stabilisasi APBN," ujar Kepala BKF Febrio Kacaribu dalam keterangan resminya.

Febrio mengatakan pemerintah bakal terus berupaya menjaga inflasi lewat stabilisasi harga pangan, penguatan pasokan dan cadangan domestik, dan upaya antisipasi gejolak harga akibat cuaca buruk. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 15:14 WIB KEBIJAKAN MONETER

Antisipasi Risiko Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

Senin, 22 April 2024 | 14:05 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Indonesia Naikkan Peringkat Kredit

Senin, 22 April 2024 | 12:07 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Neraca Perdagangan RI Surplus US$4,47 Miliar pada Maret 2024

Senin, 22 April 2024 | 11:50 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Beras di Daerah Mulai Turun, Begini Hasil Pantauan BPS

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024

Rabu, 24 April 2024 | 15:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu