Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di Level 3,5 Persen

A+
A-
0
A+
A-
0
BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di Level 3,5 Persen

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada level 3,50% seusai menyelenggarakan Rapat Dewan Gubernur BI pada 22-23 Juni 2022.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan tersebut mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi global maupun domestik. Selain BI7DRR, BI menetapkan suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%.

"Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah naiknya tekanan eksternal terkait dengan meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara," katanya, Kamis (23/6/2022).

Baca Juga: Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Perry memperkirakan ketidakpastian ekonomi global masih akan tinggi ke depannya. Menurutnya, hal itu terjadi sebagai akibat dari makin meluasnya kebijakan proteksionisme, terutama pangan, yang ditempuh oleh berbagai negara.

Dengan kondisi tersebut, BI akan terus menempuh berbagai langkah penguatan bauran kebijakan seperti memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah dan mendukung pengendalian inflasi dengan tetap memperhatikan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya.

Kemudian, lanjut Perry, BI juga bakal mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kenaikan giro wajib minimum (GWM) dan operasi moneter rupiah.

Baca Juga: Pajak Judi Online Belum Diatur, Malaysia Rugi Rp6,74 Triliun per Tahun

BI juga akan mencermati risiko tekanan inflasi ke depan, termasuk ekspektasi inflasi dan dampaknya terhadap inflasi inti, serta menempuh langkah-langkah normalisasi kebijakan moneter lanjutan sesuai dengan data dan kondisi yang berkembang.

Koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait melalui tim pengendalian inflasi juga diperkuat untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai dan produksi. Pada saat bersamaan, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus ditingkatkan.

Di sisi domestik, Perry menilai perekonomian nasional terus membaik seiring dengan peningkatan permintaan domestik di tengah tetap positifnya kinerja ekspor.

Baca Juga: Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD

"Dengan perkembangan itu, pertumbuhan ekonomi 2022 diperkirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5%-5,3%," ujarnya.

BI, lanjut Perry, akan melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk mendanai program APBN, yaitu pemulihan ekonomi nasional senilai Rp32,54 triliun hingga 22 Juni 2022. SBN dibeli melalui mekanisme lelang utama, greenshoe option, dan private placement. (rig)

Baca Juga: Menteri Keuangan Ini Pastikan Insentif Pajak Mobil Tidak Diperpanjang
Topik : bank indonesia, suku bunga acuan, ekonomi global, kebijakan moneter, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Presiden Biden Ingin Pajak BBM Diliburkan Hingga Akhir September 2022

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:00 WIB
SE-17/PJ/2022

WP Bisa Ajukan Pembetulan Suket Meski PPS Sudah Berakhir, Asalkan...

Kamis, 23 Juni 2022 | 12:00 WIB
SE-17/PJ/2022

Salah Tulis dan Hitung dalam Suket PPS, KPP Bisa Lakukan Penelitian

Kamis, 23 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pangkas Waktu Pemeriksaan Barang, DJBC dan Pos Indonesia Lakukan Ini

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD