Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

BI Jalin Kerja Sama Mata Uang Lokal dengan 4 Negara Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
BI Jalin Kerja Sama Mata Uang Lokal dengan 4 Negara Ini

Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia Doddy Zulverdi.

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia resmi menjalin kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal (local currency settlement/LCS) dengan bank sentral di 4 negara.

Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia Doddy Zulverdi mengatakan BI baru-baru ini telah memulai implementasi kerja sama LCC dengan bank sentral China (People's Bank of China/PBoC), setelah bekerja sama dengan Thailand, Malaysia, dan Jepang.

Dengan kerja sama itu, transaksi bilateral dapat menggunakan mata uang lokal sehingga mengurangi sensitivitas nilai tukar. "LCS menguatkan pasar valas dalam negeri. Kami mengurangi sensitivitas dengan membuat pasar valas domestik lebih berimbang," katanya, Rabu (8/9/2021).

Baca Juga: Tak Ada Lagi Celah Hindari Petugas Pajak, Aset Kripto Harus Dilaporkan

Doddy menuturkan kerja sama LCS menjadi bagian dari upaya BI mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi yang lebih luas. Sebab, nilai tukar rupiah selama ini sangat sensitif terhadap mata uang yang lebih banyak digunakan di dunia seperti dolar AS.

Implementasi kerja sama LCS antara Bi dan Bank of Thailand (BOT) telah dimulai sejak 2 Januari 2018. Pada 21 Desember 2020, BI dan BOT memperkuat kerangka LCS dalam rupiah-baht, yang meliputi perluasan underlying ke investasi langsung dari sebelumnya hanya untuk perdagangan, serta pelonggaran aturan transaksi valas antara lain terkait dengan pemberian relaksasi penyiapan dokumen transaksi.

Implementasi kerja sama LCS antara BI dan Bank Negara Malaysia (BNM) juga telah dimulai sejak 2 Januari 2018. Kerja sama itu diperkuat pada 2 Agustus 2021, dari yang semula hanya mencakup transaksi perdagangan kini diperluas mencakup underlying transaksi LCS dengan menambahkan investasi langsung dan income transfer (termasuk remitansi).

Baca Juga: Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Selain itu, penguatan kerja sama LCS rupiah-ringgit juga meliputi pelonggaran aturan transaksi valas antara lain terkait dengan perluasan instrumen lindung nilai dan peningkatan threshold nilai transaksi tanpa dokumen underlying sampai dengan US$200.000 per transaksi.

Sementara itu, BI dan Kementerian Keuangan Jepang (JMOF) juga memperkuat kerja sama LCS pada 5 Agustus 2021, setelah terimplementasi sejak 31 Agustus 2020. Penguatan itu untuk memberikan pelonggaran aturan transaksi valas dalam kerangka penyelesaian transaksi bilateral kedua negara dengan rupiah-yen.

BI dan dan bank sentral China (People's Bank of China/PBC) juga resmi mengimplementasikan kerja sama LCS. Kerja sama itu meliputi antara lain penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung (direct quotation) dan relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara mata uang rupiah dan yuan.

Baca Juga: Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Doddy menjelaskan kerja sama LCS ini tidak hanya berlaku pada perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa seperti sektor pariwisata. Saat ini, turis asal Thailand dan Malaysia maupun sebaliknya sudah dapat bertransaksi menggunakan mata uang lokal. QRIS dari bank yang turis miliki juga dapat dipakai bertransaksi di toko-toko kedua negara.

Menurutnya, skema kerja sama tersebut akan memudahkan transaksi karena tagihannya tidak perlu dikonversikan ke denominasi dolar AS lebih dulu.

Doddy menambahkan BI akan terus berupaya memperluas kerja sama LCS dengan negara-negara lain, terutama negara di kawasan yang menjadi mitra dagang dan investasi. Meski demikian, ia tidak membocorkan nama negara tersebut karena masih dalam tahap penjajakan.

Baca Juga: Bebas Risiko! Wamenkeu Ajak Peserta PPS Tempatkan Harta di SBN

"Ini akan terus kami perkuat dan kalau dimungkinkan akan diperluas dengan negara mitra dagang lain," ujarnya. (rig)

Topik : LCS, local currency, nilai tukar, rupiah, bank indonesia, kebijakan moneter, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 20 Januari 2022 | 12:24 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Jaga Kepatuhan WP dan Keadilan Pajak, Konsultan Punya Peran Penting

Kamis, 20 Januari 2022 | 12:00 WIB
PAKISTAN

Kejar Penerimaan Negara, Pajak Isi Ulang Pulsa Naik Jadi 15 Persen

Kamis, 20 Januari 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pulihkan Sektor UMKM, Plafon KUR 2022 Naik Jadi Rp373 Triliun

Kamis, 20 Januari 2022 | 10:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Soroti Dana Simpanan Pemda di Bank yang Masih Tinggi

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pusat Logistik Berikat?

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem