BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan APBN harus segera disehatkan agar memiliki ketahanan yang baik ketika menghadapi risiko ketidakpastian pada 2023.
Sri Mulyani mengatakan defisit APBN telah mengalami pelebaran karena pandemi Covid-19. Menurutnya, penyehatan kembali APBN saat ini makin krusial di tengah ancaman lonjakan inflasi global, kenaikan suku bunga, serta penguatan dolar AS.
"APBN harus sudah sehat pada tahun 2023 karena kalau APBN masih bekerja extremely sangat eksesif, ini kemudian akan menyebabkan kita sangat terekspos dengan risiko inflasi tinggi dari global," katanya dalam sebuah seminar, Rabu (19/10/2022).
Sri Mulyani mengatakan pemerintah menjadikan APBN sebagai instrumen countercyclical untuk melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi. Di sisi lain, penerimaan negara mengalami kontraksi karena berbagai kegiatan ekonomi masyarakat melemah.
Dalam situasi tersebut, defisit APBN sempat melebar hingga 6,09% terhadap PDB pada 2020. Defisit kemudian diturunkan secara bertahap menjadi 4,65% pada 2021 dan ditargetkan kembali menyusut menjadi 4,5% pada 2022.
Dengan kinerja APBN yang masih mencatatkan surplus hingga Agustus 2022, pemerintah memperkirakan defisit hanya akan sebesar 3,92% pada akhir tahun. Adapun untuk 2023, defisit APBN disepakati hanya akan sebesar 2,84%.
UU 2/2020 memberi ruang pelebaran defisit APBN di atas 3% selama 3 tahun untuk menangani pandemi Covid-19 serta dampaknya pada sosial dan ekonomi masyarakat. APBN 2023 akan menjadi tahun pertama defisit dikembalikan ke level paling besar 3% sebagaimana diamanatkan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Selain memenuhi amanat undang-undang, Sri Mulyani menegaskan penyehatan kembali APBN diperlukan agar instrumen fiskal tersebut selalu siap untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
"So far kita terus melakukan konsolidasi secara kredibel dan ini cukup baik," ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan pengelolaan APBN yang kredibel juga penting untuk menjaga kepercayaan investor, pemegang surat utang negara, dan lembaga pemeringkat utang. Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat pekan lalu, dia mengaku mendapat apresiasi soal APBN yang tetap kredibel meski harus menjadi bantalan ekonomi selama pandemi.
Menurutnya, Inggris dapat menjadi contoh pengelolaan APBN yang kurang tepat akan menyebabkan guncangan pada perekonomian secara luas. (sap)
