BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 seperti diamanatkan dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Meski demikian, aturan pelaksana kenaikan tarif PPN tersebut belum juga diterbitkan hingga saat ini. Hal ini membuat salah satu netizen, yaitu pemilik akun Twitter @meisachks, bertanya ke Ditjen Pajak (DJP) terkait dengan faktur pajak.
"Ketika pembuatan faktur pajak setelah 1 April, tetapi invoice yang ter-create sebelum 1 April itu, tarifnya tetap 10% atau 11% bagaimana? Sistem e-faktur-nya mengikuti tanggal rekam atau tanggal invoice?" cuit @melisachks, Kamis (17/3/2022).
Menanggapi pertanyaan tersebut, DJP menyebut tarif 11% berlaku mulai 1 April 2022 sebagaimana diatur dalam UU HPP. DJP pun meminta wajib pajak untuk menunggu aturan turunan PPN dari UU HPP diterbitkan beserta pembaruan aplikasi e-faktur.
"Namun hingga saat ini belum ada aturan turunan yang mengatur lebih lanjut perubahan tarif tersebut dan penyesuaian aplikasinya. Mohon ditunggu update selanjutnya ya Kak," balas DJP melalui akun Twitter @kring_pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor sebelumnya sempat mengatakan otoritas tengah menimbang kondisi perekonomian terkini seperti inflasi dan kenaikan harga sebelum benar-benar menerapkan tarif baru PPN seperti yang diatur dalam UU HPP.
Menurut Neilmaldrin, DJP bersama dengan instansi pemerintah terkait lainnya perlu memperhatikan perkembangan harga bahan-bahan pokok dan komoditas lainnya sebelum memberlakukan tarif PPN sebesar 11% per 1 April 2022.
"Tim sedang melakukan pembahasan, aturan turunan dari undang-undangnya (UU HPP) juga sedang dalam pembahasan. Jadi kami belum tahu [naik tidaknya tarif PPN]," tuturnya. (rig)
