BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan memutuskan menunda penyaluran dana alokasi umum (DAU) ke 169 daerah dengan nilai total sebesar Rp19,4 triliun menyusul upaya pemerintah yang mendorong penghematan anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L).
Penundaan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 16 Agustus 2016.
“Penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum sebagaimana dimaksud didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi kas di daerah pada akhir tahun 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang,” bunyi Pasal 1 ayat (2) beleid tersebut.
Sebagian DAU yang ditunda bisa disalurkan kembali tahun ini apabila realisasi penerimaan negara mencukupi.
Sementara, untuk sebagian DAU yang tidak bisa dibayarkan tahun ini maka akan dicatat sebagai kurang bayar pemerintah pusat ke daerah yang akan disalurkan di tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
Pemerintah daerah diminta segera melakukan penyesuaian tanpa menunggu perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan akan memangkas anggaran belanja dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 133,8 triliun lantaran penerimaan pajak tahun ini diprediksi mengalami shortfall Rp219 triliun.
Pemangkasan tersebut mencakup anggaran belanja di Kementerian/Lembaga Rp65 triliun dan transfer ke daerah Rp68,8 triliun. (Amu)
