BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers usai menutup pertemuan pertama tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (18/2/2022). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran senilai total Rp34,3 triliun untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, serta pensiunan.
Sri Mulyani mengatakan THR tersebut akan dibayarkan mulai H-10 Idulfitri. Dia berharap pembayaran THR tersebut mampu meningkatkan konsumsi masyarakat pada momen bulan puasa dan Lebaran sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.
"Kebijakan pemberian THR telah diatur dalam UU APBN tahun anggaran 2022," katanya melalui konferensi video, Sabtu (16/4/2022).
Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken PP 16/2022 mengenai pembayaran THR tersebut.
Dia kemudian memerinci alokasi THR untuk ASN pada kementerian/lembaga, TNI, dan Polri mencapai Rp10,3 triliun, sedangkan pada ASN daerah dianggarkan Rp15,0 triliun dari dana alokasi umum (DAU), yang dapat ditambahkan dari APBD 2022 sesuai kemampuan fiskal daerah. Adapun pada pensiunan, alokasi untuk pembayaran THR senilai Rp9 triliun.
THR 2022 akan diberikan kepada semua aparatur negara dan pensiunan, terdiri atas 1,8 juta pegawai aparatur negara pusat, 3,7 juta pegawai aparatur negara daerah, dan 3,3 juta pensiunan.
Menurutnya, pembayaran THR tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja (tukin) sebesar 50% bagi pegawai yang telah mendapatkannya. Hal itu berbeda dengan kebijakan pembayaran THR 2020 yang hanya mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan, serta 2021 yang hanya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, dan tunjangan jabatan.
Sementara pada instansi pemerintah daerah, besaran paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan peraturan perundang-undangan.
Sri Mulyani juga menegaskan pembayaran THR selalu memperhatikan keseimbangan dengan pelaksanaan program lain dan dalam batas kemampuan keuangan negara.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menilai pembayaran THR juga menjadi bentuk apresiasi pemerintah atas kontribusi para aparatur negara dan pensiunan kepada negara. Menurutnya, pemerintah telah mencermati perkembangan dan dinamika seluruh ASN, terutama dalam situasi pandemi Covid-19.
"Saya kira upaya pemberian THR termasuk gaji ke-13 merupakan upaya pemerintah untuk menjaga tingkat daya beli, juga pemerintah memberikan ASN dan keluarganya untuk mudik," ujarnya. (sap)
