Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Bertabur Stimulus, Realisasi PBB dan BPHTB Tembus Target

A+
A-
0
A+
A-
0
Bertabur Stimulus, Realisasi PBB dan BPHTB Tembus Target

Ilustrasi. 

DEPOK, DDTCNews - Realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kota Depok sudah melampaui target 2021.

Berdasarkan catatan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, realisasi PBB per 13 Desember 2021 tercatat sudah mencapai Rp292,85 miliar atau 101,33% dari target.

"PBB sudah mencapai Rp292,85 miliar atau 101,33% dan BPHTB Rp469 miliar atau 105,4%. Kami sangat bersyukur dengan perolehan ini," ujar Kepala Bidang Pajak Daerah II BKD Kota Depok Muhammad Reza, dikutip Kamis (16/12/2021).

Baca Juga: Waduh! Ratusan Kendaraan Dinas Daerah Ini Ketahuan Tunggak Pajak

Reza mengatakan terlampauinya realisasi PBB dan BPHTB pada tahun ini adalah berkat program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) serta adanya fasilitas PPN.

"Selain itu selama 2 tahun ini BKD juga memberikan stimulus kepada wajib pajak," ujar Reza seperti dilansir radardepok.com.

Dari total 11 kecamatan di Kota Depok, tercatat ada 5 kecamatan yang realisasi PBB-nya sudah melampaui target yakni Kecamatan Tapos, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Bojongsari, dan Kecamatan Cilodong.

Baca Juga: Rayakan HUT ke-276, Pemutihan Denda PBB Kembali Diberikan

Adapun realisasi PBB di 5 kecamatan lainnya sudah mencapai di atas 90% dari target, sedangkan realisasi PBB di Kecamatan Cipayung baru 68% dari target.

Perlu diingat, pada tahun 2022 Pemkot Depok sudah tidak berencana untuk memberikan fasilitas pemutihan PBB kepada wajib pajak seperti tahun ini dan tahun lalu.

NJOP yang menjadi dasar pengenaan PBB juga akan disesuaikan mengingat penyesuaian NJOP di Kota Depok sudah tertunda selama 2 tahun. (sap)

Baca Juga: Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Topik : pajak daerah, insentif pajak, pemutihan pajak, diskon pajak, BPHTB, PBB, Depok

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 Mei 2022 | 10:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Segera Urus! Program Pemutihan Pajak PBB Bakal Berakhir Bulan Ini

Sabtu, 14 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Daftar Nilai Dasar Penghitungan Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sabtu, 14 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA SEMARANG

Hanya Sampai Akhir Mei! Pemkot Semarang Berikan Diskon PBB 10%

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir