Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

BI Jalin Kerja Sama Mata Uang Lokal dengan 4 Negara Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
BI Jalin Kerja Sama Mata Uang Lokal dengan 4 Negara Ini

Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia Doddy Zulverdi.

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia resmi menjalin kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal (local currency settlement/LCS) dengan bank sentral di 4 negara.

Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia Doddy Zulverdi mengatakan BI baru-baru ini telah memulai implementasi kerja sama LCC dengan bank sentral China (People's Bank of China/PBoC), setelah bekerja sama dengan Thailand, Malaysia, dan Jepang.

Dengan kerja sama itu, transaksi bilateral dapat menggunakan mata uang lokal sehingga mengurangi sensitivitas nilai tukar. "LCS menguatkan pasar valas dalam negeri. Kami mengurangi sensitivitas dengan membuat pasar valas domestik lebih berimbang," katanya, Rabu (8/9/2021).

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Doddy menuturkan kerja sama LCS menjadi bagian dari upaya BI mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi yang lebih luas. Sebab, nilai tukar rupiah selama ini sangat sensitif terhadap mata uang yang lebih banyak digunakan di dunia seperti dolar AS.

Implementasi kerja sama LCS antara Bi dan Bank of Thailand (BOT) telah dimulai sejak 2 Januari 2018. Pada 21 Desember 2020, BI dan BOT memperkuat kerangka LCS dalam rupiah-baht, yang meliputi perluasan underlying ke investasi langsung dari sebelumnya hanya untuk perdagangan, serta pelonggaran aturan transaksi valas antara lain terkait dengan pemberian relaksasi penyiapan dokumen transaksi.

Implementasi kerja sama LCS antara BI dan Bank Negara Malaysia (BNM) juga telah dimulai sejak 2 Januari 2018. Kerja sama itu diperkuat pada 2 Agustus 2021, dari yang semula hanya mencakup transaksi perdagangan kini diperluas mencakup underlying transaksi LCS dengan menambahkan investasi langsung dan income transfer (termasuk remitansi).

Baca Juga: Realisasi Belanja APBD Lambat, Dana Pemda di Bank Tembus Rp200 Triliun

Selain itu, penguatan kerja sama LCS rupiah-ringgit juga meliputi pelonggaran aturan transaksi valas antara lain terkait dengan perluasan instrumen lindung nilai dan peningkatan threshold nilai transaksi tanpa dokumen underlying sampai dengan US$200.000 per transaksi.

Sementara itu, BI dan Kementerian Keuangan Jepang (JMOF) juga memperkuat kerja sama LCS pada 5 Agustus 2021, setelah terimplementasi sejak 31 Agustus 2020. Penguatan itu untuk memberikan pelonggaran aturan transaksi valas dalam kerangka penyelesaian transaksi bilateral kedua negara dengan rupiah-yen.

BI dan dan bank sentral China (People's Bank of China/PBC) juga resmi mengimplementasikan kerja sama LCS. Kerja sama itu meliputi antara lain penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung (direct quotation) dan relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara mata uang rupiah dan yuan.

Baca Juga: Kejar Target Penerimaan Cukai 2022, Kemenkeu Bakal Extra Effort

Doddy menjelaskan kerja sama LCS ini tidak hanya berlaku pada perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa seperti sektor pariwisata. Saat ini, turis asal Thailand dan Malaysia maupun sebaliknya sudah dapat bertransaksi menggunakan mata uang lokal. QRIS dari bank yang turis miliki juga dapat dipakai bertransaksi di toko-toko kedua negara.

Menurutnya, skema kerja sama tersebut akan memudahkan transaksi karena tagihannya tidak perlu dikonversikan ke denominasi dolar AS lebih dulu.

Doddy menambahkan BI akan terus berupaya memperluas kerja sama LCS dengan negara-negara lain, terutama negara di kawasan yang menjadi mitra dagang dan investasi. Meski demikian, ia tidak membocorkan nama negara tersebut karena masih dalam tahap penjajakan.

Baca Juga: Termasuk Insentif Perpajakan, Dana PEN Baru Terserap Rp113,5 Triliun

"Ini akan terus kami perkuat dan kalau dimungkinkan akan diperluas dengan negara mitra dagang lain," ujarnya. (rig)

Topik : LCS, local currency, nilai tukar, rupiah, bank indonesia, kebijakan moneter, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Dana Perantara Keuangan Bakal Beroperasi Tahun Ini

Rabu, 22 Juni 2022 | 09:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Hindari Kena Sanksi dari DJP, Gubernur Edy Imbau Warga Segera Ikut PPS

Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022

Berbalik Arah, Rupiah Kembali Melemah Terhadap Dolar AS

Selasa, 21 Juni 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Realisasi Insentif Tambahan Pengguna KITE dan KB Tembus Rp15,8 Miliar

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut