Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Bertambah Lagi, Jumlah Anggota Jadi 127 Yurisdiksi

2
2

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Hingga pertengahan Januari 2019, ada penambahan jumlah yurisdiksi baru yang bergabung dalam Kerangka Inklusif Base Erosion and Profit Shifting (Inclusive Framework on BEPS).

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui akun Twitter @OECDTax menginformasikan saat ini sudah ada 127 yurisdiksi yang bergabung dalam Inclusive Framework on BEPS. Dari jumlah tersebut, tiga yurisdiksi baru bergabung dalam tiga minggu pertama Januari 2019.

Seperti diketahui, hingga akhir Desember 2018, jumlah anggota mencakup 124 yurisdiksi. Pada 3 Januari 2019, Cook Islands resmi bergabung menjadi anggota ke-125. Selanjutnya, pada 18 Januari 2019, ada Faroe Islands dan Greenland yang resmi menjadi anggota ke-126 dan 127.

Baca Juga: Pemerintah Pertimbangkan Pajak Berbasis Jarak Tempuh

“Dengan demikian, yurisdiksi tersebut sudah dapat bekerja sama dengan negara OECD dan G20 untuk mengimlementasikan paket BEPS secara konsisten,” tulis pihak OECD, seperti dikutip pada Senin (21/1/2019).

Seluruh yurisdiksi ini, menurut OECD, akan bisa mengembangkan lebih jauh standar untuk mengatasi isu-isu BEPS. Seperti diketahui, BEPS mengacu pada strategi perencanaan pajak yang mengeksploitasi kesenjangan dan ketidakcocokan dalam aturan pajak.

Langkah ini ditempuh untuk menggeser laba secara artifisial ke lokasi dengan tarif pajak lebih rendah, bahkan tidak ada pengenaan pajak. Meskipun beberapa skema yang digunakan adalah ilegal, tapi sebagian besar tidak.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

Keadilan dan integritas sistem pajak akan rusak. Ini dikarenakan bisnis yang beroperasi lintas batas dapat memakai BEPS untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas perusahaan yang beroperasi di tingkat domestik.

Sekadar mengingatkan kembali, dari 127 negara atau yurisdiksi, Indonesia menjadi salah satu anggota dalamInclusive Framework on BEPS. Daftar keseluruhan anggota bisa dilihat di sini. (kaw)

Baca Juga: Soal Pajak Ekonomi Digital, Pungutan PPN Bisa Dieksekusi Lebih Awal

Seperti diketahui, hingga akhir Desember 2018, jumlah anggota mencakup 124 yurisdiksi. Pada 3 Januari 2019, Cook Islands resmi bergabung menjadi anggota ke-125. Selanjutnya, pada 18 Januari 2019, ada Faroe Islands dan Greenland yang resmi menjadi anggota ke-126 dan 127.

Baca Juga: Pemerintah Pertimbangkan Pajak Berbasis Jarak Tempuh

“Dengan demikian, yurisdiksi tersebut sudah dapat bekerja sama dengan negara OECD dan G20 untuk mengimlementasikan paket BEPS secara konsisten,” tulis pihak OECD, seperti dikutip pada Senin (21/1/2019).

Seluruh yurisdiksi ini, menurut OECD, akan bisa mengembangkan lebih jauh standar untuk mengatasi isu-isu BEPS. Seperti diketahui, BEPS mengacu pada strategi perencanaan pajak yang mengeksploitasi kesenjangan dan ketidakcocokan dalam aturan pajak.

Langkah ini ditempuh untuk menggeser laba secara artifisial ke lokasi dengan tarif pajak lebih rendah, bahkan tidak ada pengenaan pajak. Meskipun beberapa skema yang digunakan adalah ilegal, tapi sebagian besar tidak.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

Keadilan dan integritas sistem pajak akan rusak. Ini dikarenakan bisnis yang beroperasi lintas batas dapat memakai BEPS untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas perusahaan yang beroperasi di tingkat domestik.

Sekadar mengingatkan kembali, dari 127 negara atau yurisdiksi, Indonesia menjadi salah satu anggota dalamInclusive Framework on BEPS. Daftar keseluruhan anggota bisa dilihat di sini. (kaw)

Baca Juga: Soal Pajak Ekonomi Digital, Pungutan PPN Bisa Dieksekusi Lebih Awal
Topik : Inclusive Framework on BEPS, OECD, yurisdiksi
artikel terkait
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA